LEBIH JAUH DENGAN Professor Johan Galtung

LEBIH JAUH DENGAN

Professor Johan Galtung

            SELAMA empat hari pada akhir bulan Oktober lalu, Professor Johan Galtung (72) berada di Jakarta atas undangan Forum Asia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Penganjur Jurnalisme Perdamaian yang meyakini etika politik non-kekerasan Gandhi ini diminta menjadi narasumber dalam lokakarya mengenai penanganan konflik sosial. Pesertanya para aktivis resolusi konflik sejumlah negara di Asia Tenggara dan dari berbagai wilayah konflik di Indonesia.

Di tengah acara yang padat dan melelahkan, Galtung tidak kehilangan antusiasmenya mendengarkan dan berbagi pengalaman dengan peserta lokakarya. Apa yang ia sampaikan juga sangat menarik, baik materi maupun cara penyampaiannya. Ia menunjukkan kebolehannya bermonolog, menirukan tanya jawab yang pernah dilakukannya dengan seorang jenderal di Indonesia mengenai kasus-kasus kekerasan di berbagai daerah. Begitu persisnya sehingga peserta Indonesia bisa membayangkan siapa jenderal itu. Namun, ketika ditanya siapa jati diri sang jenderal, ia mengatakan, "rahasia, rahasia."
Galtung juga tampak energik. Orasinya di depan jurnalis dan para aktivis organisasi nonpemerintah pada Rabu malam tanggal 31 Oktober, sangat memukau. Berbicara dengan lantang mengecam kebijakan Amerika Serikat (AS) dalam perang melawan terorisme, Galtung "membacakan" isi surat yang dikirimkan kepada Presiden AS, George W Bush, di luar kepala.

Kata Galtung dalam surat itu, serangan teroris terhadap gedung kembar World Trade Center (WTC) di Manhattan, New York, pada tanggal 11 September 2001 merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa dan tidak bisa diterima. Pelakunya harus ditangkap dan dihukum berat. Namun, Galtung mengingatkan supaya AS mengubah kebijakan luar negerinya; meminta maaf karena sering mencampuri urusan negara lain, melanggar hukum internasional, dan tidak menghormati Islam. Ia juga meminta Bush menarik pasukannya dari Arab Saudi, membatasi akses AS terhadap minyak di negara itu dan mengakui negara Palestina.
"Saya tidak tahu apakah Bush membaca surat itu. Tetapi yang dilakukan Bush justru sebaliknya," ujarnya.

Di antara kesibukannya, Galtung masih melayani wawancara dengan sejumlah jurnalis. Wawancara pertama hanya berlangsung 10 menit. Esoknya, janji wawancara sempat diundur. Wawancara ini dilakukan pada malam terakhirnya di Jakarta. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan antusias sampai lupa bahwa ia harus bersiap menyampaikan orasi.

BAGAIMANA Anda melihat dunia saat ini?

Dunia saat ini ditandai dengan aliran-aliran fundamentalisme. Ada fundamentalisme agama, apakah itu fundamentalisme Islam, Kristen, Jahudi, atau Hindu. Bahkan, kaum Buddhis pun bisa berbuat kekerasan. Fundamentalisme selalu mendorong munculnya fundamentalisme lainnya. Namun, di luar fundamentalisme agama, ada fundamentalisme pasar, yang ingin memaksakan pasar bebas. Kalau Anda melihat peristiwa 11 September, serangan ke World Trade Center, serangan bom mobil ke Departemen Luar Negeri, saya kira menjadi cukup jelas. Mereka mampu menyerang apa saja. Namun, penyerangan itu pasti terkait dengan globalisasi atau kebijakan luar negeri AS; bukan terhadap demokrasi karena mereka tidak menyerang Gedung Kongres; tidak juga kebudayaan, karena mereka tidak menyerang Lincoln Memorial; juga tidak terkait dengan soal kebebasan karena mereka tidak menyerang Patung Liberty.

Dibandingkan serangan yang pernah dilakukan teroris, terorisme negara yang dilakukan AS jauh lebih berbahaya karena menggabungkan fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Serangan AS terhadap Afganistan memenuhi kriteria tindakan teroris. AS memasukkan daftar 60 negara sebagai sasaran perang melawan terorisme dan menyatakan diri berhak melakukan operasi di negara-negara tersebut tanpa memberi tahu pemerintahan negara bersangkutan. Hukum-hukum internasional diabaikan.
Apakah tidak ada cara lain untuk memerangi terorisme selain cara yang ditentukan oleh Washington saat ini?

Sekarang mulai ada perpecahan di antara negara-negara Barat. Ini sedikit mirip dengan tahun-tahun awal perang Vietnam yang pada akhirnya menghentikan peperangan tersebut. Perang Vietnam berhenti terutama karena oposisi dari seluruh dunia.
Saya menduga dalam satu tahun AS akan berhenti dan akan mulai bernegosiasi sebab tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk mengalahkan apa yang mereka sebut teroris. Semakin besar terorisme negara yang dilakukan AS, semakin besar yang memberikan tempat persinggahan bagi para teroris.

Saya tidak heran bila nantinya akan ada impeachment terhadap Bush. Setidaknya ada tiga alasan besar untuk itu. Pertama, ia tidak sepenuhnya dipilih rakyat tetapi ditunjuk oleh pengadilan. Kedua, ia dipilih dalam pemilu yang diorganisasikan dengan melibatkan seorang saudara laki-lakinya. Ketiga, ia terlibat dalam skandal karena pemerintahannya telah mengetahui banyak hal tentang rencana penyerangan 11 September. Bila digabung jadi satu, ada alasan lebih kuat untuk melakukan impeachment terhadap Bush dibandingkan ketika Kongres melakukan impeachment terhadap Clinton karena kasus Monica.
Bila Bush jatuh, pemerintahan penggantinya akan mulai bernegosiasi. Dua hal yang harus dinegosiasikan. Pertama, soal perdagangan bebas. Kedua, soal penghormatan terhadap agama.
Mengapa Anda yakin bahwa perang melawan terorisme yang didominasi oleh kebijakan Washington tidak akan berhasil?

Saya mempunyai alasannya. Saya menghitung serangan 11 September menghabiskan dana sekitar setengah juta dollar AS. Perang di Afganistan menghabiskan dana sekitar 10 milyar dollar AS perbulan. Penembak jitu (sniper) di Washington menembakkan 13 peluru, 10 orang mati. Tiap peluru harganya 20 sen. Jadi hanya dibutuhkan dana sekitar 2,6 dollar AS. Dampaknya, bisnis di daerah tersebut drop 60 persen. Ini menunjukkan betapa murahnya operasi teroris. Sebaliknya, operasi melawan terorisme negara membutuhkan dana yang begitu besar karena harus menggerakkan seluruh mesin negara.
AS memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan dunia. Sebaliknya juga betapa mudahnya AS diserang. Jika mereka menggunakan kekuatan destruktif, mereka akan mengundang serangan. Sekalipun mereka memiliki kapal-kapal perang, pesawat tempur, dan rudal. Cepat atau lambat mereka akan melakukan negosiasi.
Apakah Anda pernah berbicara dengan pejabat Departemen Luar Negeri AS mengenai soal ini?

Belum, meski saya mengenal sejumlah orang di sana. Namun, saya telah lima kali berbicara mengenai masalah ini di depan publik di Amerika Serikat, dan saya akan kembali ke sana. Mungkin Anda tidak percaya, setiap selesai berpidato di depan 200 sampai 500 orang, mereka memberikan sambutan meriah. Standing ovation.

Mereka mengatakan, "Tuan Galtung, meski kami tidak setuju sepenuhnya dengan analisis Anda tetapi setidaknya ada analisis. Apa yang kami dapatkan dari Washington tanpa analisis sama sekali, selain pernyataan bahwa para pelaku penyerangan itu 'jahat'."
Hal lain yang menjanjikan adalah media. Ada sejumlah media terkenal seperti CNN, ABC, NBC, CBS, Washington Post dan New York Times. Akan tetapi ada banyak media yang lain. Belum lama ini saya diwawancara oleh televisi yang dikelola perusahaan Democracy Now.

Jumlah pemirsanya sekitar empat juta orang, hampir sama dengan populasi di Norwegia. Dari media-media seperti itu Anda mendapatkan informasi yang ada di bawah. Ketika baru-baru ini 200.000 orang melakukan demonstrasi di Washington, itu tidak mungkin berkat CNN atau Washington Post. Itu semua ada di bawah permukaan dan berlipat ganda dengan Internet.

ILMUWAN kelahiran Norwegia dengan karier akademik internasional selama 40 tahun di lima benua-dengan lebih 12 posisi-dan menjadi Visiting Professor lebih dari 30 kali; menulis 70 buku, dan lebih 1.000 monograf yang diterbitkan ini, terkesan bukan tipe orang yang suka menonjolkan diri.

"Diri saya tidak penting," sergahnya, "Yang paling penting adalah bagaimana kita ikut mencari solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan yang disebabkan oleh kekerasan dan teror."

Galtung yang pernah dikenal dengan teori dependensi dan teori strukturalisme ini mengembangkan pendekatan baru Ilmu Ekonomi dikaitkan dengan berbagai isu besar seperti perdamaian, pembangunan manusia dan lingkungan hidup. Meski memiliki kemampuan yang luar biasa di banyak bidang ilmu-ia juga ahli matematik-Galtung lebih dikenal secara luas sebagai seorang humanis, tokoh non-kekerasan dan penganjur perdamaian.
Upayanya di bidang kemanusiaan dan perdamaian memberinya banyak penghargaan. Ia adalah penerima Right Livelihood Award tahun 1987, suatu penghargaan alternatif untuk mengimbangi Penghargaan Nobel. Pada tahun 1988 ia menerima Norwegian Humanist Prize, pada tahun 1990 ia menerima Socrates Prize for Adult Education dan Bajay International Award for Promoting Gandhian Values pada tahun 1993. Ia juga menerima gelar Doktor Honoris Causa dan Profesor Kehormatan dari sejumlah universitas terkemuka di dunia.

