Laman

Senin, 02 Desember 2013

LAPORAN BACAAN KERANGKA KERJA ANALISIS SISTEM POLITIK DAVID EASTON

BAB. III.
A.  PENDAHULUAN
Masyarakat sebagai sistem sosial yang paling inklusif, merupakan suatu satu-satunya hal yang mencakup semua interaksi sosial di mana manusia sebagai makhluk biologis terlihat. Setiap sistem sosial lainnya, termasuk sistem politik, memisahkan hanya beberapa aspek perilaku seutuhnya dan harus bersifat analitis. Kehidupan politik akan diinterpretasikan sebagai sistem yang secara konseptual berbeda dari sistem-sistem lainnya di dalam masyarakat.
Kemungkinan sistem analisa dapat lebih diperluas disbanding sistem keanggotaan karena lebih banyak orang yang dapat ikut serta dalam perilaku keagamaan tanpa harus menjadi anggota unit-unit keagamaan. Walau menghadapi persoalan dalam hal ini ia member kepercayaan yang sesungguhnya mengenai perbedaan diantara sistem- sistem ini; bahwa sistem keanggotaan tersebut bukan sistem analitis.
Ada satu hal penting yang perlu diungkapkan bahwa interaksi politik membentuk sistem analitis. Apabila telah berangkat dengan pendapat bahwa ssstem politik adalah merupakan ssstem manusia sebagai makhluk biologis, maka akan terdapat kesulitan. Secara relatif sangat mudah membayangkan sekelompok kecil para administrator yang bertugas dalam sebuah unit, yang sebagian di antara mereka ditempatkan pada posisi yang bersebelahan yang disebut jabatan, sebagai suatu sistem manusia-manusia. Pada prinsipnya, sekalipun dalam kasus suatu unit yang lebih besar dengan jabatan yang terbagi-bagi berdasarkan perlengkapan dan kehendak, kita dengan mudah dapat membayangkan kumpulan keseluruhan kelompok sebagai sebuah unit, menempatkannya kesebuah lokasi yang terbaru
Untuk lebih memahami tentang teori-teori sistem dapat kita lihat dalam gambaran isi buku karangan David Easton yang diterjemahkan oleh Sahat Simamora dengan judul “Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik yang di review dari Bab III, Bab IV, dan Bab V sebagai berikut:

B.  GAMBARAN ISI BUKU
BAB. III.
Status teori sistem-sistem
Menurut Easton, Sistem-sistem sosial adalah merupakan contructs of the mind yang bersifat artificial atau reproduksi simbolis dari gejala-gejala yang melekat satu sama lain secara alamiah. Elemen-elemn dasar apakah yang membentuk setiap sistem politik. 
Unit-unit Sistem
            Dalam unit-unit sistem, Earton berpendapat bahwa Elemen dasar yang yang bersifat umum semua sistem sosial adalah orang perorang. Secara intuitis hal ini mungkin merupakan reaksi yang paling masuk akal. Apabila kita dapat betul-betul berhenti disini dan membayangkan sistem- sistem social sebagai bentuk oleh satuan masyarakat seperti halnya wujud biologis manusia secara keseluruhan lengkap dengan tingkahlakunya kita akan membangkitkan sejumlah komplikasi konseptual. Sistem yang terbentuk dari interaksi manusia, secara jelas, Nampak dan untuhm tenntu tidak mengendorkan imaginasi. Tetapi secara sangat unik, dalam interpretasi pendapat umum ini tersembunyikedwiartian yang luar biasa yang sangat mudah untuk diabaikan.
            Sistem sosial terbentuk dari interaksi antar manusia di mana ia lantas membentuk unit-unit dasar dari sistem- sistem tersebut. Sistem politik bukan merupakan kontelasi keberadaan manusia teraksi yang dipisahkan dari berbagai macam interaksi lainnya di mana manusia diiutsertakan. Singkatnya interpretasi yang demikian termasuk implikasinya.
Dalam batasan kita, semua sistem memiliki validitas yang sama, meskipun tidak semua memiliki manfaat yang sama untuk maksud- maksud memahami kehidupan politik. Kadang-kadang tindakan sebuah  sistem, seperti misalnya sistem politik, tidak dijumpai dalam isolasi relatif. Ia tidak berdasarkan pada atau terlibat dalam interaksi-interaksi lain. Memahami sistem politik oleh adanya interaksi antar manusia secara biologis satu sama lain?haruskah kita memandang ssstem politik sebagai rangkaian interaksi timbale balik yang langsung antara manusia sebagai makhluk sosial, tetapi meskipun begitu untuk sementara dipisahkan dari berbagai perilaku non politik lainnya di mana ia terkait dua macam sistem politik yang berbeda, yang pertama, keanggotaaan sistem, akan meliputi manusia seutuhnya sebagai dasar kesatuan masyarakat. Kedua, sistem analitis, yang hanya mengacu pada interaksi-interaksi yang abstrak di mana setiap orang terlibat, yakni interakhsi yang telah dibuktikan sebagai total jaringan tingkahlaku di mana ia merupakan bagian-bagiannya.  

Sifat-sifat Analitis Semua Sistem Sosial
Plausibilitas Sistem Keanggotaan

            Easton menguraikan sifat-sifat dari semua Sistem Sosial Sebagai sistem keanggotaan, sistem keanggotaan bisa saja meliputi semua orang, seperti misalnya, mereka yang menjadi anggota organisasi-oragniasi keagamaan. Sebagai sistem analisa, agaknya ia akan melibatkan semua interaksi tersebut di mana setiap individu dalam masyarakat terikat dan dapat ditunjuk sebagai masalah keagamaan tanpa menghiraukan apakah interaksi tersebut terjadi dalam konteks yang terorganisir atau dalam suatu lingkungan keagamaan yang tegas. Kemungkinan sistem analisa dapat lebih diperluas disbanding sistem keanggotaan karena lebih banyak orang yang dapat ikut serta dalam perilaku keagamaan tanpa harus menjadi anggota unit-unit keagamaan. Walau menghadapi persoalan dalam hal ini ia member kepercayaan yang sesungguhnya mengenai perbedaan diantara sistem- sistem ini; bahwa sistem keanggotaan tersebut bukan sistem analitis.

Masyarakat sebagai bagian dari supra sistem
Easton berpendapat, setiap interaksi nampak sangat berarti dalam menjelaskan, fungsinya sebagai kelompok masyarakat yang sudah sangat umum hal tersebut tidka membutuhkan hadirnya alas an pembenaran dan justifikasi. Kita telah memisahkan tingkahlaku keagamaan, ekonomi, fraternal, pendidikan, politik, kebudayaan dan macam-macam perilaku yang serupa. Bagaiamana maksud-maksud untuk menunjukkan semua hal itu, maka setiap interaksi ini secara terpisah dianggap sebagai sistem. Karena sistem - sistem demikian tidak menunjukkan seluruh rangkaian interaksi yang berkembang di dalam suatu masyarakat, melainkan hanya bagian-bagiannya yang telah diabstraksikan dari total perilaku. Yang apperptive menandaskan bahwa system ini sifat analitis. Interaksi- interaksi politik membentuk salah satu dari jenis-jenis sistem tersebut.

