PARTAI POLITIK

BAB 7

                                                             PARTAI  POLITIK

(Buku Ramlan Surbakti)

Oleh : Kamaruddin Salim

A.           PENDAHULUAN

Setiap organisasi memiliki sistem, dan setiap keberadaan suatu organisasi termasuk organisasi  politik berupa partai politik pun mempunyai sistem. Persoalan politik yang selalu diperhadapkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum ialah sejauhmana peran aktif partai politik dalam memainkan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat. Keberadaan partai politik tidak hanya sebagai syarat mutlak dalam proses sirkulasi elit, tetapi sebetulnya sejauhmana partai politik tersebut memainkan peran dan fungsi positif konstruktif di dalam mengembangkan kualitas demokrasi termasuk di dalamnya ikut menciptakan Pemilu yang demikratis

B.            ASAL, CIRI, DAN ARTI

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historic yang leihat timbulnya partai politik sebagai upaya susatu sistem politik untuk mengatasi krisis yangditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai prosuk modernisasi sosial ekonomi.

Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislative (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai politik terbentuk dan menjalankan fungsi, muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Partai politik yang terakhir ini biasanya dibentuk oleh kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik berdasarkan penilaian bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampun dan memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini tidak hanya ditemui dalam wilayah atau bangsa yang tengah dijajah yang membentuk partai politik sebagai alat mobilisasi massa untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga dapat ditemuai dalam masyarakat-negara maju dalam mana kelompok masyarakat yang kepentingannya kurang terwakili dalam sistem kepartaian yang ada membentuk partai sendiri seperti Partai buruh di Inggris dan Australia, dan Partai Hijau di Jerman.

Teori kedua menjelaskan bahwa krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi msayarakat modern yang bestruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan- harapan baru, dan munculnya gerakan-gerakan populis.

Perubahan-perubahan itu menimbulkan tiga macam krisis, yakni legitimasi. Intergrasi, dan partisipasi. Artinya, perubahan-perubahan mengakibatkan masyarakat mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari legitimasi kewenangan pihak yang memerintah, menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa, dan mengakibatkan timbulnya timbulnya tuntutan yang semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Untuk mengatasi tiga permasalahan inilah, partai politik dibentuk. Partai politik yang berakar kuat dalam masyarakat diharapkan dapat mengendalikan pemerintah, sehingga terbentuk semacam pola hubungan kewenangan yang berlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik yang terbuka bagi setiap anggota masyarakat dan sosial ekonomi diharapkan dapat berperan sebagai pengintegrasi umum, yaitu sebagai sarana konstitusional untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Diharapkan partai politik dapat pula berperan sebagai saluran partisipasi politik masyarakat.

Terori ketiga melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi. Perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekusaan Negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

Ada tiga teori yang coba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan   yang  melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik. Kedua, teori situasi historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sustu sistem politik untuk, mengatasi  krisis  yang timbul  dengan  perubahan  masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.

            Teori pertama mengatakan partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan anggota parlemen yang ditentukan berdasarkan pengangkatan untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.

            Teori kedua menjelaskan bahwa krisis stuasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional menjadi masyarakt modern yang berstruktur kompleks.

            Ketiga melihat modernisasi ekonomi, seperti pembangunan teknologi komonikasi berupa madia massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisas  , urbanisasi, perluasan kekuasaan  Negara seperti birokrasi dan pembentukan berbagai kepentingan dan organisasi propesi dan sebagainya, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memeperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

            Jadi, cirri-ciri partai politik menurut ilmuan lombara dan weiner inilah yang berakara dalam masyarakat  lokal, dan melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekauasaan dalam pemerintah, dan ikut serta dalam pemelihan umum.

Berdasarkan cirri-ciri itu, suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah ,masyarakat tidak memiliki cabang didaerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan berkesenambungan, tidak ikut serta dalam pemelihan umum. Dan tidak dapat dikategori sebagi partai politik.

            Sebaliknya dalam sistem  politik otoriter seprti komunis dan fasis, gagasan meneganai partisipasi manyarakat landasi  melalaui partai politik di landasi dengan pandangan elit bahwa masyarakat harus dibina dan dimobilisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu dibentuknya partai tungal dengan kader-kader yang militan dan tstruktur  organisasi yang hiararkis ketat dipandang sebagai sarana yang tanggu.

            Ada berabagai difinisi yang diberikan oleh ilmuan politik seperti Carl Friendrich memberikan  batasan  partai politik, sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah bagi pimpinan meliter dan  adil pada para anggotanya. Sementara itu Soltua, menjelaskan paratai politik  sebagai yang sedikit terorganisasikan, yang bertindak sebagi suatu kesatuan politik, dan memanfatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka  buat. Lopalombara dan Weiner, kedua ilmuan terakhir ini mangabaikan faktor ideologi.

           

1.      Fungsi partai politik.

            Fungsi partai politik ialah mencari dan memeprtahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatau partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan amana kekuasaan ialah ikut serta dalam pemelih umum. Partai politik dalam melaksanakan fungsi itu, partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan yang meliputih seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislative atau eksekutif).

2.      Sosialisasi politik.

            Pertama, pelaksanaan sosialisai politik. Yang dimaksud dengan sosialisai politik adalah proses pembentukan sikap orentasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat  memperoleh  sikap terhadap kehidupan  politik yang berlangsung dalam masyarakat.  Yang dimaksud dengan indoktrinasi ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanupulasi  warga  masyarakat  untuk  menerima nilai, norma dan sibolik  yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal yang baik. Melalaui pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan pelatiahan yang penuh disiplin.