MENGIKUTI perkembangan terakhir, dunia seperti apa yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini?

Saya khawatir AS akan mencoba menduduki Irak dalam waktu dekat. Mereka telah mempersiapkan segalanya dan mencoba mendikte Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Akan tetapi, mereka kemudian juga mengatakan bahwa mereka akan melakukan sendiri, tentu dengan Inggris, bila PBB tidak melakukannya.

Aksi penyerangan terhadap Irak akan menjadi luar biasa. Tidak hanya terhadap 1,3 milyar orang Muslim dan 300 juta penduduk Arab, tetapi mungkin seluruh masyarakat di Barat, dipimpin Jerman dan Perancis, akan bereaksi. Akan ada aksi yang lebih besar daripada yang pernah diperkirakan Washington. Mungkin mereka akan mulai memboikot produk AS. Mereka mulai tidak membeli produk Exxon, Texacon, dan lain-lain. Mereka mulai tidak minum Coca Cola atau ke McDonald karena apapun yang berhubungan dengan AS terasa tidak enak. Reaksi ini akan berada di luar jangkauan pikiran para pemimpin AS.

Ada yang berpendapat, teroris merupakan kumpulan para psikopat. Menurut Anda?
Mungkin beberapa diantara mereka psikopat. Kita bisa melihatnya dari dua hal. Psikopat berbuat salah, megalomanian, narsisistik, dan mereka juga biasanya mengumumkan siapa diri mereka. Bahkan, mereka berharap diajukan ke pengadilan karena dengan demikian mereka memperoleh kepuasan. Mungkin penembak jitu (sniper) di Washington lebih merupakan psikopat.

Akan tetapi pelaku penyerangan 11 September bukan psikopat. Juga bukan mereka yang secara langsung melawan globalisasi. Serangan itu, menurut pendapat saya, seperti perilaku pendukung aliran Wahabi dari Arab Saudi. Mereka melakukan eksekusi dengan memenggal dua bangunan WTC.

Dengan mengatakan demikian, tidak berarti saya merima tindakan mereka. Saya hanya mencoba untuk memahami apa yang terjadi. Ketika ditanya, termasuk di AS, saya selalu menjawab, "Tangkap pelakunya dan ubah kebijakan luar negeri AS". Bila perlu dengan mengganti rezim di AS melalui pemilu yang diawasi dunia internasional karena mereka gagal menyelenggarakan pemilu yang benar.

Apakah protes-protes antiperang akan efektif untuk menghentikan rencana penyerangan ke Irak? Bagaimana dengan pilihan pilihan antara non-kekerasan dan non-existence?

Saya tidak terlalu antusias dengan itu. Apa yang mereka lakukan baru sebatas memprotes perang. Saya mendorong agar mereka menjadi jembatan perdamaian antara AS dan Islam untuk melakukan dialog. Kekerasan, menurut saya, akan berkobar tetapi akan ada mekanisme untuk mulai menghentikannya. Itu yang akan terjadi dengan perang terhadap Irak, atau perlawanan terhadap globalisasi. Satu-satunya cara penyelesaian adalah melalui jalan non-kekerasan dan melalui solusi konstruktif.

Apa pendapat Anda tentang peristiwa peledakan bom di Bali?
Target yang diserang adalah sebuah kelab malam, tempat yang hanya diperuntukkan bagi orang kulit putih, dan mayoritas pengunjungnya orang Australia. Jadi, tidak terlalu sulit menebak latarbelakang pelakunya. Mungkin itu dilakukan oleh fundamentalis. Belum tentu fundamentalis Islam, bisa juga agama lainnya yang tidak suka kehadiran kelab malam.

Mungkin juga dilakukan orang yang tidak menyukai rasisme, atau orang yang tidak suka dengan Australia. Tentu saja pelaku pemboman harus ditangkap dan diadili. Tetapi tindakan itu saja tidak cukup. Harus ada perubahan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia, harus ada peraturan yang melarang keberadaan tempat-tempat eksklusif bagi kulit putih, dan harus ada pengaturan terhadap keberadaan kelab malam.
Ada hal lain yang berbeda dengan kasus Bali. Kasus pemboman Bali mendapatkan perhatian serius dari Barat karena korbannya adalah orang kulit putih. Ini semacam tindakan rasis.

Pemboman terhadap orang-orang kulit putih di Bali adalah rasis tetapi sebaliknya reaksi Barat juga rasis.

Penanganan kasus peledakan bom di Bali dan terorisme di Indonesia potensial menimbulkan konflik-konflik baru di Indonesia. Apa yang harus dilakukan?
Indonesia saat ini berada pada situasi yang sulit. Anda benar bahwa ada elemen-elemen yang mengembangkan steriotip sendiri. Akan tetapi bila Anda tidak menunjuknya, Anda tidak akan menemukan solusi. Karena itu merupakan tanggung jawab media untuk mengalihkan debat tentang siapa dalangnya ke arah apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Indonesia menghadapi begitu banyak konflik dan kekerasan pasca-Soeharto. Adakah jalan tanpa kekerasan untuk mengatasi berbagai soal selama masa transisi?
Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Jawabannya tergantung pada apakah sebuah negara memilih opsi militer atau tidak. Ketika Anda memilih opsi militer, cepat atau lambat Anda akan menghadapi masalah. Itu yang terjadi dengan apa yang pernah dilakukan Jakarta terhadap Timor Timur. Kekerasan selalu memukul balik. Ini berlaku pula untuk Aceh dan Papua.

Yang kita hadapi sebenarnya adalah ketiadaan imajinasi. Para politisi hanya punya dua gagasan, yakni nation-state atau pemisahan dengan kemerdekaan. Tetapi yang terakhir ini tidak mereka sukai. Padahal, ada banyak pilihan di antara keduanya. Bisa federasi atau konfederasi. Sebenarnya, hubungan antara Timor Timur dan Indonesia lebih tepat dalam bentuk konfederasi. Dengan begitu hubungan tetap terjalin tetapi juga ada peluang rekonsiliasi untuk memperbaiki masa lalu.

Tidak satupun politisi Jakarta mendukung gagasan itu....
Itulah tugas jurnalis. Anda harus mengajari mereka, karena jurnalis memiliki akses lebih besar terhadap pengetahuan. Terbanglah ke Swiss dan negara-negara lain untuk menulis tentang negara federal. Jangan hanya yang positif tetapi juga yang negatif. Suatu saat akan ada politisi muda yang akan mengambil ide itu.

Peristiwa di Bali makin menyulitkan pemulihan ekonomi Indonesia. Berapa jauh?
Peristiwa di Bali diperkirakan akan menurunkan satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat anjloknya pemasukan dari turisme. Tingkat okupansi hotel di sana turun sampai satu digit. Tetapi ini tidak akan berlangsung lama. Orang akan segera melupakannya. Lihat peristiwa 11 September. Setelah tiga bulan lalu lintas penerbangan di dunia kembali normal, padahal peristiwa itu jauh lebih dahsyat dari Bali. Jangan terlalu apokalipstik dengan apa yang terjadi, kecuali ada peristiwa pemboman kedua, akan sangat buruk akibatnya.

Bali merupakan peristiwa yang tragis tetapi apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua tidak kurang menyedihkannya dan besar pengaruhnya bagi pemulihan ekonomi.
Namun, yang lebih menderita sebenarnya sektor pertanian akibat pasar bebas. Saat ini perekonomian dunia mendapat tekanan luar biasa dari AS. Akibat neoliberalisme, ratusan ribu orang akan mati karena tidak punya akses pada sandang, pangan, papan, karena subsidi dihapus. Cepat atau lambat ini juga akan terjadi di Indonesia. Ketika 25 persen orang mati karena tidak punya akses ke makanan, 75 persen lainnya mati karena penyakit. Itu karena klinik-klinik gratis dihapus akibat kebijakan IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Bagaimana jurnalis menanggapi persoalan ini?

Kita harus menghubungkan persoalan yang kita hadapi dengan hal-hal seperti ini. Anda memerlukan pendekatan jurnalisme damai dalam menulis ekonomi. Surat kabar saat ini terlalu banyak menulis tentang pasar modal. Itu penting, tetapi cukup 25 persen saja. Sisanya 75 persen tentang ekonomi di masyarakat. Kalau Anda melakukan hal ini, orang akan berpikir dengan cara berbeda tentang ekonomi.

Anda merasa terancam di Jakarta?

Jakarta tidak seburuk itu. Saya juga biasa tinggal di daerah-daerah yang rawan. Umur saya hampir mencapai 72. Lagi pula saya tahu kemana harus pergi. Hal buruk tentang Jakarta adalah persoalan asap. Sangat menekan. Anda tidak dapat melihat langit yang cerah dan matahari tidak terlihat dalam warna yang sesungguhnya.