Citra Empiris Sistem analitis
            Easton menjabarkan bahwa, untuk masalah ini di luar dari terminologi, Nampak terdapat sedikit hal-hal yang bertentangan. Tetapi ada rintangan besar yang menghalangi diterimanya perpektif mengenai sisi teoritis sistem secara sebagai suatu konsep. Ada satu hal penting yang perlu diungkapkan bahwa interaksi politik membentuk sistem analitis. Apabila telah berangkat dengan pendapat bahwa ssstem politik adalah merupakan sistem manusia sebagai makhluk biologis, maka akan terdapat kesulitan. Secara relatif sangat mudah membayangkan sekelompok kecil para administrator yang bertugas dalam sebuah unit, yang sebagian di antara mereka ditempatkan pada posisi yang bersebelahan yang disebut jabatan, sebagai suatu sistem manusia-manusia. Pada prinsipnya, sekalipun dalam kasus suatu unit yang lebih besar dengan jabatan yang terbagi-bagi berdasarkan perlengkapan dan kehendak, kita dengan mudah dapat membayangkan kumpulan keseluruhan kelompok sebagai sebuah unit, menempatkannya kesebuah lokasi yang terbaru. Terdapatnya aspek pisik yang jelas pada kelompok tersebut yang membuatnya menjadi mudah untuk membayangkan sebagai sebuah sistem sepanjang jalur-jalur pisik seperti yang sudah santat kita kenal di dalam interisik di dalam kelompok tersebut ditentukan oleh kehadiran manusia secara pisik hubungannya. Strukturnya yang umum dan tujuan bersama.
            Dalam masyarakat yang diferensiatif sebagai peranan khusus yang timbul dalam sistem politik nampaknya menduduki hamper seluruh interaksi manusia sebagai mahluk biologis, paling tidak merupakan bagian terbesar daripadanya sehingga manusia di identifisir dengan nama nama serta peran sendiri. Dengan begitu kita mempunyai politisi, lembaga perwakilan, administrator, hakim-kamim, pemimpin-pemimpin politik dan semacamnya.
Kedwiartian mengenai struktur-struktur sosial yang terpadu.
            Apabila kita menerima sistem sebagai sebuah model fisika di mana kita mempunyai kelompok manusia sebagai makhluk biologis yang terus menerus melangsungkan interaksi lewat anggotanya dalam suatu kesatuan entitas (seperti misalnya organisasi resmi, besar atau kecil) atau lewat komunikasi jarak jauh, sistem politik tidak akan selalu menghadapi kendala seperti itu. Jelas tidak mungkin mengumpulkan semua actor politik bersama-sama dan mengalihkan mereka kelokasi baru, seperti halnya dengan kelompok-kelompok yang terorganisir, tanpa secara simultan mengalihkan seluruh kerangka kerja sistem sosial yang disebut masyarakat. Ketika memindahkan aktor-aktor politik pada waktu yang sama kita harus memundahkan seluruh manusianya, yakni orang-orang yang melibatkan dalam ekonomi, keagamaan, pendidikan dan macam-macam perilaku lainnya yang membentuk masyarakat.
Menurut Easton, Kita akan memindahkan tidak hanya sistem politik, tetapi juga semua sistem lainnya. Kita tidak selalu bisa secara empiris atau pisik memisahkan semua interaksi yang kita sepakati untuk disebut sebagai politik dan memandang para aktor politik sebagai kelompok yang betul-betul terlepas dari ekonomi dan jenis aktor-aktor sebagai kelompok yang betul-betul terlepas dari ekonomi dan jenis aktor yang lain. Akibatnya, apabila kita menetapkan semua aktivitas politik formal dan informal ini, yakni interaksi politik sebagai komponen sistem politik, maka sistem demikian Nampak menjadi kurang jelas atau kurang nyata disbanding sistem yang jelas terbentuk dari sejumlah manusia tertentu sebagai mahkluk biologis, seperti hanlnya suatu organisasi atau kelompok formal lainnya.  Sewaktu kita beralih ke sistem yang tidak tertulis (nonliterate system) dan sistem-sistem tradisionla, di mana bidang aktivitasnya tidak mempunyai derajat diferensiasi dan ketegasan seperti halnya masyarakat- masyarakat modern, maka persoalan empiris dalam mengidentifisir  sistem politik, atau bahkan jenis-jenis sistem sosial lainnya akan menjadi jauh lebih konpleks.

SIFAT ANALISA SEMUA SISTEM
            Easton menguraikan Sifat Analisa dari Semua seistem sebagai satu cara mengatasi masalah konseptual akan menegaskan bahwa apa yang kita punyai ialah dua subtype sistem yang berbeda; Keanggotaaan atau entitas disatu pihak dan sistem analisa dipihak lain. Unsure-unsur sistem tersebut akan terdiri dari manusia-manusia di dalam organisasi-organisasi yang terpisah secara pisik; sistem analisa, seperangkat interaksi yang sebagian terpencar, menyebar atau tidak didasarkan atas sejumlah perilaku-perilaku lainnya. Nilai klasifikasinya berganda tersebut adalah bahwa ia menonjolkan pentingnya beberapa aksi yang terorganisir dalam kehidupan politik.
            Walaupun begitu, jika di dalam mengklasifikasi hal ini, kita berpikir bahwa kita telah membedakan dua sistem yang berbeda status teorinya, kita akan melakukan suatu kesalahan konseptual yang sangat mendasar. Keanggotaan sistem analisa dari subtipe penting yang berbeda, tetapi dating dari status teoritis yang sama. Perbedaannya justru terletak pada konsentrasi atau tekan-tekanannya pada orientasi pilitik, anggota-anggota kelompok biasanya akan mempunyai derajad diferensiasi dan spesialisasi interaksi politik yang lebih tinggi, baik dalam hal wawasan maupun waktu. Dalam masyarakat-masyarakat modern, karena pembagian spesialisasi tugas dalam politik termasuk bidang-bidang sosial lainnya, terdapat banyak organisasi-organsiasi dan lembaga-lembaga di mana kuantitas dan pentingnya aktivitas-aktivitas politik begitu besar sehingga struktur-struktur  ini dikenal sebagai hakikat sebagai hakikat politik yang paling menonjol. Kenyataannya bahwa struktur-struktur disebut sebagai politik telah menunjukkan sebagai struktur-struktur yang sarat dengan berbagai konsekuaensi pilitik bagi masyarakat tersebut. Partai-partai politik, badan pembuat undang-undang, berbagai jenis kelompok kepentingan atau pengadilan-pengadilan merupakan badan yang tidak bisa disangkal dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, setiap organsiasi yang secara dominan pasti bersifat politik, seperti partai politik, merupakan abstraksi dari keseluruhan perilaku di mana manusia terlibat dan oleh karena itu bersifat subsistem analitis.
Kenyataan empiris dari unit-unit Analitik
            Dalam kenyaan yang empiris dari unit-unit analitik yang ada, Easton berpandangan bawah, Karakteristik analitis sebuah sistem politik tidak memperngaruhi status empirisnya. Ia hanya mengacu pada fakta bahwa untuk berbagai tujuan teoritis kegiatan-kegiatan politik akan di bedakan dan secara temporer diabstraksikan dari seluruh aktivitas lainnyua. Tetapi masih tetap berhubungan dengan pola-pola tingkahlaku yang dapat diobservasi. Karenanya kita dapat mengatakan bahwa jika keanggotaan sistem kita sebut sebagai system of biological, yang berguna bagi tujuan-tujuan riset, maka jelas tidak ada sistem yang demikian di dalam ilmu-ilmu sosial. Semua sistem tingkah laku bersifat analitik. Untuk tujuan riset yang terbatas beberapa diantaranya bersifat diferensiatif, spesifik dan terpadu. Ini dapat kita sebut organisasi-organsiasi, sistem peranan ataupun keanggotaan sistem. Yang lainnya bersifat menyebar dan tidak diferensiatif yang terlibat di dalam rangkaian jenis interaksi analitikal lainnya. Tetapi dnegan mengabaikan ekspresi structural tingkahlaku, semua sistem harus diintepretasikan sebagai sesuatu yang diabstraksikan dari realitas empiris yang relevan yang hanya terpisah dari sebagaian lingkungan fenomenal. Secara teoritis, status sosial sistem politik, seperti halnya dengan semua sistem sosial lainnya, adalah bersifat analitis, tetapi tetap berwatak empiris.

BAB IV
Identifikasi Sistem Politik
            Dalam menidentifikasi sistem politik, Easton menjelaskan bahwa, Masyarakat sebagai sistem sosial yang paling inklusif, merupakan suatu satu-satunya hal yang mencakup semua interaksi sosial di mana manusia sebagai makhluk biologis terlihat. Setiap sistem sosial lainnya, termasuk sistem politik, memisahkan hanya beberapa aspek perilaku seutuhnya dan harus bersifat analitis. Kehidupan politik akan diinterpretasikan sebagai sistem yang secara konseptual berbeda dari sistem-sistem lainnya di dalam masyarakat. Semua interaksi yang berbeda di luar sistem politik wujud. Tugas utama dalam merancang seluk beluk teori akan terdiri dari berbagai usaha untuk menunjukkan perubahan-perubahan ini dan menerangkan cara di mana sistem politik berproses untuk menanggulangi masalah-masalah yang ditimbulkan demi kelangsungan sistem.
KRITERIA UNTUK MENGENAL SISTEM POLITIK
            Menurut Easton, terkait dengan bagaimana kita akan membedakan interaksi-interaksi yang berlangsung dalam masyarakat yang akan kita cirikan sebagai komponen-komponen sistem politik. Ini merupakan langkah-langkah kritis dalam menentukan dinamika kehidupan politik.