Pewawancara: P. Bambang Wisudo, Maria Hartiningsih

CAPITA SELECTA I. Kumpulan Karangan Mohammad Natsir

CRITIKAL REVIEW  V

Buku                           ;CAPITA SELECTA I. Kumpulan Karangan Mohammad Natsir

Review                        : Tentang Persatuan Agama Dengan Negara

Dihimpun Oleh           :D.P. Sati Alimin

Penerbit                       : Bulan Bintang Djakarta Tjetakan Pertama 1955

Ditulis oleh                  : Kamaruddin Salim

NPM                           : 13011865016

Memahami pemikiran Mohammad Natsir, dalam buku Capita Selecta Jilid I ini, terlihat kepedulian utama Natsir salahsatunya soal agama dan negara. diawal pembahasan pokok gagasannya, Natsir mengkritik pemikiran Soekarno dalam tulisannya tentang keinginan Soekarno agar di dalam Islam ada pembaharuan dengan caranya sendiri. Di mana, Soekarno menghatam akan kebekuan dan ketololan yang dalam hal ini tentu beku dan klolot sepanjang pengertian dan pandangannya sendiri. Di mana, pandangan Soekarno tersebut bercermin ke Tanah Turki di bawah pemerintahan Kamal Attaturk dan kawan-kawan. Kritis Natsir adalahm beberapa tulisan Soekarno itu tidak dapat diterima dan dibiarkan begitu saja, sebab besar resikonya bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Dalam kritiknya, Natsir berpandangan bahwa Soekarno belum tahu dengan sungguh-sungguh duduknya hukum-hukum dan hudud-hudud dalam Islam, justru karena Soekarno baru mempelajari dan mencintai Islam sebagai diakuinya sendiri. Itupun pengetahuan tentang Islam diperolehnya bukan pula dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dari sumber penulis-penulis non-muslim, yang ditulis dalam bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis dan bahasa Barat yang lainnya. Terus terang saja dalam hal ini, walaupun penulis-penulis non-Muslim itu hendak memisahkan rasa antipasti atau sekurangnya rasa netralnya terhadap Islam., tetapi tentu tidak mungkin mereka dapat melepaskan diri ke-subjektivitasan pribadinya sebagai seorang yang bukan-Islam. Dari tulisan-tulisan non-Muslim macam itulah, yang jadi sumber pengetahuan Islam Ir. Soekarno. 

Dalam agama dalam negara, Natsir membahas hubungan antara agama (Islam) dengan negara. Menurut Natsir, yang sering orang lupakan jikalau membicarakan urusan agama dan negara ini ialah bahwa dalam pengertian Islam yang dinamakan agama itu bukanlah semata-mata peribadatan dalam istilah sehari-hari itu saja seperti shalat dan puasa itu, akan tetapi yang dinamakan “Agama” menurut pengertian Islam adalah meliputi semua kaidah-kaidah, hudud-hudud (batas-batas), dalam mu’amalah (pergaulan) dalam masyarakat menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Islam itu. Natsir berpendapat, memang Rasulullah tidak perlu menyuruh mendirikan negara. Dengan atau tanpa Islam, negara bisa berdiri, dan memang sudah berdiri sebelum dan sesudah Islam, di mana saja ada segolongan manusia yang hidup bersama-sama dalam satu masyarakat. Dengan nada retorik, Natsir menegaskan, di zaman unta dan pohon korma, ada negara; di zaman kapal terbang, ada negara. Tentang ada negara yang terarur, dan ada yang kurang terarut, menurut Natsir, adalah soal biasa. Akan tetapi, bagaimana pun kedua-duanya adalah negara. Dengan, atau tidak dengan Islam. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lanjut Natsir, ialah beberapa patokan untuk mengatur negara, supaya negara itu menjadi kuat dan subur, dan boleh menjadi wasilah (sarana) yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup manusia yang berhimpun di dalam negara itu, untuk keselamatan diri dan masyarakat, untuk kesentosaan perseorangan dan kesentosaan umum. Merujuk kepada Q. S. Al-Dzariyat ayat 56, Natsir mengatakan bahwa cita-cita seorang Muslim ialah menjadi hamba Allah dengan arti yang sepenuhnya, mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Untuk mencapai tujuan itu, Tuhan memberi kita bermacam-macam aturan yang harus berlaku saat kita berhubungan dengan Tuhan, dan ketika berhubungan dengan sesama manusia.

Bagi Natsir, negara bukanlah tujuan. Negara hanyalah alat. Tujuannya, dalam kata-kata Natsir ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berkenaan dengan perikehidupan manusia sendiri (sebagai individu), ataupun sebagai anggota dari masyarakat. Di sisi lain Natsir menambahkan, Walau bagaimanapun, jangan kita lupakan, bahwa dalam lingkungan susunan kenegaraan yang sekarang inipun, masih banjak yang dapat dilekaskan membereskannya, yang mungkin memberi kepuasan banyak sedikitnya kepada pengharapan-pengharapan yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia ini, yang mungkin menambah inspirasi yang, menurut pendapat Pemerintah sudah ada itu, supaya bertambah besar inspirasi itu untuk memikul tiga macam beban yang amat berat, yang hendak diletakkan di atas bahu segenap rakyat. Masih banyak lagi urusan yang mungkin diatur, untuk menambah kekokohan dan keteguhan masyarakat Indonesia umumnya. Kita sebutkan umpamanya, urusan kekuasaan Dewan Rakyat yang sekarang ini, dalam lapangan pamong-praja, urusan milisi dalam lapangan pertahanan negeri, urusan penetapan upah minimum dan sewa tanah minimum dalam lapangan ekonomi, pendidikan industri untuk rakyat dan perbandingan subsidi untuk Islam dan Kristen dalam urusan pendidikan. Dan banjak lagi yang lain-lain. Semua ini dapat diselenggarakan dalam batas susunan kenegaraan sekarang ini, tidak berkehendak kepada perubahan-perubahan susunan kenegaraan dan kemasyarakatan" yang besar-besaraan lebih dahulu.

Sampai di sini, jelas bagi kita, Islam sebagai tolok ukur yang digagas dan diperjuangkan oleh Natsir bukan sekadar berlakunya secara formal Islam sebagai dasar negara. Yang lebih ditekankan oleh Natsir ialah berlakunya nilai-nilai Islam di dalam kehidupan berpribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan tujuan dan cita-cita seorang Muslim. Natsir berpendapat, suatu negeri yang pemerintahannya tidak memedulikan keperluan rakyat, membiarkan rakyat bodoh dan dungu, tidak mencukupkan alat-alat yang perlu untuk kemajuan agar tidak tercecer dari negeri-negeri lain, dan yang kepala- kepala (negara dan pemerintahannya) menindas rakyat dengan memakai Islam sebagai kedok atau memakai ibadah-ibadah sebagai kedok, sedangkan kepala-kepala pemerintahan itu sendiri penuh dengan segala macam maksiat dan membiarkan takhyul dan khurafat merajalela, sebagaimana keadaaan Turki di zaman sultan-sultannya yang terakhir, maka pemerintahan yang semacam itu bukanlah pemerintah Islam. Terhadap pemerintahan semacam itu, Natsir mengingatkan pengertian demokrasi di dalam Islam yang memberikan hak kepada kepada rakyat supaya mengeritik, menegur, membetulkan pemerintahan yang zalim. Kalau tidak cukup dengan kritik dan teguran, Islam memberi hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan, jikalau perlu. Dalam rangka ini, Natsir mengutip hadits riwayat Nasai sebagai berikut: “Pernah orang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang sebaik-baik jihad? Dijawab oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mengatakan barang yang hak terhadap sultan yang zalim. Sementara itu, Natsir menguraikan tentang syarat memilih pemimpin dalam Islam. Menurut Natsir, dalam Islam hal menjadi pemimpin demi untuk keselamatan masyarakat manusia perlu ada beberapa sifat dan kriteria untuk menjadi Ketua atau Kepala Negara. Dan diperingatkan pula orang-orang yang seperti yang layak untuk di berikan amanat kekuasaan dan urusan. Ditetapkan bahwa yang akan jadi krtiterium atau ukuran untuk melantik yang akan jadi Kepala Negara itu, adalah agamanya, sifat, tabiatnya, akhlaknya dan kepercayaannya  untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, jadi bukanlah bangsa dan keturunannya atau pun semata-mata intelektualnya saja. Disamping Natsir mengungkapkan bahwa, di dalam Islam telah berlaku beberapa Undang-undang yang belaku dengan tujuan untuk mengatur masyarakat dalam suatu negara. Berupa undang-undang perkawinan-perceraian, peraturan warisan dan orang-orang yang mewariskan.

Selain itu ada pula undang-undang yang mengatur tentang kemasyarakatan yang besar seperti pemberantasan kemiskinan dan kekafiran, pembagian kekayaan umat seperti zakar, Fitrah dan sedekah serta larangan terhadap riba. Hal itu untuk menjaga agar jangan elamanya ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Suatu hal yang berabad-abad, senantiasa mempengaruhi. Bahkan boleh dikatakan menjadi factor yang terpenting, yang menentukan nasib macam-macam umat. Akan tetapi, diluar dari aturan yang ditetapkan agama, semua boleh diatur menurut zamanm dengan cara-cara yang munasabah, dan tidak melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan. Maka umat islam dapat mencontokan nilai dan peraturan dari Negara lain seperti Inggris belajar dari Jepang dan Rusia dari Finlandia, selama tidak bertentangan dengan Islam. Seabab hasil kebudayaan bukan semata monopoli suatu bangsa.

Dalam membahas pandangan Islam terhadap demokrasi. Natsir memaparkan, Islam adalah agama yang bersifat demokratis. Dengan arti bahwa Islam itu artin istibdad, anti absolutis anti sewenang-wenangan. Akan tetapi ini, tidak berarti, bahwa dalam pemerintahan Islam semua urusan diserahkan kepada kepusutasn musyawarah Majelis Syura. Dalam parlemen Negara Islam, tidaklah akan dipermusyawaratkan terlebih dulu, apakah yang harus menjadi dasar bagi permerintah, dan tidaklah mesti ditunggu keputusan Parlemen terlebih dahulu. Natsir menambahkan, Kita akui demokari baik, akan tetapi sistem kenegaraan Islam tidak mengantungkan semua urusan kepada kerahiman insting-insting demokrasi. Oleh karena itu, menutur Natsir, Islam itu tidak hendak dinamakan bersifat demokratis, itu terserah! Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu begrip sendiri yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Silam tak usah demokrasi 100%, bukan pada ototkrasi 100%, Islam itu….ya, Islam.