Interaksi sebagai unit sistem
            Kehidupan poltik telah digambarkan sebagai penelitian terhadap tata tertib kekuasaan, Negara, kebijaksanaan umum, pembuatan keputusan, atau monopoli penggunaan kekausaan yang sah. Dalam konteksnya yang paling luas, penelitian kehidupan politik seperti halnya dalam ekonomi, keagamaan atau aspek-aspek kehidupan yang lainnya, dapat dijelaskan sebagai seperangkat interaksi sosial yang berlangsung diantara sejumlah besar individu dan kelompok. Interaksi merupakan kesatuan analisa dasar. Sederhana seperti perumusan ini ialah, adanya kecenderungan khusus untuk bergerak langsung ke struktur-struktur khusus, baik formal maupun informal, melalu mana interaksi-interaksi politik menunjukkan diri.
Penelitian terhadap badan pembuatan undang-undang, eksekutif, partai-partai, organisasi-organsiasi administrative, pengadilan-pengadilan dan kelompok-kelompok kepentingan, tetap menguasai pendekatan awal di mana para ahli politik secara khusus mengumpulkan datanya. Dengan perluasan fokus yang dilaksanakan pada ilmu politik melalui pelacakan masalah-masalah politik dan struktur politik di Negara-negara berkembang, para ahli ilmu politik telah memandang dengan perhatian keil terhadap tekanan pada struktur formal dan informal.
            Tentu saja tidak ada percobaan dilakukan untuk mempertimbangkan struktur-struktur lewar satu cara yang sitematis. Ada anggapan bahwa di sana terdapat berbagai aktivitas politik dan proses-proses yang menjadi ciri semua sistem sekalipun bentuk-bentuk struktur sangat bervariasi di setiap tempat dan setiap abad.
Pengujian interaksi politik
             Easton menjelaskan bahwa, faktor yang membedakan interaksi-interaksi politik dari semua jenis interaksi sosial lainnya adalah bahwa seluruh rangkaian interaksi tersebut secara dominan berorientasi kea rah alokasi nilai-nilai otoritatif bagi sebuah masyarakat. Secara singkat, alokasi-alokasi otoritatif mendistribusikan sebagai hal penting di antara orang-orang atau sejumlah kelompok orang lewat satu atau lebih dari tiga cara tersedia. Alokasi bisa menghilangkan suatu nilai yang sudah dipunyai oleh seseorang atau mungkin pula menghalangi proses pencapaian nilai-nilai lain yang akan diperoleh atau bisa juga memberikan kepada sejumlah orang peluang untuk menggunakan nilai-nilai sembari menghujad yang lain. Suatu alokasi dikatakan otoritatid bila orang-orang yang berorintasi padanya memang merasa bahwa menerak terikat dengannya.

PARAPOLITICAL SYSTEM
Sistem politik kelompok-kelompok
            Dalam memahami parapolitical system, Easton berpendapat, Pengkajian politik tidak selalu atau khusus mengenai proses-proses di dalam kelompok-kelompok demi kepentingan mereka sendiri. Hanya selama dihubungkan dengan proses-proses politik yang lebih luas dalam masyarakat yang mempunyai kelompok-kelompok internal yang terorganisir private government akan menjadi menarik bagi para mahasiswa ilmu politik di masa lalu. Sesungguhnya kita dapat merumuskan aspek-aspek interaksi sosial internal dari semua sub kelompok di dalam masyarakat, sebagai contoh sistem politik, seperti yang dikatakan oleh Charles Merriam, di manapun, pasti terdapat pemerintahan-pemerintahan disorga, pemerintahan di neraka, pemerintahan dan hukum diantara orang-orang yang berada di luar perlindungan hukum. Pemerintahan di penjara. Seperti masyarakat yang lebih inklusif di mana mereka merupakan bagian, setiap kelompok membuat alokasi yang sub kelompok yang demikian seperti keluarga, gereja, ataupun paguyuban orang-orang yang seketurunan kita dapat menjumpai hukum dasar, kompetisi untuk merebut kendali kontrol serta kelompok-kelompok penekan dan fraksi-fraksi. Semua sub kelompok ini mempunyai sanksi-sanksi potensial untuk menyelenggarakan pemenuhan alokasi mereka, seperti misalnya penggunaan tekanan lewat pengecualian, pengasingan dari masyarakat, penolakan keanggotaan, atau kekerasan, seperti dalam kelompok-kelompok kriminil.  
Perbedaan-perbedaan antara “political system” dan “Parapolitical systems”
            Easton berpandangan bahwa, meskipun proses dan struktur parapolitical system mungkin sama dengan sistem politik masyarakat, secara substantif keduanya berbeda paling tidak dalam dua hal penting. Parapolitical merupakan aspek-aspek subsistem dmasyarakat. Ia merupakan subsistem dari subsistem. Yang bukan anggota parapolitical system bahkan juga menerima atau diharapkan menyetujui tanggungjawab-tanggungjawab untuk menghadapi masalah-masalah pokok yang diwariskan oleh fakta bahwa sejumlah ornag hidup bersama dan menanggung sejaumlah aspek kehidupan dan terpaksa, dengan demikian, mencoba memecahkan segala perbedaan yang terbentang diantara mereka bersama. Sudah tentu perbedaan fungsi bisa terjadi sehingga banyak kelompok yang memperoleh peran-peran yang lebih besar dalam proses penyelesaian perbedaan-perbedaan. Para anggota titisan ninggrat mungkin lebih awal memiliki semua hak untuk jabatan politik dalam suatu sistem politik masyarakat kesukuan atau partai politik mungkin mendominasi proses-proses politik masyarakat modern. Dalam kasus ini sifat dasar sistem infra kelompok atau parapolitical system akan menolong menentukan cara bagaimana kelompok tersebut dapat mempertahankan diri dalam sistem politik masyarakat. Meskipun begitu, sistem politik internal lewat mana nilai-nilai dalam kelompok-kelompok itu sendiri diterapkan, klau atau partai, meneruskan ilustrasi tersebut, bersangkutpaut dengan susunan masalah-masalah yang lebih sempit ketimbang masalah-masalah yang timbul dalam sistem politik masyarakat di mana kelompok-kelompok ini bisa ikut berpartisipasi secara bersunguh-sungguh.
            Easton menjelaskan bahwa semua perbedaan tidak diselesaikan secara bebas dan bila perbedaan-perbedaan itu juga dirasakan sebagai mengganggu pendapat-pendapat umum mengenai tata tertib dan keadilan, setiap masyarakat menyediakan proses-proses melalui mana struktur-struktur khusus baik bantuan untuk mencapai suatu pengaturan perbedaan-perbedaan atau melancarkan kerangka penyelesaian. Perbedaan utama antara sistem politik dan parapolitical system terletak pada rangkaian masakah yang sering menghadang sistem yang disebut pertama dalam perbandingan dengan persoalan yang merintangi sistem yang disebut terakhir. Kenyataannya ini merupakan salah satu dari arti implicit yang terkandung dalam pernyataan bahwa sistem politik masyarakat lebih inklusif dibanding suatu atau semua parapolitical system, baik satu demi satu maupun secara keseluruhan.
            Perbedaan yang jauh lebih penting antara kedua jenis sistem politik ini ialah bobot dan kuantitas yang tersedia pada sistem politik masyarakat untuk mencoba mangatur segala perbedaan biasanya lebih luas yang tentunya sejalan dengan tingkat tanggungjawabnya yang lebih besar. Maka Easton mengemukakan, mungkin akan sangat menguntungkan untuk melakukan analisa perbandingan sistem politik dan parapolitical sistem atau anggapan keduanya sebagai referensi primer analisa konseptual.
UNIT DASAR STRUKTUR ANALISA DI DALAM SISTEM POLITIK      
            Menurut Easton, Sistem merupakan tingkahlaku yang paling inklusif di dalam masyarakat untuk alokasi nilai-nilai otoritatif. Dalam memilih atau meringkas hanya aspek-aspek pelakunya tersebut yang sedikit banyak dikaitkan langung dengan alokasi-alokasi nilai-nilai otoritatif bagi masyarakat. Konsep keanggotaan sistem politik secra bersamaan akan mengidentifisir orang-orang tersebut secara kolektif dalam masyarakat karena menreka mengikuti peran-peran politik. Oleh karena itu, sistem politik akan dikenal sebagai seperangkat interaksi, yang diringkas dari total perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otortatif kepada masyarakat. Orang-orang yang berada dalam proses-proses penggunaan interaksi yang demikian, yakni mereka yang ambil bagian dalam peran-peran politik secara umum akan dipandang sebagai anggota-anggota  sistem tersebut. Apabila konseptualisasi kehidupan politik sebagai sistem akan mendorong kita mengenal elemen-elemen sistem yang lebih besar dan umum, hal tersebut memaksa kita semua akan perlunya menerangkan segala hal yang berada di luar lingkungan sistem.
BAB V
LINGKUNGAN SISTEM POLITIK
AMBIKUITAS DI DALAM KONSEP ‘BATAS-BATAS SISTEM’

            Di sana interaksi baik dalam dan antara kedua keluarga inti maupun kelompok-kelompok yang mempunyai pertalian keluarga secara luas sangat diliputi dan ditentukan  kadar politik dan ini berlaku juga dulunya antara kelas-kelas aristokrattik dari banyak masyarakat Eropah. Di dalam lapirsan yang demikian, kita mungkin akan menunjukka pada kebijakan-kebijakan investasi dan berbagai aktivitas lembaga-lembaga keuangan yang begitu berkuasa di dalam masyarakat industri maju. Kadang-kadang hal tersebut bersifat kritis dan genting terhadap keberuntungan pasrtai politik dan pemerintah, seperti dalam masalah pengaruh yang agaknya diterapkan oleh Bank of England selama krisis keungan semasa Pemerintahan Ramsay Macdonald dalam dekade tigapuluhan. Kita mungkin mennetang pencantuman struktur ini atas dasar anggapan bahwa Bank tersebut merupakan sebuah lembaga ekonomi yang utama dan oleh karena itu merupakan bagian penting dari ekonomi tersebut, khususnya sejak saat ia dikuasi secara pribadi.
ARTI BATASAN-BATASAN SISTEM
            Kita akan menjumpai bahwa gagasan tentang saling ppertukaran antara sistem politik dan lingkungannya memainkan suatu peranan penting dalam pendekatan teoritis yang akan dikembangkan. Konsep, batasan akan menunjukkan suatu alat analisa penting dan ini untuk dua alas an.
Sistem terbuka dan tertutup
            Bagaimana macam tekana penting lainnya bisa diperoleh dari fakta bahwa sistem terbuka untuk dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari lingkungannya. Meskipun hal ini merupakan pengamatan yang sangat bersahaja, suatu kebenaran empiris tidak perlu selalu menyiapkan dasar untuk analisa politik. Secara keseluruhan mungkin kita dapat menyusun mode analisa yang akan mengikuti beberapa model sistem fisik dan menafsirkan kehidupan plotik sebagai suatu sistem tertutup, yang diterima sebagai sistem yang terpisah dari pengaruh-pengaruh lingkungannya. Penafsiran yang demikian akan memaksa kita memperhatungkan segala yang terjadi dalam sistem politik semata-mata hanya dalam batasan aktivitas-aktivitas internalnya. Kini ia menimbulkan apa yang telah menjadi anggapan terpendam menuju tingkat kesadaran sehingga kita mengenal apa ayng sesungguhnya kita fahami dari kehidupan poltik sebagai sistem terbuka. Karena pendapat ini bersifat laten, maka implikasinya belum dapat dipahami sepenuhnya sedang manfaat teoritisnya tidak jelas dan tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Mengatakan bahwa sistem itu terbuka untukpengaruh-pengaruh luar, hanya akan berarti jika kita dapat membedakan bagian dalam dari bagian luar. Tetapi kita tidak bisa melakukannya secra memuaskan kecuali dengan menguji sifat-sifat batasan yang diduga memisahkan keduanya. Pad poin berikutnya logika dibalik gagasan pemikiran terbuka juga akan diperlukan untuk mencoba mengembangkan analisa  perubahan antara sistem dan lingkungannya.
Identifikasi variabel-variabel terikat
            Pemakaian batasan-batasan sebagai konsep juga akan menempilkan langkah strategis kea rah penyerderhanaan realitas, yang merupakan kondisi yang sangat penting bagi penelitian ilmiah. Ia akan memeberikan kita krteria untuk menentukan elemen-elemen politik penting mana yang perlu dikembangkan secara mendalam sebagai variabel-variabel terikat utama dan yang mana yang bisa diterima begitu saja dalam bentuk variabel-variabel eksternal. Setia jenis elemen eksternal dan internal ini, akan penting sekali untuk memahami masalah-masalah kita mengenai sistem politik, tetapi setiap elemnen akan mempunyai staus teori yang berbeda dalam model konsepsi yang sedang dalam porses konseptualisasi kita. 
SIFAT-SIFAT UMUM BATAS-BATAS SISTEM
            Dengan menguji sistem-sistem ini dan mencari signifikasi batasan-batasn yang benar sebagai konsep, kita akan berada dalam posisi lebih bai, jika menyadari kegunaan dan manfaat menghubungkan batasan-batasan yang nampaknya sama dengan sistem interaksi, sepereti sistem politik. 
Batas-batas system pisik dan biologis
            Sebuah apel merupakan suatu sistem  organikyang terpisah dari lingkungannya oleh kulit. Kita menjamin bahwa bila tugs kita adalah memahami proses-proses terjadinya apel itu sendiri seperti masak dan membusuk, maka kita perlu pula menghitungkan faktor-faktor di luar kulit itu sendiri. Tanah di mana pohon apel tersebut tumbuh, sifat dasar pohon apel itu sendiri dan masih ada lagi udara di mana apel itu disimpan, semuanya penting untuk menentukan kelangsungan apel tersebut sebagai suatu sistem. Tetapi dalam sudut pandang seorang ahli perkebunan unsure-unsur merupakan veriabel-variabel di luar apel tersebut sebagai suatu sistem  organic. Batasanya ditegaskan oleh kulit apel.
            Tubuh manusia merupakan sistem  biologis lain yang batasab-batasannya tidak terdiri dari garis-garis khayali tetapi dari kulit ari yang terlihat. Menandainya secara tegas dari lingkungannya. Dalam proses kedewasaan kita segera mempelajari untuk tidak mencampuradukan hal-hal yang terkait oleh kulit dan hal-hal luarnya.
Ciri umum semua batasan
            Dalam banyak kasus, kita mampu menarik garis pisik untuk memperlihatkan suatu batasan sistem, tetapi ini hanya bersifat incidental sekalipun berguna bagi sifat empiris hanya beberapa sistem.secara konseptual, suatu batasan merupakan sesuatu yang berbeda dari penampilan pisiknya. Garis batasan tampil lebih sebagai simbol atau perwujudan wadah kriteria inklusi-eksklusi, berkenaan dengan sistem. Adalah merupakan jalan pintas jika kita secara fenomenal hanya menunjukan pada apa yang telah kita masukan kedalam bagian kiri sebuah sistem. Apabila dalam sistem-sistem di mana ruang merupakan dimensi penting, kita dapat menegaskan garis batas dan isi, maka kita segera akan mengetahui ayan yang berada di dalam yang merupakan bagian sebuah sistem  dan apa yang berada di luar yang mungkin merupakan bagian dari sistem  yang lain. Untuk sistem  di mana lokasi ruang tidak bisa ditegaskan dengan baik atau dibedakan dalam hubungannya dengan sistem-sistem lain dan di mana bisa dengan sungguh-sungguh menjalin perilaku dari sistem-sistem yang berbeda, maka kita membutuhkan cara lain dalam mengungkapkan atau menegaskan batasan-batasan tersebut.        
Ciri deseptif batasan-batasan geolografis
            Batasan-batasan geopolitik memiliki dampak nyata yang penting atas sistem  politik dan sampai batas tertentu membentuk variabel yang penting pula. Secara analitis batasan-batasan sistem  pada dasarnya tidak harus berbentuk ruang. Secara analitis batasan-batasan semua sistem  bisa diartikan sebagai criteria pemasukan kedalam atau pengeluaran dari sistem-sistem yang membentuk fokus kepentingan. Kenyataan bahwa secara empiris sistem  interaksi politik tidak bisa dijejali dan dicampuradukan dengan sistem-sistem sosial lainnya lewat sebuah garis yang digambarkan pada semuah peta atau tidak bisa secara simbolis ditempatkan di dalam sebuah amplop atau semacammnya yang secara pasti memisahkan antara sistem  interaksi sosial lainnya, tidak menyudutkan kegunaan konsep ‘batasan-batasan’ sebagai suatu alat analisa. Ia malah mendorong kita untuk mengakui bahwa batasan-batasan pisik hanya merupakan salh satu cara empirs dalam memisahkan sistem- sistem. 