Hal ini berbeda dengan tulisan Ir. Sorkarno soal dalam Punji’Perslah. Kita kembali kealasan Turki Muda, yang menyatakan bahwa dalam Negara mereka  yang demokratis itu dengan terlepasnya Agama dari Negara. Agama Islam bertambah segar dan bersifat laki-laki menjadi akil baligh  dan dewasa lantaran dalam sistem demokrasi mereka itu semua diberi kesempatan untuk berjuang memperteguh tempat kedudukan dalam parlemen dan lain-lain. Akan tetapi hal ini dikritik Natsir, kalau Kaum Kemalisten (Kemal Attaturk) terang-terangan katakana bahwa mereka melemparkan Agama dan jalankan pemerintahan dikattur, supaya merdeka berbuat dengan leluasa apa yang mereka kehendaki, barang kali masihs anggup juga kita menghormati alas an-alasan mereka sebagai orang jahat berlainan pendirian dengan kita dalam beberapa hal yang mengenai prinsip, tetapi yang tetap besikap jujur dan kesatria. Akan tetap mereka dengan mulut manis menggambarkan demokrasi itu adalah rahmat bagi Agama yang menjadikan Agama Islam jadi akil baligh, serta kuat dan dewasa. Perkataan muluk-muluk, maka kita terpaksa menjawab. Lalulah Tuan-tuan dulu, kami bukan anak-anak lagi! Dan tolong sampaikan pesan kami kepada Essad Bey, bahwa His Excellent itu tidaklah usah mencari amat jauh-jauh lagi, kalau hendak mencari orang-orang yang amat licin gunakan perkataan “demokaris sebagai kedok”. Natsir menambahkan, semua yang kita bawakan diatas ini, adalah kejadian, feiten bukan isapan jempol. Kita percaya bahwa Ir. Soekarno sendiripun telah mengetahui keadaan ini, sekurang-kurangnya dari satu diantara 20 buku yang beliau baca tentang politik Kemal Pasya. Akan tetapi boleh jadi beliau ketinggalan membawakannya waktu menggambarkan “perslah” kedemokrasian dibawah pemeritahan Kemalisten itu, disengaja, kita banyak memperbanyak baik-sangka, husnuz-dzan. Akan tetapi ini adalah satu ketinggalan yang tak boleh dan tak layak dibumkamkan begitu saja. Sebab lantaran keringgalan yang semacam itu, yang hitam menjadi putih dan yang putih menjadi hitam, sayang…..!

LAPORAN BACAAN KERANGKA KERJA ANALISIS SISTEM POLITIK DAVID EASTON

BAB. III.

A.  PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai sistem sosial yang paling inklusif, merupakan suatu satu-satunya hal yang mencakup semua interaksi sosial di mana manusia sebagai makhluk biologis terlihat. Setiap sistem sosial lainnya, termasuk sistem politik, memisahkan hanya beberapa aspek perilaku seutuhnya dan harus bersifat analitis. Kehidupan politik akan diinterpretasikan sebagai sistem yang secara konseptual berbeda dari sistem-sistem lainnya di dalam masyarakat.

Kemungkinan sistem analisa dapat lebih diperluas disbanding sistem keanggotaan karena lebih banyak orang yang dapat ikut serta dalam perilaku keagamaan tanpa harus menjadi anggota unit-unit keagamaan. Walau menghadapi persoalan dalam hal ini ia member kepercayaan yang sesungguhnya mengenai perbedaan diantara sistem- sistem ini; bahwa sistem keanggotaan tersebut bukan sistem analitis.

Ada satu hal penting yang perlu diungkapkan bahwa interaksi politik membentuk sistem analitis. Apabila telah berangkat dengan pendapat bahwa ssstem politik adalah merupakan ssstem manusia sebagai makhluk biologis, maka akan terdapat kesulitan. Secara relatif sangat mudah membayangkan sekelompok kecil para administrator yang bertugas dalam sebuah unit, yang sebagian di antara mereka ditempatkan pada posisi yang bersebelahan yang disebut jabatan, sebagai suatu sistem manusia-manusia. Pada prinsipnya, sekalipun dalam kasus suatu unit yang lebih besar dengan jabatan yang terbagi-bagi berdasarkan perlengkapan dan kehendak, kita dengan mudah dapat membayangkan kumpulan keseluruhan kelompok sebagai sebuah unit, menempatkannya kesebuah lokasi yang terbaru

Untuk lebih memahami tentang teori-teori sistem dapat kita lihat dalam gambaran isi buku karangan David Easton yang diterjemahkan oleh Sahat Simamora dengan judul “Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik yang di review dari Bab III, Bab IV, dan Bab V sebagai berikut:

B.  GAMBARAN ISI BUKU

BAB. III.

Status teori sistem-sistem

Menurut Easton, Sistem-sistem sosial adalah merupakan contructs of the mind yang bersifat artificial atau reproduksi simbolis dari gejala-gejala yang melekat satu sama lain secara alamiah. Elemen-elemn dasar apakah yang membentuk setiap sistem politik. 

Unit-unit Sistem

            Dalam unit-unit sistem, Earton berpendapat bahwa Elemen dasar yang yang bersifat umum semua sistem sosial adalah orang perorang. Secara intuitis hal ini mungkin merupakan reaksi yang paling masuk akal. Apabila kita dapat betul-betul berhenti disini dan membayangkan sistem- sistem social sebagai bentuk oleh satuan masyarakat seperti halnya wujud biologis manusia secara keseluruhan lengkap dengan tingkahlakunya kita akan membangkitkan sejumlah komplikasi konseptual. Sistem yang terbentuk dari interaksi manusia, secara jelas, Nampak dan untuhm tenntu tidak mengendorkan imaginasi. Tetapi secara sangat unik, dalam interpretasi pendapat umum ini tersembunyikedwiartian yang luar biasa yang sangat mudah untuk diabaikan.

            Sistem sosial terbentuk dari interaksi antar manusia di mana ia lantas membentuk unit-unit dasar dari sistem- sistem tersebut. Sistem politik bukan merupakan kontelasi keberadaan manusia teraksi yang dipisahkan dari berbagai macam interaksi lainnya di mana manusia diiutsertakan. Singkatnya interpretasi yang demikian termasuk implikasinya.

Dalam batasan kita, semua sistem memiliki validitas yang sama, meskipun tidak semua memiliki manfaat yang sama untuk maksud- maksud memahami kehidupan politik. Kadang-kadang tindakan sebuah  sistem, seperti misalnya sistem politik, tidak dijumpai dalam isolasi relatif. Ia tidak berdasarkan pada atau terlibat dalam interaksi-interaksi lain. Memahami sistem politik oleh adanya interaksi antar manusia secara biologis satu sama lain?haruskah kita memandang ssstem politik sebagai rangkaian interaksi timbale balik yang langsung antara manusia sebagai makhluk sosial, tetapi meskipun begitu untuk sementara dipisahkan dari berbagai perilaku non politik lainnya di mana ia terkait dua macam sistem politik yang berbeda, yang pertama, keanggotaaan sistem, akan meliputi manusia seutuhnya sebagai dasar kesatuan masyarakat. Kedua, sistem analitis, yang hanya mengacu pada interaksi-interaksi yang abstrak di mana setiap orang terlibat, yakni interakhsi yang telah dibuktikan sebagai total jaringan tingkahlaku di mana ia merupakan bagian-bagiannya.  

Sifat-sifat Analitis Semua Sistem Sosial

Plausibilitas Sistem Keanggotaan

            Easton menguraikan sifat-sifat dari semua Sistem Sosial Sebagai sistem keanggotaan, sistem keanggotaan bisa saja meliputi semua orang, seperti misalnya, mereka yang menjadi anggota organisasi-oragniasi keagamaan. Sebagai sistem analisa, agaknya ia akan melibatkan semua interaksi tersebut di mana setiap individu dalam masyarakat terikat dan dapat ditunjuk sebagai masalah keagamaan tanpa menghiraukan apakah interaksi tersebut terjadi dalam konteks yang terorganisir atau dalam suatu lingkungan keagamaan yang tegas. Kemungkinan sistem analisa dapat lebih diperluas disbanding sistem keanggotaan karena lebih banyak orang yang dapat ikut serta dalam perilaku keagamaan tanpa harus menjadi anggota unit-unit keagamaan. Walau menghadapi persoalan dalam hal ini ia member kepercayaan yang sesungguhnya mengenai perbedaan diantara sistem- sistem ini; bahwa sistem keanggotaan tersebut bukan sistem analitis.

Masyarakat sebagai bagian dari supra sistem

Easton berpendapat, setiap interaksi nampak sangat berarti dalam menjelaskan, fungsinya sebagai kelompok masyarakat yang sudah sangat umum hal tersebut tidka membutuhkan hadirnya alas an pembenaran dan justifikasi. Kita telah memisahkan tingkahlaku keagamaan, ekonomi, fraternal, pendidikan, politik, kebudayaan dan macam-macam perilaku yang serupa. Bagaiamana maksud-maksud untuk menunjukkan semua hal itu, maka setiap interaksi ini secara terpisah dianggap sebagai sistem. Karena sistem - sistem demikian tidak menunjukkan seluruh rangkaian interaksi yang berkembang di dalam suatu masyarakat, melainkan hanya bagian-bagiannya yang telah diabstraksikan dari total perilaku. Yang apperptive menandaskan bahwa system ini sifat analitis. Interaksi- interaksi politik membentuk salah satu dari jenis-jenis sistem tersebut.