SEJUMLAH INDIKATOR EMPIRIS BATASAN-BATASAN BERBAGAI SISTEM POLITIK
LINGKUNGAN SISTEM POLITIK
The intrasocietal Systems
            Dalam kedua pengertian tetapi lingkungan universal ini, dengan berbagai sistem lainnya yang bisa dibedakan, mempunyai dua aspek utama; yaitu sejumlah sistem  yang berada di luar sistem  politik terbentuk dari dua tipe yang pada dsarnya berbeda, sistem  internal dan eksternal masyarakat. Tipe 1 menggambarkan dikotomi ini dan menunjukkan berbagai macam sistem  yang termasuk dalam setiap dua tipe utama. Dalam nenguji pengaruh perubahan-perubahan lingkungan atas sistem  politik, kita akan menunjuk pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem-sistem sosial lainnya. Depresi perekonomian, perubahan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi dalam kebudayaan atau pergeseran dalam struktur kelas, dapat melahirkan sejumlah impak atas sistem  politik. Sistem ekologi mencakup lingkungan pisik sekalipun hanya sepintas saja. sistem  non humanis kehidupan manusia. Pada bagian aspek pisik, luas territorial, iklim dan sifat-sifat yang sama yang memperngaruhi kondisi-kondisi semua kehidupan termasuk politik. Aspek-aspek organic non humanis sistem  mengacu pada alam, lokasi, dan kekayaan persediaan makanan serta flora dan fauna lainnya yang digunakanoleh anggota sistem  politik.
            Sistem  biologi dalam lingkungan tersebut menarik perhatian pada fakta bahwa dalam mencoba mengerti proses-proses politik, mudah rasanya mengabaikan sifat-sifat warisan yang bisa membantu menetukan motivasi manusia dalam politik maupun kondisi sosialnya. Ia menunjuk pada aspek interaksi-interaski politik yang ditentukan atau diperngaruhi oleh susunan biologis manusia. Sistem kepribadian dan sistem  sosial telah mendapat perhatian yang paling luas dan terperinci dalam literature tradisional. Sistem-sistem sosial dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe; kebudayaan, struktur sosial, ekonomi dan demografi.
            Fluktuasi di dalam kebudayaan sosial dan ekonomi dengan kepribadian-kepribadian dibentuk, peralihan di dalam struktur umum masyarakat dataupun di dalam aspek-aspek khusus (seperti dalam hal ukuran dan jumlah bentuk-bentuk kelompok atau kelas-kelas sosial) dan perubahan dalam ukuran derajat pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk jelas akan melahirkan dampak penting terhadap sistem  politik.
Extrasocietal Systems
            Sistem-sistem tersebut diartikan sebagai bagian dari masyarakat yang sama di aman sistem  politik itu sendiri merupakan subsistem sosial. Dalam hal ini, sistem-sistem dimaksud bersifat eksternal terhadapa sistem  politik. Suatu pengaruh yang dibebankan pada sistem  politik harus diperoleh dari fakta bahwa tindakan-tindakannya menyembatani batasan antara satu sama lain dan dengan sistem  politik. Ini merupakan pengertian pertama di mana suatu sistem  bisa dikatakan berada di luar atau di dalam lingkungan suatu sistem  politik. Contoh-contoh sistem  politik dan sistem  sosial yang berbeda dari sistem  sosial dan politik berada dalam pertimbangan. Dari sudut pandang Amerika Serikat, Perancis adalah masyarakat dan mengandung sistem  politik yang merupakan konsekuaensi-konsekuensi tindakan-tindakan yang mungkin melintasi batasan sistem  politik Amerika Serikat dan membantu membentuk hasil akhirnya.
            Dari sudut pandang ini, kita menjumpai suatu sistem  ekologi internasional yang demikian sebagai suatu kebudayaan internasional, ekonomi internasional, demografi internasional dan seterusnya. Seperti halnya dalam masyarakat domestic. Masyarakat internasional sutuhnya atau subsistemnya akan merupakan parameter dalam lingkungan ekstra sosial suatu sistem politik dan dipertimbangkan sebagai kemungkinan seumber pengaruh atas apa yang terjadi dalam sistem  tersebut. Diantara subsitem internasional juga akan dijumpai berbagai macam kumpulan subsistem politik seperti misalnya NATO, SEATO, Persatuam Bangsa-Bangsa, atau Blok Soviaet, dan masing-masing memilikis ejumlah impak yang terpisah pada sistem  politik. sistem  politik merupakan suatu sistem  yang terbuka, dalam sudut pandang seperti yang sudah diungkapkan, dalam bermacam-macam tingkatan, terjhadap kejadian-kejadian yang berlangsung ditengah-tengah lingkungannya. Konsep batasan dan lingkungan membantu menyusun analisa kita sejalan dengan hal-hal yang diinginkan.

C.  PENDAPAT PENULIS

Mengacu pada uraian tentang gambaran isi buku tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemaparan Easton mengenai organisme yang ada dalam ilmu alam dengan menyederhanakan suatu proses-proses yang terjadi di dalamnya sehingga memudahkan dan menyederhanakan kita untuk memahami fenomena politik dari sudut pandang sebuah organisme dan tidak lagi serumit sebelumnya. Apalagi jika dilihat bahwa bagian-bagian tubuh dalam manusia yang apabila terjadi penurunan kerja atau kerusakan dalam sebuah bagian tubuh, maka akan mempengaruhi bagian tubuh dan kerja tubuh secara keseluruhan, disinilah proses saling mempengaruhi terjadi, lebih dari sekedar konsep keseimbangan seperti yang banyak diungkapkkan sebelumnya oleh ilmuan-ilmuan sosiologi.
Dalam perspektif teori sistem, sistem diartikan sebagai jalinan unsur-unsur yang dari setiap unsur tersebut memiliki fungsi dan satu kesatuan melakukan fungsi utama. Hal ini menjelaskan bahwa negara, masyarakat, dan individu adalah sebuah sistem, dan kesatuan yang merupakan satu batang tubuh yang saling mempengaruhi dan punya tujuan utama. Sistem politik merupakan bagian dari ilmu politik, karena memberikan perhatian kepada pembuatan keputusan tentang alokasi sumber daya kekuasaan. Sementara itu, menurut Gabriel Almond dalam setiap sistem terdapat struktur, dan setiap struktur memiliki fungsi.
Penulis melihat pandangan Easton yang mengembangkan kerangka pendekatan analisa sistem pada kajian ilmu politik. Walaupun menjadikan sistem politik sebagai dasar analisanya, bidang penelitian utamanya adalah perilaku intra sistem dari berbagai sistem dan pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan konstruktifis. Easton menegaskan baik di luar dan di balik sistem politik terdapat sistem-sistem lain atau lingkungan—baik fisik, biologis, sosial, psikologis, dan sebagainya—yang bisa menjadi landasan pembeda antara sistem politik dengan sistem lainnya. Maka titik tekan pembedaan tersebut adalah pembuatan alokasi yang terlindungi dan mengandung otoritas. Disini penulis melihat bahwa Easton menegaskan pada yang mempelajari teori sistem agar keharusan untuk melihat sistem politik sebagai sebuah satu kesatuan lebih dari sekedar terkonsentrasi pada solusi masalah-masalah yang terbatas. Teori harus mampu menggabungkan pengetahuan yang reliable dan data yang empiris.
Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa Easton memberlakukan semua sistem politik sebagai sistem yang terbuka maupun yang adaptif dan memusatkan perhatiannya terutama pada studi tentang sifat-sifat perubahan dan transaksi-transaksi yang terjadi diantara suatu sistem politik dan lingkungannya hal ini juga dikemukakan oleh S.P Varma.[1] Oleh karena itu, keanggotaan dalam sistem ini dapat bertindak bilamana terjadi pengaruh-pengaruh dari sistem atau lingkungan luarnya. Dengan demikian sistem politik harus memiliki kemampuan untuk merespon gangguan-gangguan dan oleh karena-nya dapat menyesuaikan diri dari kondisi-kondisi tersebut. Inilah yang disebut Easton sebagai unsur mekanisme, yaitu kamampuan keanggotaan sistem untuk bekerjasama dengan lingkungan mereka dan untuk mengatur perilakunya sendiri maupun mengubah struktur internalnya. Dengan cara  ini, suatu sistem mimiliki kemampuan untuk mengatasi gangguan-gangguan secara kreatif dan konstruktif.
Dalam mempelajari teori sistem, dimana sistem menerima tantangan serta dukungan dari masyarakat, dan diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut denagn cara seperti yang dilakukannya untuk mengatur dirinya sendiri dengan bantuan dukungan yang diterimanya ataupun yang dapat dimanipulasikannya. Tuntutan dan dukungan yang diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan (inputs) masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan kemudian menjadi bentuk out-puts. Hal ini diikuti dengan apa yang disebut feedback mechanism atau mekanisme umpan balik, melalui mekanisme tersebut akibat-akibat dan konsekuaensi-konsekuensi keluaran dikembalikan kepada sistem sebagai keluaran-keluaran.
Masukan terdiri dari (1) tuntutan (demands), dan (2) dukungan (supports). Tuntutan dan dukungan diterima oleh sistem dari masyarakat. Suatu tuntutan menurut Easton merupakan “cermin opini atas suatu hal tertentu yang menghendaki suatu alokasi otoritas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukannya”. Bersamaan dengan konsep tuntutan terdapat juga konsep over-load (melampaui batas), yang terjadi baik karena jumlah tuntutan yang sangat banyak maupun sedikit jumlahnya tapi mengandung tuntutan yang sangat banyak. Tuntutan-tuntutan ini sebenarnya bukanlah satu-satunya masukan, sebab dukungan juga terdapat di sana. Suatu sistem politik mendapat dukungan yang besar dari lingkungan, yang bila tidak, secara alamiah sistem tersebut akan mati. Dukungan tersebut bersifat terbuka, dalam bentuk tindakan-tindakan yang secara jelas dan nyata mendukung, dan tertutup, yaitu tindakan-tindakan serta sentiment-sentimen yang mendukung.
Lebih lanjut, menurut David Easton terdapat konsep keluaran yang berupa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan otoritas. Keluaran sebagaimana dijelaskan Easton tidak saja membantu mempengaruhi peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang lebih luas di mana sistem tadi merupakan satu bagian tetapi juga membantu menentukan tiap perputaran masukan yang menemukan jalannya dalam sistem politik. Proses ini digambarkan sebagai suatu ikatan umpan balik (feedback loop) dan merupakan suatu respon penting untuk mendukung tekanan dalam suatu sistem politik.[2]  Merujuk pada apa yang di ulas oleh Varma, bahwa definisi sistem Easton tersebut terbagi kedalam tiga komponen yaitu : (1) alokasi nilai-nilai, (2) alokasi sebagai kewenangan dan (3) alokasi-alokasi otoritatif sebagai sesuatu yang mengikat masyarakat secara keseluruhan dan menurutnya cara yang paling memuaskan.[3] Teori sistem ini mempunyai kemampuan untuk mengkonsepsualisasikan secara sederhana gejala-gejala politik (political phenomena) yang dalam kenyataan sebenarnya kerapkali jauh lebih kompleks. Dengan lebih memfokuskan pada proses-proses dan bukannya pada lembaga-lembaga atau struktur-struktur, sebenarnya pendekatan yang ditempuh oleh Easton ini lebih maju bila dibanding dengan analisis yang biasa dilakukan dikalangan ilmu politik dan ilmu administrasi publik.

Meski begitu, menururt Easton keluaran beukanlah merupakan titik akhir, sebab keluaran tersebut mengumpan kembali pada sistem dan oleh karenanya membentuk perilaku berikutnya. Di samping Easton dan Varma, para ilmuwan politik yang lain seperti Carter dan Herz, menggunakan dua kriteria untuk membedakan berbagai sistem politik di dunia ini, yaitu siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Apabila pihak pemerintah terdiri atas ebebrapa orang atau kelompok kecil orang, sistem politik pemerintah di atas atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, sistem politik ini disebut demokrasi[4]

D.  PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian serta penjabaran terkait dengan hasil bacaan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa teori sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui dialokasikannya nilai-nilai kepada masyarakat dan pengalokasian nilai-nilai tersebut dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Disamping itu, Teori sistem  dalam karya Easton tersebut, tentunya sangat bermanfaat dalam mengelompokkan proses kebijakan ke dalam sejumlah tahapan yang berbeda-beda yang masing-masing tahapan itu dapat pula dianalisis secara lebih terperinci. Berdasarkan atas alasan-alasan itulah model sistem ini patut dipuji, dan sumbangannya kepada kepustakaan analisis kebijakan kiranya tak dapat diragukan lagi.



[1] S P Varma. Teori Politik Modern.( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999). Hlm. 279
[2]  Ibid. Hlm. 281
[3]  Ibid, Hlm. 298
[4] Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.2010). Hlm. 281

Kamis, 28 November 2013

Deliar Noer: PENGANTAR KE PEMIKIRAN POLITIK EDISI BARU



CRITIKAL REVIEW  I
Buku                           : PENGANTAR KE PEMIKIRAN POLITIK EDISI BARU
Review                        : BAB I APAKAH POLITIK DAN ILMU   PENGETAHUAN POLITIK
Penulis                         : Deliar Noer
Penerbit                       : PT. Rajawali, Jakarta. 1983
Ditulis oleh                  : Kamaruddin Salim
NPM                           : 13011865016