Citra Empiris Sistem analitis

            Easton menjabarkan bahwa, untuk masalah ini di luar dari terminologi, Nampak terdapat sedikit hal-hal yang bertentangan. Tetapi ada rintangan besar yang menghalangi diterimanya perpektif mengenai sisi teoritis sistem secara sebagai suatu konsep. Ada satu hal penting yang perlu diungkapkan bahwa interaksi politik membentuk sistem analitis. Apabila telah berangkat dengan pendapat bahwa ssstem politik adalah merupakan sistem manusia sebagai makhluk biologis, maka akan terdapat kesulitan. Secara relatif sangat mudah membayangkan sekelompok kecil para administrator yang bertugas dalam sebuah unit, yang sebagian di antara mereka ditempatkan pada posisi yang bersebelahan yang disebut jabatan, sebagai suatu sistem manusia-manusia. Pada prinsipnya, sekalipun dalam kasus suatu unit yang lebih besar dengan jabatan yang terbagi-bagi berdasarkan perlengkapan dan kehendak, kita dengan mudah dapat membayangkan kumpulan keseluruhan kelompok sebagai sebuah unit, menempatkannya kesebuah lokasi yang terbaru. Terdapatnya aspek pisik yang jelas pada kelompok tersebut yang membuatnya menjadi mudah untuk membayangkan sebagai sebuah sistem sepanjang jalur-jalur pisik seperti yang sudah santat kita kenal di dalam interisik di dalam kelompok tersebut ditentukan oleh kehadiran manusia secara pisik hubungannya. Strukturnya yang umum dan tujuan bersama.

            Dalam masyarakat yang diferensiatif sebagai peranan khusus yang timbul dalam sistem politik nampaknya menduduki hamper seluruh interaksi manusia sebagai mahluk biologis, paling tidak merupakan bagian terbesar daripadanya sehingga manusia di identifisir dengan nama nama serta peran sendiri. Dengan begitu kita mempunyai politisi, lembaga perwakilan, administrator, hakim-kamim, pemimpin-pemimpin politik dan semacamnya.

Kedwiartian mengenai struktur-struktur sosial yang terpadu.

            Apabila kita menerima sistem sebagai sebuah model fisika di mana kita mempunyai kelompok manusia sebagai makhluk biologis yang terus menerus melangsungkan interaksi lewat anggotanya dalam suatu kesatuan entitas (seperti misalnya organisasi resmi, besar atau kecil) atau lewat komunikasi jarak jauh, sistem politik tidak akan selalu menghadapi kendala seperti itu. Jelas tidak mungkin mengumpulkan semua actor politik bersama-sama dan mengalihkan mereka kelokasi baru, seperti halnya dengan kelompok-kelompok yang terorganisir, tanpa secara simultan mengalihkan seluruh kerangka kerja sistem sosial yang disebut masyarakat. Ketika memindahkan aktor-aktor politik pada waktu yang sama kita harus memundahkan seluruh manusianya, yakni orang-orang yang melibatkan dalam ekonomi, keagamaan, pendidikan dan macam-macam perilaku lainnya yang membentuk masyarakat.

Menurut Easton, Kita akan memindahkan tidak hanya sistem politik, tetapi juga semua sistem lainnya. Kita tidak selalu bisa secara empiris atau pisik memisahkan semua interaksi yang kita sepakati untuk disebut sebagai politik dan memandang para aktor politik sebagai kelompok yang betul-betul terlepas dari ekonomi dan jenis aktor-aktor sebagai kelompok yang betul-betul terlepas dari ekonomi dan jenis aktor yang lain. Akibatnya, apabila kita menetapkan semua aktivitas politik formal dan informal ini, yakni interaksi politik sebagai komponen sistem politik, maka sistem demikian Nampak menjadi kurang jelas atau kurang nyata disbanding sistem yang jelas terbentuk dari sejumlah manusia tertentu sebagai mahkluk biologis, seperti hanlnya suatu organisasi atau kelompok formal lainnya.  Sewaktu kita beralih ke sistem yang tidak tertulis (nonliterate system) dan sistem-sistem tradisionla, di mana bidang aktivitasnya tidak mempunyai derajat diferensiasi dan ketegasan seperti halnya masyarakat- masyarakat modern, maka persoalan empiris dalam mengidentifisir  sistem politik, atau bahkan jenis-jenis sistem sosial lainnya akan menjadi jauh lebih konpleks.

SIFAT ANALISA SEMUA SISTEM

            Easton menguraikan Sifat Analisa dari Semua seistem sebagai satu cara mengatasi masalah konseptual akan menegaskan bahwa apa yang kita punyai ialah dua subtype sistem yang berbeda; Keanggotaaan atau entitas disatu pihak dan sistem analisa dipihak lain. Unsure-unsur sistem tersebut akan terdiri dari manusia-manusia di dalam organisasi-organisasi yang terpisah secara pisik; sistem analisa, seperangkat interaksi yang sebagian terpencar, menyebar atau tidak didasarkan atas sejumlah perilaku-perilaku lainnya. Nilai klasifikasinya berganda tersebut adalah bahwa ia menonjolkan pentingnya beberapa aksi yang terorganisir dalam kehidupan politik.

            Walaupun begitu, jika di dalam mengklasifikasi hal ini, kita berpikir bahwa kita telah membedakan dua sistem yang berbeda status teorinya, kita akan melakukan suatu kesalahan konseptual yang sangat mendasar. Keanggotaan sistem analisa dari subtipe penting yang berbeda, tetapi dating dari status teoritis yang sama. Perbedaannya justru terletak pada konsentrasi atau tekan-tekanannya pada orientasi pilitik, anggota-anggota kelompok biasanya akan mempunyai derajad diferensiasi dan spesialisasi interaksi politik yang lebih tinggi, baik dalam hal wawasan maupun waktu. Dalam masyarakat-masyarakat modern, karena pembagian spesialisasi tugas dalam politik termasuk bidang-bidang sosial lainnya, terdapat banyak organisasi-organsiasi dan lembaga-lembaga di mana kuantitas dan pentingnya aktivitas-aktivitas politik begitu besar sehingga struktur-struktur  ini dikenal sebagai hakikat sebagai hakikat politik yang paling menonjol. Kenyataannya bahwa struktur-struktur disebut sebagai politik telah menunjukkan sebagai struktur-struktur yang sarat dengan berbagai konsekuaensi pilitik bagi masyarakat tersebut. Partai-partai politik, badan pembuat undang-undang, berbagai jenis kelompok kepentingan atau pengadilan-pengadilan merupakan badan yang tidak bisa disangkal dalam kehidupan politik. Dengan kata lain, setiap organsiasi yang secara dominan pasti bersifat politik, seperti partai politik, merupakan abstraksi dari keseluruhan perilaku di mana manusia terlibat dan oleh karena itu bersifat subsistem analitis.

Kenyataan empiris dari unit-unit Analitik

            Dalam kenyaan yang empiris dari unit-unit analitik yang ada, Easton berpandangan bawah, Karakteristik analitis sebuah sistem politik tidak memperngaruhi status empirisnya. Ia hanya mengacu pada fakta bahwa untuk berbagai tujuan teoritis kegiatan-kegiatan politik akan di bedakan dan secara temporer diabstraksikan dari seluruh aktivitas lainnyua. Tetapi masih tetap berhubungan dengan pola-pola tingkahlaku yang dapat diobservasi. Karenanya kita dapat mengatakan bahwa jika keanggotaan sistem kita sebut sebagai system of biological, yang berguna bagi tujuan-tujuan riset, maka jelas tidak ada sistem yang demikian di dalam ilmu-ilmu sosial. Semua sistem tingkah laku bersifat analitik. Untuk tujuan riset yang terbatas beberapa diantaranya bersifat diferensiatif, spesifik dan terpadu. Ini dapat kita sebut organisasi-organsiasi, sistem peranan ataupun keanggotaan sistem. Yang lainnya bersifat menyebar dan tidak diferensiatif yang terlibat di dalam rangkaian jenis interaksi analitikal lainnya. Tetapi dnegan mengabaikan ekspresi structural tingkahlaku, semua sistem harus diintepretasikan sebagai sesuatu yang diabstraksikan dari realitas empiris yang relevan yang hanya terpisah dari sebagaian lingkungan fenomenal. Secara teoritis, status sosial sistem politik, seperti halnya dengan semua sistem sosial lainnya, adalah bersifat analitis, tetapi tetap berwatak empiris.

BAB IV

Identifikasi Sistem Politik

            Dalam menidentifikasi sistem politik, Easton menjelaskan bahwa, Masyarakat sebagai sistem sosial yang paling inklusif, merupakan suatu satu-satunya hal yang mencakup semua interaksi sosial di mana manusia sebagai makhluk biologis terlihat. Setiap sistem sosial lainnya, termasuk sistem politik, memisahkan hanya beberapa aspek perilaku seutuhnya dan harus bersifat analitis. Kehidupan politik akan diinterpretasikan sebagai sistem yang secara konseptual berbeda dari sistem-sistem lainnya di dalam masyarakat. Semua interaksi yang berbeda di luar sistem politik wujud. Tugas utama dalam merancang seluk beluk teori akan terdiri dari berbagai usaha untuk menunjukkan perubahan-perubahan ini dan menerangkan cara di mana sistem politik berproses untuk menanggulangi masalah-masalah yang ditimbulkan demi kelangsungan sistem.

KRITERIA UNTUK MENGENAL SISTEM POLITIK

            Menurut Easton, terkait dengan bagaimana kita akan membedakan interaksi-interaksi yang berlangsung dalam masyarakat yang akan kita cirikan sebagai komponen-komponen sistem politik. Ini merupakan langkah-langkah kritis dalam menentukan dinamika kehidupan politik.

Interaksi sebagai unit sistem

            Kehidupan poltik telah digambarkan sebagai penelitian terhadap tata tertib kekuasaan, Negara, kebijaksanaan umum, pembuatan keputusan, atau monopoli penggunaan kekausaan yang sah. Dalam konteksnya yang paling luas, penelitian kehidupan politik seperti halnya dalam ekonomi, keagamaan atau aspek-aspek kehidupan yang lainnya, dapat dijelaskan sebagai seperangkat interaksi sosial yang berlangsung diantara sejumlah besar individu dan kelompok. Interaksi merupakan kesatuan analisa dasar. Sederhana seperti perumusan ini ialah, adanya kecenderungan khusus untuk bergerak langsung ke struktur-struktur khusus, baik formal maupun informal, melalu mana interaksi-interaksi politik menunjukkan diri.

Penelitian terhadap badan pembuatan undang-undang, eksekutif, partai-partai, organisasi-organsiasi administrative, pengadilan-pengadilan dan kelompok-kelompok kepentingan, tetap menguasai pendekatan awal di mana para ahli politik secara khusus mengumpulkan datanya. Dengan perluasan fokus yang dilaksanakan pada ilmu politik melalui pelacakan masalah-masalah politik dan struktur politik di Negara-negara berkembang, para ahli ilmu politik telah memandang dengan perhatian keil terhadap tekanan pada struktur formal dan informal.

            Tentu saja tidak ada percobaan dilakukan untuk mempertimbangkan struktur-struktur lewar satu cara yang sitematis. Ada anggapan bahwa di sana terdapat berbagai aktivitas politik dan proses-proses yang menjadi ciri semua sistem sekalipun bentuk-bentuk struktur sangat bervariasi di setiap tempat dan setiap abad.

Pengujian interaksi politik

             Easton menjelaskan bahwa, faktor yang membedakan interaksi-interaksi politik dari semua jenis interaksi sosial lainnya adalah bahwa seluruh rangkaian interaksi tersebut secara dominan berorientasi kea rah alokasi nilai-nilai otoritatif bagi sebuah masyarakat. Secara singkat, alokasi-alokasi otoritatif mendistribusikan sebagai hal penting di antara orang-orang atau sejumlah kelompok orang lewat satu atau lebih dari tiga cara tersedia. Alokasi bisa menghilangkan suatu nilai yang sudah dipunyai oleh seseorang atau mungkin pula menghalangi proses pencapaian nilai-nilai lain yang akan diperoleh atau bisa juga memberikan kepada sejumlah orang peluang untuk menggunakan nilai-nilai sembari menghujad yang lain. Suatu alokasi dikatakan otoritatid bila orang-orang yang berorintasi padanya memang merasa bahwa menerak terikat dengannya.

PARAPOLITICAL SYSTEM

Sistem politik kelompok-kelompok

            Dalam memahami parapolitical system, Easton berpendapat, Pengkajian politik tidak selalu atau khusus mengenai proses-proses di dalam kelompok-kelompok demi kepentingan mereka sendiri. Hanya selama dihubungkan dengan proses-proses politik yang lebih luas dalam masyarakat yang mempunyai kelompok-kelompok internal yang terorganisir private government akan menjadi menarik bagi para mahasiswa ilmu politik di masa lalu. Sesungguhnya kita dapat merumuskan aspek-aspek interaksi sosial internal dari semua sub kelompok di dalam masyarakat, sebagai contoh sistem politik, seperti yang dikatakan oleh Charles Merriam, di manapun, pasti terdapat pemerintahan-pemerintahan disorga, pemerintahan di neraka, pemerintahan dan hukum diantara orang-orang yang berada di luar perlindungan hukum. Pemerintahan di penjara. Seperti masyarakat yang lebih inklusif di mana mereka merupakan bagian, setiap kelompok membuat alokasi yang sub kelompok yang demikian seperti keluarga, gereja, ataupun paguyuban orang-orang yang seketurunan kita dapat menjumpai hukum dasar, kompetisi untuk merebut kendali kontrol serta kelompok-kelompok penekan dan fraksi-fraksi. Semua sub kelompok ini mempunyai sanksi-sanksi potensial untuk menyelenggarakan pemenuhan alokasi mereka, seperti misalnya penggunaan tekanan lewat pengecualian, pengasingan dari masyarakat, penolakan keanggotaan, atau kekerasan, seperti dalam kelompok-kelompok kriminil.  

Perbedaan-perbedaan antara “political system” dan “Parapolitical systems”

            Easton berpandangan bahwa, meskipun proses dan struktur parapolitical system mungkin sama dengan sistem politik masyarakat, secara substantif keduanya berbeda paling tidak dalam dua hal penting. Parapolitical merupakan aspek-aspek subsistem dmasyarakat. Ia merupakan subsistem dari subsistem. Yang bukan anggota parapolitical system bahkan juga menerima atau diharapkan menyetujui tanggungjawab-tanggungjawab untuk menghadapi masalah-masalah pokok yang diwariskan oleh fakta bahwa sejumlah ornag hidup bersama dan menanggung sejaumlah aspek kehidupan dan terpaksa, dengan demikian, mencoba memecahkan segala perbedaan yang terbentang diantara mereka bersama. Sudah tentu perbedaan fungsi bisa terjadi sehingga banyak kelompok yang memperoleh peran-peran yang lebih besar dalam proses penyelesaian perbedaan-perbedaan. Para anggota titisan ninggrat mungkin lebih awal memiliki semua hak untuk jabatan politik dalam suatu sistem politik masyarakat kesukuan atau partai politik mungkin mendominasi proses-proses politik masyarakat modern. Dalam kasus ini sifat dasar sistem infra kelompok atau parapolitical system akan menolong menentukan cara bagaimana kelompok tersebut dapat mempertahankan diri dalam sistem politik masyarakat. Meskipun begitu, sistem politik internal lewat mana nilai-nilai dalam kelompok-kelompok itu sendiri diterapkan, klau atau partai, meneruskan ilustrasi tersebut, bersangkutpaut dengan susunan masalah-masalah yang lebih sempit ketimbang masalah-masalah yang timbul dalam sistem politik masyarakat di mana kelompok-kelompok ini bisa ikut berpartisipasi secara bersunguh-sungguh.

            Easton menjelaskan bahwa semua perbedaan tidak diselesaikan secara bebas dan bila perbedaan-perbedaan itu juga dirasakan sebagai mengganggu pendapat-pendapat umum mengenai tata tertib dan keadilan, setiap masyarakat menyediakan proses-proses melalui mana struktur-struktur khusus baik bantuan untuk mencapai suatu pengaturan perbedaan-perbedaan atau melancarkan kerangka penyelesaian. Perbedaan utama antara sistem politik dan parapolitical system terletak pada rangkaian masakah yang sering menghadang sistem yang disebut pertama dalam perbandingan dengan persoalan yang merintangi sistem yang disebut terakhir. Kenyataannya ini merupakan salah satu dari arti implicit yang terkandung dalam pernyataan bahwa sistem politik masyarakat lebih inklusif dibanding suatu atau semua parapolitical system, baik satu demi satu maupun secara keseluruhan.

            Perbedaan yang jauh lebih penting antara kedua jenis sistem politik ini ialah bobot dan kuantitas yang tersedia pada sistem politik masyarakat untuk mencoba mangatur segala perbedaan biasanya lebih luas yang tentunya sejalan dengan tingkat tanggungjawabnya yang lebih besar. Maka Easton mengemukakan, mungkin akan sangat menguntungkan untuk melakukan analisa perbandingan sistem politik dan parapolitical sistem atau anggapan keduanya sebagai referensi primer analisa konseptual.

UNIT DASAR STRUKTUR ANALISA DI DALAM SISTEM POLITIK      

            Menurut Easton, Sistem merupakan tingkahlaku yang paling inklusif di dalam masyarakat untuk alokasi nilai-nilai otoritatif. Dalam memilih atau meringkas hanya aspek-aspek pelakunya tersebut yang sedikit banyak dikaitkan langung dengan alokasi-alokasi nilai-nilai otoritatif bagi masyarakat. Konsep keanggotaan sistem politik secra bersamaan akan mengidentifisir orang-orang tersebut secara kolektif dalam masyarakat karena menreka mengikuti peran-peran politik. Oleh karena itu, sistem politik akan dikenal sebagai seperangkat interaksi, yang diringkas dari total perilaku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otortatif kepada masyarakat. Orang-orang yang berada dalam proses-proses penggunaan interaksi yang demikian, yakni mereka yang ambil bagian dalam peran-peran politik secara umum akan dipandang sebagai anggota-anggota  sistem tersebut. Apabila konseptualisasi kehidupan politik sebagai sistem akan mendorong kita mengenal elemen-elemen sistem yang lebih besar dan umum, hal tersebut memaksa kita semua akan perlunya menerangkan segala hal yang berada di luar lingkungan sistem.

BAB V

LINGKUNGAN SISTEM POLITIK

AMBIKUITAS DI DALAM KONSEP ‘BATAS-BATAS SISTEM’

            Di sana interaksi baik dalam dan antara kedua keluarga inti maupun kelompok-kelompok yang mempunyai pertalian keluarga secara luas sangat diliputi dan ditentukan  kadar politik dan ini berlaku juga dulunya antara kelas-kelas aristokrattik dari banyak masyarakat Eropah. Di dalam lapirsan yang demikian, kita mungkin akan menunjukka pada kebijakan-kebijakan investasi dan berbagai aktivitas lembaga-lembaga keuangan yang begitu berkuasa di dalam masyarakat industri maju. Kadang-kadang hal tersebut bersifat kritis dan genting terhadap keberuntungan pasrtai politik dan pemerintah, seperti dalam masalah pengaruh yang agaknya diterapkan oleh Bank of England selama krisis keungan semasa Pemerintahan Ramsay Macdonald dalam dekade tigapuluhan. Kita mungkin mennetang pencantuman struktur ini atas dasar anggapan bahwa Bank tersebut merupakan sebuah lembaga ekonomi yang utama dan oleh karena itu merupakan bagian penting dari ekonomi tersebut, khususnya sejak saat ia dikuasi secara pribadi.

ARTI BATASAN-BATASAN SISTEM

            Kita akan menjumpai bahwa gagasan tentang saling ppertukaran antara sistem politik dan lingkungannya memainkan suatu peranan penting dalam pendekatan teoritis yang akan dikembangkan. Konsep, batasan akan menunjukkan suatu alat analisa penting dan ini untuk dua alas an.