Pemikiran Deliar Noer, tentang Politik Indonesia mengalami pasang naik dan pasang surut dalam kehidupan bernegara di tanah air, bahkan sebelum Indonesia berbentuk negara di abad ke-20 yaitu ketika Belanda masih menjajah Indonesia. Di masa penjajahan, telah disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia, jadi melepaskan diri dari ikatan Belanda dan merupakan tujuan utama. Dalam perjalanan pergerakan untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat Deliar Noer membagi kedalam tiga kelompok  yakni; pertama, Ahli atau peserta pergerakan terlibat langsung dalam berpolitik, karena begitu hebatnya mereka menggerakan rakyat untuk tidak buta politik, tidak takut politik dan tidak berdiam diri dengan keadaan politik yang dihadapi. kedua, orang yang memang tidak ingin atau enggan untuk turut serta dalam perjuangan kemerdekaan itu, menurutnya pihak ini adalah mereka yang takut akan politik, disadari atau tidak, telah serta juga dalam kehidupan politik. Karena mereka telah memilih suatu alternative dalam kehidupan berpolitik walaupun secar pasif. Ketiga, kelompok yang anti terhadap kemerdekaan yakni orang-orang yang aktif menentang usaha pergerakan dan membantu usaha-usaha hindia belanda untuk mematikan dan, sekurang-kurangnya, menghambat jalan pergerakan tersebut, menurutnya mereka telah dipandang sebagai orang-orang yang berpolitik walaupun dalam perjuangan kemerdekaan dipandang merugikan pergerakan kemerdekaan.
Deliar Noer menyebutkan bahwa politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Walaupun demikian, Deliar Noer mengemukakan bahwa gejala seperti ini, baik di Eropa Barat dan di Amerika Utara persoalan perebutan kekuasaan ini mudah terlihat, karena mempergunakan sistim pemilihan umum secara berkala yang disertai dengan pers yang banyak sedikitnya bebas sehingga perebutan itu diungkapkan secara terus menerus. Namun agak kurang jelas kelihatan di negeri-negeri komunis  seperti Rusia dan Cina walaupun ada pemilihan secara berkala karena tidak ada calon lawan sehingga yang dipilih terbatas pada calon atau daftar calon yang boleh dikatakan sudah ditentukan. Beliau juga menyebutkan bahwa Rusia dan Cina dalam tingkat permulaan mereka hendak dan sudah berkuasa, adalah merebut dan mempertahankan terus-menerus kekuasaan itu. Jadi menurutnya bahwa kekuasaan yang direbut dikedua negara ditujukan kepada perombakan susunan masyarakat lama.
Dengan demikian, Deliar Noer menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan dikedua negara ini disertai dengan kekerasan, dengan senjata. Beliau menyatakan bahwa perebutan kekuasaan yang bersifat demikian juga pernah dialami oleh Indonesia. Sebagaimana beliau mengutip pandangan Clausewitz yang menyatakan bahwa perang adalah perpanjangan dari politik, namun perang itu lain dari politik. Oleh karena itu, Deliar Noer mencontohkan kisah-kisah pahlawan penguasa sebagai kekuasaan yang sering tidak terpisahkan dari kekerasan. Bahwkan Iskandar Agung dan Napoleon serta pahlawan-pahlawan atau raja-raja kita dahulu erat dengan, bahkan mempergunakan kekerasan. Akan tetapi beliau mengingatkan bahwa kekuasaan sebenarnya tidak perlu terjadi kekerasan, walaupun pada akhirnya kekerasan ini mungkin tidak dapat dihindari dan terpaksa dipergunakan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mohandas Karamchand Gandhi atau lebih dikenal Mahatma Gandhi, yaitu untuk menghindari kekerasan dalam perjuangan politik, baik politik dalam maupun luar negeri dengan aksi-aksi tanpa kekerasan (ahimsa). Dan menginspirasi para tokoh dunia yang lainnya, seperti, Martin Luther Jr, dari Amerika Serikat, Dalai Lama dari Tibet, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Dengan demikian, maka kekuasaan sepatutnya dijauhkan daripraktik kekerasan dalam praktik berpolitik.
Menurut Deliar Noer bahwa kekuasaan seperti ini yang kemudian disebut dengan kekuasaan yang mempunyai sifat wibawa.  Wibawa menimbulkan pada orang yang dihadapi rasa segan, bukan rasa takut, rasa hormat, bukan kecut. Dengan begitu tidak perlu lagi ada perang ataupun kekerasan untuk menjaga ketertiban. Orang yang berwibawa tidak menggunakan kekerasan untk mencapai maksud tertentu, namun mereka memiliki kekuasaan yang besar sehingga melahirkan pengaruh sekurang-kurangnya atas pengikutnya. Menurutnya dalam bidang politik soal pengaruh ini dangat penting, karena pengaruh dapat menggerakkan massa untuk menentang lawan, dan sebaliknya menggerakan massa untuk menyokong kawan. Pengaruh dapat juga menggagalkan langkah-langkah pemerintah, dan sebaliknya dapat pula melancarkan usaha-usaha pemerintah. Dalam konteks pengaruh ini, Deliar Noer mengutip pendapat seorang ilmuwan politik Amerika yang menyatakan bahwa studi politik atau ilmu pengetahuan politik adalah “ studi mengenai soal pengaruh dan yang berpengaruh”.
Uraian mengenai kekuasaan, kekerasan, wibawa dan pengaruh seperti yang dipaparkan di atas, menurut Deliar Noer, mengandung makna bahwa ada dua pihak yang dimaksudkan, sekurang-kurangnya ada dua orang (untuk mengabaikan soal benda) yang saling berhubungan dan berkepentingan. Menuruntya bahwa kekuasaan terikat pada sifat hubungan antara dua pihak. Sehingga tidak dapat diterima sekurang-kurangnya sulit sekali diterima bahwa kekuasaan itu bersifat multak dan bulat. Hal ini terkait dengan sifat manusia; bahwa manusia itu berakal, berperasaan, berkeinginan, dan sebagai kelanjutannya, berkepentingan terhadap sesuatu. Dan oleh karena manusia berperasaan dan berkeinginan, maka sangat berpengaruh pula dalam sikap politiknya. Oleh karena itu, perasaan tidak dapat dikesampingkan dalam membicarakan masalah kekuasaan, begitu juga tidak ada yang tetap keinginan manusia. Hal ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu tidak dapat bersifat mutlak dan bulat berada ditangan orang atau satu pihak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Deliar Noer bahwa keinginan itu bisa pula terwujud dalam bentuk yang lebih keras, yaitu kepentingan. Berkepentingan menurut Deliar Noer, mempunyai pengertian yang lebih tegas, dan sudah dekat pada pengertian hak, sungguh pun ia dapat pula terlepas dari soal hak.
Deliar Noer menguraikan bahwa keinginan dan kepentingan, erat hubungannya dengan nilai dan dengan tujuan dari seseorang, dari segolongan atau dari manusia umumnya.Menurutnya dalam jaman penjajahn Belanda pemimpin-pemimpin kita mengajak segenap bangsa kita mencintai kemerdekaan. Dalam jaman revolusi bersenjata dahulu nilai kemerdekaan ini boleh dikatakan telah merata di seluruh persada tanah air, sehingga seakan tidak ada lagi nilai lain yang lebih dijunjung. Nilai merupakan suatu sifat atau tujuan dari kehidupan seseorang atau golongan sedemikian rupa sehingga orang bersangkutan mempunyai hasrat agar sifat atau tujuan ini harus atau seharusnya berlaku. Nilai mempunyai dua sifat yakni berubah dan ia tetap. Berubah karena orang meninggalkannya, dan karena orang ingin menegakkan yang baru dianggap lebih bernilai. Ia tetap bila ia dijadikan terus sebagai pegangan. Nilai yang tetap itu berarti bersifat langgeng, diakui tanpa batas waktu dan ruang.  Menurutnya nilai-nilai agama, yang lebih erat hubungannya dengan keyakinan, bahkan agama itu sendiri, jadi keyakinan dapat memberi pengaruh besar dalam mengambil sikap. Nilai sebagai milik yang banyak mempengaruhi pada sikap manusia seperti harta benda. Dengan milik menunjukkan status dan kelas seseorang dimana menurut Noer, dengan mengambil milik sebagai criteria atau pedoman, kedudukan seseorang atau golongan terhadap yang lain dapat diperbandingkan sehingga dapat disusun suatu hierarki antara orang-orang atau golongan bersangkutan.
Antara nilai dan tujuan dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, tujuan merupakan satu diantara sekian banyak nilai, sebaliknya nilaipun dapat merupakan tujuan, tujuan singkat atau dekat dan tujuan akhir. Dari tujuan inilah lahir sebuah cita-cita tentang kehidupan masyarakat sering disebut ideologi, terutama kalau tujuan dan cita-cita itu merupakan milik suatu kelompok masyarakat.  Ilmu pengetahuan politik atau disebut ilmu politik menurut Mohammad Hatta bahwa ilmu adalah pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan. Ilmu menjelaskan sesuatu gejala yang ada, memberikan kejelasan tentang sebab-akibat dari sesuatu fakta yang dijadikan pusat perhatian. Ilmu politik mempelajari mengenai kejadian, gejala, fakta yang berhubungan dengan kekuasaan, dimana seseorang itu mudah dan segera memberikan penilaiannya dengan ukuran-ukuran atau nilai lainnya. Kita mengenal bahwa politik itu pada umumnya berkenaan dengan dua hal, yaitu kekuasaan dan susunan masyarakat.
Prof. Mohammad Yamin mendefenisikan ilmu politik bahwa ilmu itu, memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara. Sementara negara menurut Deliar Noer adalah semacam bentuk ikatan antar manusia, semacam bentuk kumpulan yang pada akhirnya dapat mempergunakan paksaan terhadap anggota-anggotanya. Bentuk ikatan ini terdiri dari dua yakni Pertama, yang meliputi keseluruhan segi hidup manusia. Kedua, yang meliputi hanya sebagian dari segi-segi hidup manusia itu. Secara sepintas lalu negara, pemerintah dan penguasa itu dapat disamakan, namun dalam kehidupan nyata pemerintahlah yang mewakili negara. Walaupun demikian, pemerintah bukan milik negara. Yang memiliki negara adalah rakyat. Pemerintahpun sebenarnya kepuunyaan rakyat, karena pemerintah dibentuk oleh dan dari rakyat. Hal ini menyampaikan bahwa negara mempunyai kedaulatan walaupun kedaulatannya bersifat relative. Dengan demikian, hubungan seseorang dengan negaranya dapat berupa kewajiban-kewajiban tertentu. Artinya adanya hukum menunjukkan adanya susunan masyarakat yang teratur. Seperti halnya pidato Presiden Soekarno ketika itu seakan sudah menjadi sumber hukum.Dalam pidato yang diucapkan dalam rangka 17 Agustus Presiden mungkin menyinggung falsafah atau teori bernegara, umumnya teori atau falsafah politik. Kita telah mengenal manipol, resopim dan lain-lain. Teori politik menguraikan kenyataan yang ada, bukan apa yang seharusnya; dengan kata lain, Das Sein, bukan Das Sollen. Akan tetapi semua hal yang telah disebut diatas terkait dengan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik yang melahirkan hukum yang mengatur baik hubungan luar negeri begitu juga mengatur tentang perluasan perhatian dan perbedaan pendekatan politik.
Ilmuwan politik mendasarkan pada dua pendekatan yakni pertama yang cenderung pada nilai, yang kedua yang cenderung pada perilaku (behavior). Sementara ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain sepertia, Filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan yang juga membantu ilmuwan politik dalam menganalisa perkembangan masyarakat, sejarah merupakan yang terdekat dengan ilmu politik, sehingga orang mudah mengatakan bahwa kita, memberi pelajaran, atau kita belajar dari sejarah. Hukum, ilmu hukum yang erat kaitannya dengan politik adalah hukum konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis. Begitu juga sosiologi maupun antropologi yang menyangkut hubungan kelompok dalam masyarakat, yang membahas tentang masalah pendekatan, dan dalam hal ini berlaku tentang tak ada kemutlakan dalam sifat ilmu pengetahuan.
Ilmu pengetahuan politik dapat disimpulkan Pertama, bahwa ilmu pengetahuan politik melingkupi persoalan yang lebih luas lagi daripada bila penumpuan perhatian itu ditujukan kepada negara. Ilmu politik menyoroti tentang kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Oleh karena itu, maka tidaklah sama dengan pengertian ilmu politik menurut R Kranenburg, meniliti berdirinya, hakekat, bentuk negara. Kedua, bahwa hidup bernegara sebenarnya mengatakan tantangan kepada kita; menantang kita, apakah segala sesuatunya dalam negara dibiarkan berjalan sekehendaknya dan ini berarti berjalan dengan dikemudikan orang lain dengan kita sebagai penonton, ataukah akan berjalan dengan penyertaan dari pihak kita sendiri di tengah-tengah partisipasi.