Sistem terbuka dan tertutup

            Bagaimana macam tekana penting lainnya bisa diperoleh dari fakta bahwa sistem terbuka untuk dimasuki oleh pengaruh-pengaruh dari lingkungannya. Meskipun hal ini merupakan pengamatan yang sangat bersahaja, suatu kebenaran empiris tidak perlu selalu menyiapkan dasar untuk analisa politik. Secara keseluruhan mungkin kita dapat menyusun mode analisa yang akan mengikuti beberapa model sistem fisik dan menafsirkan kehidupan plotik sebagai suatu sistem tertutup, yang diterima sebagai sistem yang terpisah dari pengaruh-pengaruh lingkungannya. Penafsiran yang demikian akan memaksa kita memperhatungkan segala yang terjadi dalam sistem politik semata-mata hanya dalam batasan aktivitas-aktivitas internalnya. Kini ia menimbulkan apa yang telah menjadi anggapan terpendam menuju tingkat kesadaran sehingga kita mengenal apa ayng sesungguhnya kita fahami dari kehidupan poltik sebagai sistem terbuka. Karena pendapat ini bersifat laten, maka implikasinya belum dapat dipahami sepenuhnya sedang manfaat teoritisnya tidak jelas dan tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Mengatakan bahwa sistem itu terbuka untukpengaruh-pengaruh luar, hanya akan berarti jika kita dapat membedakan bagian dalam dari bagian luar. Tetapi kita tidak bisa melakukannya secra memuaskan kecuali dengan menguji sifat-sifat batasan yang diduga memisahkan keduanya. Pad poin berikutnya logika dibalik gagasan pemikiran terbuka juga akan diperlukan untuk mencoba mengembangkan analisa  perubahan antara sistem dan lingkungannya.

Identifikasi variabel-variabel terikat

            Pemakaian batasan-batasan sebagai konsep juga akan menempilkan langkah strategis kea rah penyerderhanaan realitas, yang merupakan kondisi yang sangat penting bagi penelitian ilmiah. Ia akan memeberikan kita krteria untuk menentukan elemen-elemen politik penting mana yang perlu dikembangkan secara mendalam sebagai variabel-variabel terikat utama dan yang mana yang bisa diterima begitu saja dalam bentuk variabel-variabel eksternal. Setia jenis elemen eksternal dan internal ini, akan penting sekali untuk memahami masalah-masalah kita mengenai sistem politik, tetapi setiap elemnen akan mempunyai staus teori yang berbeda dalam model konsepsi yang sedang dalam porses konseptualisasi kita. 

SIFAT-SIFAT UMUM BATAS-BATAS SISTEM

            Dengan menguji sistem-sistem ini dan mencari signifikasi batasan-batasn yang benar sebagai konsep, kita akan berada dalam posisi lebih bai, jika menyadari kegunaan dan manfaat menghubungkan batasan-batasan yang nampaknya sama dengan sistem interaksi, sepereti sistem politik. 

Batas-batas system pisik dan biologis

            Sebuah apel merupakan suatu sistem  organikyang terpisah dari lingkungannya oleh kulit. Kita menjamin bahwa bila tugs kita adalah memahami proses-proses terjadinya apel itu sendiri seperti masak dan membusuk, maka kita perlu pula menghitungkan faktor-faktor di luar kulit itu sendiri. Tanah di mana pohon apel tersebut tumbuh, sifat dasar pohon apel itu sendiri dan masih ada lagi udara di mana apel itu disimpan, semuanya penting untuk menentukan kelangsungan apel tersebut sebagai suatu sistem. Tetapi dalam sudut pandang seorang ahli perkebunan unsure-unsur merupakan veriabel-variabel di luar apel tersebut sebagai suatu sistem  organic. Batasanya ditegaskan oleh kulit apel.

            Tubuh manusia merupakan sistem  biologis lain yang batasab-batasannya tidak terdiri dari garis-garis khayali tetapi dari kulit ari yang terlihat. Menandainya secara tegas dari lingkungannya. Dalam proses kedewasaan kita segera mempelajari untuk tidak mencampuradukan hal-hal yang terkait oleh kulit dan hal-hal luarnya.

Ciri umum semua batasan

            Dalam banyak kasus, kita mampu menarik garis pisik untuk memperlihatkan suatu batasan sistem, tetapi ini hanya bersifat incidental sekalipun berguna bagi sifat empiris hanya beberapa sistem.secara konseptual, suatu batasan merupakan sesuatu yang berbeda dari penampilan pisiknya. Garis batasan tampil lebih sebagai simbol atau perwujudan wadah kriteria inklusi-eksklusi, berkenaan dengan sistem. Adalah merupakan jalan pintas jika kita secara fenomenal hanya menunjukan pada apa yang telah kita masukan kedalam bagian kiri sebuah sistem. Apabila dalam sistem-sistem di mana ruang merupakan dimensi penting, kita dapat menegaskan garis batas dan isi, maka kita segera akan mengetahui ayan yang berada di dalam yang merupakan bagian sebuah sistem  dan apa yang berada di luar yang mungkin merupakan bagian dari sistem  yang lain. Untuk sistem  di mana lokasi ruang tidak bisa ditegaskan dengan baik atau dibedakan dalam hubungannya dengan sistem-sistem lain dan di mana bisa dengan sungguh-sungguh menjalin perilaku dari sistem-sistem yang berbeda, maka kita membutuhkan cara lain dalam mengungkapkan atau menegaskan batasan-batasan tersebut.        

Ciri deseptif batasan-batasan geolografis

            Batasan-batasan geopolitik memiliki dampak nyata yang penting atas sistem  politik dan sampai batas tertentu membentuk variabel yang penting pula. Secara analitis batasan-batasan sistem  pada dasarnya tidak harus berbentuk ruang. Secara analitis batasan-batasan semua sistem  bisa diartikan sebagai criteria pemasukan kedalam atau pengeluaran dari sistem-sistem yang membentuk fokus kepentingan. Kenyataan bahwa secara empiris sistem  interaksi politik tidak bisa dijejali dan dicampuradukan dengan sistem-sistem sosial lainnya lewat sebuah garis yang digambarkan pada semuah peta atau tidak bisa secara simbolis ditempatkan di dalam sebuah amplop atau semacammnya yang secara pasti memisahkan antara sistem  interaksi sosial lainnya, tidak menyudutkan kegunaan konsep ‘batasan-batasan’ sebagai suatu alat analisa. Ia malah mendorong kita untuk mengakui bahwa batasan-batasan pisik hanya merupakan salh satu cara empirs dalam memisahkan sistem- sistem. 

SEJUMLAH INDIKATOR EMPIRIS BATASAN-BATASAN BERBAGAI SISTEM POLITIK

LINGKUNGAN SISTEM POLITIK

The intrasocietal Systems

            Dalam kedua pengertian tetapi lingkungan universal ini, dengan berbagai sistem lainnya yang bisa dibedakan, mempunyai dua aspek utama; yaitu sejumlah sistem  yang berada di luar sistem  politik terbentuk dari dua tipe yang pada dsarnya berbeda, sistem  internal dan eksternal masyarakat. Tipe 1 menggambarkan dikotomi ini dan menunjukkan berbagai macam sistem  yang termasuk dalam setiap dua tipe utama. Dalam nenguji pengaruh perubahan-perubahan lingkungan atas sistem  politik, kita akan menunjuk pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem-sistem sosial lainnya. Depresi perekonomian, perubahan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi dalam kebudayaan atau pergeseran dalam struktur kelas, dapat melahirkan sejumlah impak atas sistem  politik. Sistem ekologi mencakup lingkungan pisik sekalipun hanya sepintas saja. sistem  non humanis kehidupan manusia. Pada bagian aspek pisik, luas territorial, iklim dan sifat-sifat yang sama yang memperngaruhi kondisi-kondisi semua kehidupan termasuk politik. Aspek-aspek organic non humanis sistem  mengacu pada alam, lokasi, dan kekayaan persediaan makanan serta flora dan fauna lainnya yang digunakanoleh anggota sistem  politik.

            Sistem  biologi dalam lingkungan tersebut menarik perhatian pada fakta bahwa dalam mencoba mengerti proses-proses politik, mudah rasanya mengabaikan sifat-sifat warisan yang bisa membantu menetukan motivasi manusia dalam politik maupun kondisi sosialnya. Ia menunjuk pada aspek interaksi-interaski politik yang ditentukan atau diperngaruhi oleh susunan biologis manusia. Sistem kepribadian dan sistem  sosial telah mendapat perhatian yang paling luas dan terperinci dalam literature tradisional. Sistem-sistem sosial dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe; kebudayaan, struktur sosial, ekonomi dan demografi.

            Fluktuasi di dalam kebudayaan sosial dan ekonomi dengan kepribadian-kepribadian dibentuk, peralihan di dalam struktur umum masyarakat dataupun di dalam aspek-aspek khusus (seperti dalam hal ukuran dan jumlah bentuk-bentuk kelompok atau kelas-kelas sosial) dan perubahan dalam ukuran derajat pertumbuhan, komposisi dan distribusi penduduk jelas akan melahirkan dampak penting terhadap sistem  politik.

Extrasocietal Systems

            Sistem-sistem tersebut diartikan sebagai bagian dari masyarakat yang sama di aman sistem  politik itu sendiri merupakan subsistem sosial. Dalam hal ini, sistem-sistem dimaksud bersifat eksternal terhadapa sistem  politik. Suatu pengaruh yang dibebankan pada sistem  politik harus diperoleh dari fakta bahwa tindakan-tindakannya menyembatani batasan antara satu sama lain dan dengan sistem  politik. Ini merupakan pengertian pertama di mana suatu sistem  bisa dikatakan berada di luar atau di dalam lingkungan suatu sistem  politik. Contoh-contoh sistem  politik dan sistem  sosial yang berbeda dari sistem  sosial dan politik berada dalam pertimbangan. Dari sudut pandang Amerika Serikat, Perancis adalah masyarakat dan mengandung sistem  politik yang merupakan konsekuaensi-konsekuensi tindakan-tindakan yang mungkin melintasi batasan sistem  politik Amerika Serikat dan membantu membentuk hasil akhirnya.

            Dari sudut pandang ini, kita menjumpai suatu sistem  ekologi internasional yang demikian sebagai suatu kebudayaan internasional, ekonomi internasional, demografi internasional dan seterusnya. Seperti halnya dalam masyarakat domestic. Masyarakat internasional sutuhnya atau subsistemnya akan merupakan parameter dalam lingkungan ekstra sosial suatu sistem politik dan dipertimbangkan sebagai kemungkinan seumber pengaruh atas apa yang terjadi dalam sistem  tersebut. Diantara subsitem internasional juga akan dijumpai berbagai macam kumpulan subsistem politik seperti misalnya NATO, SEATO, Persatuam Bangsa-Bangsa, atau Blok Soviaet, dan masing-masing memilikis ejumlah impak yang terpisah pada sistem  politik. sistem  politik merupakan suatu sistem  yang terbuka, dalam sudut pandang seperti yang sudah diungkapkan, dalam bermacam-macam tingkatan, terjhadap kejadian-kejadian yang berlangsung ditengah-tengah lingkungannya. Konsep batasan dan lingkungan membantu menyusun analisa kita sejalan dengan hal-hal yang diinginkan.

C.  PENDAPAT PENULIS

Mengacu pada uraian tentang gambaran isi buku tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemaparan Easton mengenai organisme yang ada dalam ilmu alam dengan menyederhanakan suatu proses-proses yang terjadi di dalamnya sehingga memudahkan dan menyederhanakan kita untuk memahami fenomena politik dari sudut pandang sebuah organisme dan tidak lagi serumit sebelumnya. Apalagi jika dilihat bahwa bagian-bagian tubuh dalam manusia yang apabila terjadi penurunan kerja atau kerusakan dalam sebuah bagian tubuh, maka akan mempengaruhi bagian tubuh dan kerja tubuh secara keseluruhan, disinilah proses saling mempengaruhi terjadi, lebih dari sekedar konsep keseimbangan seperti yang banyak diungkapkkan sebelumnya oleh ilmuan-ilmuan sosiologi.

Dalam perspektif teori sistem, sistem diartikan sebagai jalinan unsur-unsur yang dari setiap unsur tersebut memiliki fungsi dan satu kesatuan melakukan fungsi utama. Hal ini menjelaskan bahwa negara, masyarakat, dan individu adalah sebuah sistem, dan kesatuan yang merupakan satu batang tubuh yang saling mempengaruhi dan punya tujuan utama. Sistem politik merupakan bagian dari ilmu politik, karena memberikan perhatian kepada pembuatan keputusan tentang alokasi sumber daya kekuasaan. Sementara itu, menurut Gabriel Almond dalam setiap sistem terdapat struktur, dan setiap struktur memiliki fungsi.

Penulis melihat pandangan Easton yang mengembangkan kerangka pendekatan analisa sistem pada kajian ilmu politik. Walaupun menjadikan sistem politik sebagai dasar analisanya, bidang penelitian utamanya adalah perilaku intra sistem dari berbagai sistem dan pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan konstruktifis. Easton menegaskan baik di luar dan di balik sistem politik terdapat sistem-sistem lain atau lingkungan—baik fisik, biologis, sosial, psikologis, dan sebagainya—yang bisa menjadi landasan pembeda antara sistem politik dengan sistem lainnya. Maka titik tekan pembedaan tersebut adalah pembuatan alokasi yang terlindungi dan mengandung otoritas. Disini penulis melihat bahwa Easton menegaskan pada yang mempelajari teori sistem agar keharusan untuk melihat sistem politik sebagai sebuah satu kesatuan lebih dari sekedar terkonsentrasi pada solusi masalah-masalah yang terbatas. Teori harus mampu menggabungkan pengetahuan yang reliable dan data yang empiris.

Dalam konteks ini, penulis berpandangan bahwa Easton memberlakukan semua sistem politik sebagai sistem yang terbuka maupun yang adaptif dan memusatkan perhatiannya terutama pada studi tentang sifat-sifat perubahan dan transaksi-transaksi yang terjadi diantara suatu sistem politik dan lingkungannya hal ini juga dikemukakan oleh S.P Varma.[1] Oleh karena itu, keanggotaan dalam sistem ini dapat bertindak bilamana terjadi pengaruh-pengaruh dari sistem atau lingkungan luarnya. Dengan demikian sistem politik harus memiliki kemampuan untuk merespon gangguan-gangguan dan oleh karena-nya dapat menyesuaikan diri dari kondisi-kondisi tersebut. Inilah yang disebut Easton sebagai unsur mekanisme, yaitu kamampuan keanggotaan sistem untuk bekerjasama dengan lingkungan mereka dan untuk mengatur perilakunya sendiri maupun mengubah struktur internalnya. Dengan cara  ini, suatu sistem mimiliki kemampuan untuk mengatasi gangguan-gangguan secara kreatif dan konstruktif.

Dalam mempelajari teori sistem, dimana sistem menerima tantangan serta dukungan dari masyarakat, dan diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut denagn cara seperti yang dilakukannya untuk mengatur dirinya sendiri dengan bantuan dukungan yang diterimanya ataupun yang dapat dimanipulasikannya. Tuntutan dan dukungan yang diterima sistem politik dari lingkungan dalam bentuk masukan-masukan (inputs) masuk ke dalam suatu proses konversi dalam sistem, dan kemudian menjadi bentuk out-puts. Hal ini diikuti dengan apa yang disebut feedback mechanism atau mekanisme umpan balik, melalui mekanisme tersebut akibat-akibat dan konsekuaensi-konsekuensi keluaran dikembalikan kepada sistem sebagai keluaran-keluaran.

Masukan terdiri dari (1) tuntutan (demands), dan (2) dukungan (supports). Tuntutan dan dukungan diterima oleh sistem dari masyarakat. Suatu tuntutan menurut Easton merupakan “cermin opini atas suatu hal tertentu yang menghendaki suatu alokasi otoritas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukannya”. Bersamaan dengan konsep tuntutan terdapat juga konsep over-load (melampaui batas), yang terjadi baik karena jumlah tuntutan yang sangat banyak maupun sedikit jumlahnya tapi mengandung tuntutan yang sangat banyak. Tuntutan-tuntutan ini sebenarnya bukanlah satu-satunya masukan, sebab dukungan juga terdapat di sana. Suatu sistem politik mendapat dukungan yang besar dari lingkungan, yang bila tidak, secara alamiah sistem tersebut akan mati. Dukungan tersebut bersifat terbuka, dalam bentuk tindakan-tindakan yang secara jelas dan nyata mendukung, dan tertutup, yaitu tindakan-tindakan serta sentiment-sentimen yang mendukung.

Lebih lanjut, menurut David Easton terdapat konsep keluaran yang berupa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan otoritas. Keluaran sebagaimana dijelaskan Easton tidak saja membantu mempengaruhi peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang lebih luas di mana sistem tadi merupakan satu bagian tetapi juga membantu menentukan tiap perputaran masukan yang menemukan jalannya dalam sistem politik. Proses ini digambarkan sebagai suatu ikatan umpan balik (feedback loop) dan merupakan suatu respon penting untuk mendukung tekanan dalam suatu sistem politik.[2]  Merujuk pada apa yang di ulas oleh Varma, bahwa definisi sistem Easton tersebut terbagi kedalam tiga komponen yaitu : (1) alokasi nilai-nilai, (2) alokasi sebagai kewenangan dan (3) alokasi-alokasi otoritatif sebagai sesuatu yang mengikat masyarakat secara keseluruhan dan menurutnya cara yang paling memuaskan.[3] Teori sistem ini mempunyai kemampuan untuk mengkonsepsualisasikan secara sederhana gejala-gejala politik (political phenomena) yang dalam kenyataan sebenarnya kerapkali jauh lebih kompleks. Dengan lebih memfokuskan pada proses-proses dan bukannya pada lembaga-lembaga atau struktur-struktur, sebenarnya pendekatan yang ditempuh oleh Easton ini lebih maju bila dibanding dengan analisis yang biasa dilakukan dikalangan ilmu politik dan ilmu administrasi publik.

Meski begitu, menururt Easton keluaran beukanlah merupakan titik akhir, sebab keluaran tersebut mengumpan kembali pada sistem dan oleh karenanya membentuk perilaku berikutnya. Di samping Easton dan Varma, para ilmuwan politik yang lain seperti Carter dan Herz, menggunakan dua kriteria untuk membedakan berbagai sistem politik di dunia ini, yaitu siapa yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah. Apabila pihak pemerintah terdiri atas ebebrapa orang atau kelompok kecil orang, sistem politik pemerintah di atas atau lebih tegas lagi disebut oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, sistem politik ini disebut demokrasi[4]. 

D.  PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian serta penjabaran terkait dengan hasil bacaan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa teori sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui dialokasikannya nilai-nilai kepada masyarakat dan pengalokasian nilai-nilai tersebut dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Disamping itu, Teori sistem  dalam karya Easton tersebut, tentunya sangat bermanfaat dalam mengelompokkan proses kebijakan ke dalam sejumlah tahapan yang berbeda-beda yang masing-masing tahapan itu dapat pula dianalisis secara lebih terperinci. Berdasarkan atas alasan-alasan itulah model sistem ini patut dipuji, dan sumbangannya kepada kepustakaan analisis kebijakan kiranya tak dapat diragukan lagi.

---

[1] S P Varma. Teori Politik Modern.( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999). Hlm. 279

[2]  Ibid. Hlm. 281

[3]  Ibid, Hlm. 298

[4] Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta. PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.2010). Hlm. 281