Senin, 25 November 2013

Budaya Membaca Membangun Peradaban Dunia

                                                          

Budaya Membaca Membangun Peradaban Dunia


Membaca adalah salah satu penanda terciptanya suatu peradaban. Hal ini didasari atas kesepakatan bahwa berakhirnya zaman pra-sejarah ditandai dengan munculnya bukti tertulis pada peradaban tersebut. Beberapa peradaban lebih dulu maju dan berkembang dibanding peradaban lainnya. Misalnya peradaban India, yang dikenal juga dengan peradaban lembah sungai indus, telah berlangsung sejak tahun 2800 sebelum masehi sementara peradaban pertama yang dikenal di Indonesia adalah peradaban yang berasal dari kerajaan kutai yang diketahui melalui yupa atau prasasti dalam upacara pengorbanan kerajaan kutai. Jadi selama rentang waktu lebih dari 3000 tahun, masyarakat Indonesia telah tertinggal membaca dibandingkan masyarakat India.
Selain India terdapat peradaban kuno yang telah menorehkan bukti sejarah seperti peradaban mesir, peradaban romawi, peradaban babylonia, peradaban cina, dll. Sistem yang ditetapkan pada peradaban tersebut kini telah punah seiring dengan perkembangan jaman dan pertukaran budaya antar masing-masing negara. Munculnya paham kolonialisme membuat banyak negara dengan peradaban yang lebih maju melakukan invasi dengan tujuan 3G (Gold, Glory, dan Gospel) yang cukup berperan dalam kepunahan peradaban tersebut.
Berdasarkan peninggalan sejarah pula, terdapat kesamaan pola dari penyebab kemajuan dan kehancuran peradaban-peradaban tersebut. Peradaban maju ataupun hancur dikarenakan 2 hal yaitu:
  1. Keadilan pemimpin.
  2. Kemauan masyarakat untuk belajar.
Di Indonesia, masa keemasan peradaban kuno terjadi pada jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Masa keemasan kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke 8 dan 9 masehi. Pada era tersebut, kerajaan Sriwijaya menjadikan dirinya sebagai kerajaan yang menjadi pusat pendidikan agama budha terbesar yang diperkuat dengan bukti sejarah I Tsing. Pada era tersebut terdapat pula banyak prasasti dan candi. Kerajaan berhasil mengembangkan daerah kekuasaan hingga menjangkau daerah Thailand, Kamboja, dan sekitarnya. Kerajaan pun dipimpin oleh pemimpin yang bijak dan adil sehingga dapat mensejahterakan dan mencerdaskan rakyatnya.
Jika kita menelusuri kehidupan yang terjadi pada masa masing-masing peradaban, kesamaan pola mengenai pemimpin yang adil dan rakyat yang mau belajar pasti akan selalu ditemui sebagai pemicu majunya suatu peradaban. Setelah perang dunia ke II, Jepang berhasil bangkit menjadi negara yang nyaris bangkrut menjadi negara dengan PDB terbesar pertama di dunia pada awal tahun 90-an. Hal tersebut ditandai dengan program pemerintah Jepang untuk melakukan restrukturisasi. Menariknya, restrukturisasi tidak dimulai dari infrastruktur melainkan dari mental masyarakat Jepang untuk berdisiplin, maju, dan suka membaca. Bahkan pada periode keemasannya, hampir seluruh penduduk Jepang selalu membaca buku selama waktu senggangnya di kereta, atau di dalam media transportasi lainnya.
Peradaban negara Indonesia masih sangat muda. Peradaban negara Indonesia secara legal baru terbentuk ketika tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda yang menjadi cikal bakal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia mengikrarkan diri untuk bersatu dalam satu bangsa, bangsa Indonesia. Peradaban ini baru berusia 82 tahun. Berbeda dengan peradaban Jepang yang telah berusia lebih dari 400 tahun apalagi China yang telah berusia lebih dari 3000 tahun. Sulit bagi negara ini untuk membentuk budaya positif seperti membaca sebagai karakter penduduk Indonesia. Dibutuhkan waktu dan proses yang cukup lama untuk mewujudkan itu. Sementara itu, budaya positif tersebut sangat dibutuhkan agar kita dapat lebih di depan negara-negara lain sementara kita telah sangat lama dan sangat jauh tertinggal.
Perwujudan budaya unggul tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri. Mulailah membaca. Membaca adalah akar dari segala peradaban dunia. Harus kita akui bahwa budaya membaca masyarakat Indonesia masih sangat lemah. Sulit bagi kita untuk melakukan pengukuran ataupun pengujian terhadap seberapa banyak buku yang dibaca masyarakat Indonesia per bulannya, tetapi kita dapat mengetahui lemahnya budaya membaca masyarakat Indonesia dari rendahnya produktivitas karya tulis yang dihasilkan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2010, penerbit di Indonesia memproduksi 1500-2000 judul buku per bulannya. Angka ini sangat jauh lebih rendah dibanding Jepang yang memproduksi lebih 60.000 judul buku setiap bulannya, apalagi Inggris yang memproduksi lebih dari 100.000 judul buku per bulan.
Rendahnya angka produksi jumlah buku ini dapat menggambarkan betapa sedikitnya jenis buku yang beredar di Indonesia setiap bulannya. Angka itu juga menunjukkan bahwa pasar membaca di Indonesia masih sangat rendah sehingga produsen harus selektif untuk menerbitkan buku yang dapat disukai oleh masyarakat Indonesia agar buku terbitannya setidaknya tidak rugi. Angka ini tentu sangatlah memprihatinkan. Keberadaan ebook yang banyak disebarkan dalam versi gratis (meskipun beberapa tidak legal) juga tak banyak membantu. Lebih dari 60% aktivitas masyarakat Indonesia di dunia digital adalah mengakses situs jejaring sosial atau sejenisnya. Tentu hal ini sangat disayangkan mengingat banyak sekali situs-situs yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan dengan membaca.
Blog seharusnya dapat menjadi pemicu peningkatan budaya baca masyarakat Indonesia. Sifat blog yang lebih ringan dan dapat dikustomisasi oleh pengguna menjadikan blog nyaman untuk dibaca. Informasi yang dimuatpun beragam. Dari hal-hal yang sederhana, penting, rumit, dan tidak penting. Dari blog pun masyarakat dapat memulai budaya menulis yang juga merupakan budaya yang masih lemah dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.
Sayangnya, hingga kini budaya menulis ataupun membaca di blog masih sekedar budaya bagi komunitas tertentu. Informasi yang beredar blog berbahasa Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan blog yang berbahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya seperti Prancis, dan Cina. Padahal jika melihat statistik di facebook, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari 5 bahasa yang paling sering digunakan. Artinya, orang Indonesia merupakan orang yang gemar menulis (setidaknya untuk status facebook, hehehe..). Jika kebiasaan itu dialihkan untuk menulis sesuatu yang lebih produktif dan bisa dibaca oleh banyak orang tentu itu akan lebih baik lagi. Apa hubungannya antara menulis dan membaca? Tingginya produktivitas menulis berarti menandakan tingginya produktivitas membaca. Setidaknya tulisan anda akan dibaca oleh diri anda sendiri bukan?
Mungkin membaca memang merupakan hal yang sulit, tetapi bukan mustahil untuk dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya bukanlah seorang ahli yang berkecimpung di dunia baca, atau orang yang punya kepentingan dalam baca. Oleh karena itu, saya juga belum mengetahui metode-metode yang tepat untuk dapat meningkatkan minat baca. Namun ada beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menikmati bacaan.
  1. Sumber informasi cara-cara membaca.
Anda dapat mengakses blog Buku Ubah Dunia, disana terdapat banyak referensi yang dapat bermanfaat untuk mengembangkan budaya baca yang produktif yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Anda juga dapat mengakses pagefacebook buku ubah dunia. Ada banyak event-event serta informasi menarik seputar dunia buku yang mungkin saja bermanfaat.
  1. Sumber membaca buku.
Anda dapat mengakses wetick.com untuk dapat membaca buku dengan harga terjangkau serta tanpa batasan frekuensi peminjaman. Sistem yang diterapkan pun cukup mudah dan anda dapat meminjam buku terbaru tanpa harus beranjak dari komputer anda. Selain itu, terdapat banyak ebook gratis yang tersebar di jagad maya. Anda cukup memanfaatkan situs google dan melakukan pencarian untuk kata kunci yang sesuai dengan informasi bacaan yang ingin anda cari. Jika ingin mendapatkan buku terbaru, anda dapat menuju toko buku terdekat dan melakukan pembelian disana. Jika anda males, anda dapat melakukan pembelian di toko buku online yang banyak terdapat di dunia internet.