3.      Rekrutmen politik.

            Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemelihan atau seleksi dan panggangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk malaksanakan sejumlah peranan dalam sistem  politik pada umumnya dan pemerintahan pada kususnya. Fungsi ini semakin besar posisinya manakalah  Partai politik ini  merupakan paratai tunggal seperti dalam sistem politik  otoriter, atau manakalah partai ini merupakan partai manyoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenan membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi.

4.      Partisipasi politik.

             Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menetukan pimpinan pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memepunyai fungsi untuk memebuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik  sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik.

5.      Pemadu kepentingan.

           Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan berbeda-beda bahkan acap kali bertentengan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntunggan sebanyak-banyaknya dan kehendaka untuk mendapatkan barang dan jasa, dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisisen dan penerapan teknologi yang canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja sedikit; antara hendak untuk mencapai memperthankan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan jumlah penerimaan mahasiswa yang lebih sedikit dengan kehendak masyarakat untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi; anatra kehendak menciptakan dan memelihara kestabilan politik dengan kehendak, seperti mahasiswa, intelektual, pers, dam kelompok agama untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas. Fungsi ini merupaka salahsatu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan.

6.      Komunikasi politik.

             Komunikasi politik, ialah proses penyampain informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyapaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaiman diperankan oleh partai politik dipertahankan negara oteriter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilajsakan oleh partai-partai politik dalam sistem politik demokrasi.

7.      Pengendalian konflik.

            Konflik yang dimaksud disini adalah dalam arti yang  luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu ataau kelompok dalam masyarkat. Akan tetapi suatu sistem politik akan mentolirir konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga dalam permasalahannya bukan menghilankan konflik itu, melainkan mengendalikan konflik melalui berbagai lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

8.      Kontrol politik.

 Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukan kesakahan, kelemahan , dan menyimpangan  dalam isu suatu kebijakan atau dalam  pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.  Dalam melakukan suatu control politik atau pengawasan, harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relative objektif.

Tolak ukur suatu nilai-nilai politik yang diangkap  ideal dan baik (ideologi ) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan dan peraturann perundang-undangan. Tujuan kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memprbaiki yang keliru sehingga kebuijakan dan pelaksanaanny sejalan dengan tolak ukur tersebut.  Fungsi dari kontrol  politik ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik  demokrasi untuk memperbaiki dan memprbaharui dirinya secra terus-menerus.

C.     Tipologi Partai Politik.

                Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasrkan kriteria tertentu, seperti asas dan orentasi, komposisi dan fungsi anggota, basisi sosial tujuan. Kalisfikasian ini cederung bersifat tipe ideal karenan dalam kenyataan, tidak sepnuhnya demikian.

1.      Asas dan orentasi.

 Berdasarkan asas dan orentasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe. Yang meliputi, partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik  kepentingan.

Parataim politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu dokrin dan ideologi tertentu. Partai ini biasanya terorganisisr secara longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya. Partai biasanya muncul dalam dua partai. Contoh Amerika serikat.

            Partai doktriner ialah, suatau partai politik  yang memiliki sejumlah program  dan kegiatan kongret sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud adalah separangkat nilia-nilai politik yang dirumuskan secara kongret dan sistemmatis dalambentuk program-program kegiatan yang diawasi secara ketat oleh aparat politik.

            Partai kepentingan  merupakan suatu PARTAI  yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama, atau lingkuangn hidup yang secara langsung berpartisipasi dalam pemerintah.  Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai.namun juga dapat ditemukan dalam sistem dua partai.

2.      Komposisi dan fungsi anggota

            Menurt konposisi dan fungsi anggota, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu  massa atau lindungan dan partai kader. Yang dimaksud dengan partai politik massa atau lindungan (patronage ) ialah partai yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagi pelindug bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemelihan umum dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakaan kebijakan tertentu.

            Partai kader ialah paratai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sumber kekutan utama. Seleksi anggota daam PARTAI  kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang  konsisten dan tampa pandang bulu. Struktur organisasi PARTAI  sangat hiararkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas.

3.      Basis sosial dan tujuan.

            Almond  menggolongkan partai politik berdasrakan basis social dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat bagian:

a.       Partai politik beranggota  lapisan-lapisan social dalam  masyarakat, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bahwa.

b.      Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan penguasa.

c.       Partai politik yang anggota-anggotnya berasal dari pemeluk agama tertentu, sperti islam, katolik, protestan, dan hindu, dan

d.      Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok kebudaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan derah tertentu.

Berdasarkan tujuan, partai politik terbagi menjadi tiga. Pertama partai perwakialn kelompok.  Artinya, partai yang menghimpun berbagi kelompok masyarakt untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen seperti barisan nasional malasyia. Kedua partai Pembina bangsa. Artinya, partai yang bertujuan menciptakan kesatuan naisonal  dan biasanya menindas kepetingan-kepentingan sempit, seperti partai aksi rakyat singa pura. Ketiga, partai mobilisasi. Artinya,  partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapain tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai. Sedangkan partisipasi dan perwakialn kelompok cenderung diabaikan. Partai cenderung monopili karan ada satu partai saja  dalam masyarakat, seprti partai komunis di Negara-negara komunis merupak contoh partai mobilisasi.

4.      Sistem kepartaian.

  Sistem kepartaian adalah pola prilaku dan iteraksi di antara sejumlah partai dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger, menggolongkan sistem kepartai menjadi tiga yaitu: sistem partai tunggal, sistem diwipartai, sistem banyak partai.

5.      Jumlah partai

Penggolongan  sistem kepartain berdasarkanjumlah partai dapat dikemukan sebagai berikut. Bentuk partai tunggal ( totaliter, otoriter, dan dominan ), sistem dua partai dominan bersaing dan bersaing, dan sisten banyak partai.

            Didalam Negara yang menerapkan bentuk partai tunggal totaliter, terdapat suatu partai yang tidak hanya memegaang kendalai atas meliter dan pemerintah, tetapi menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bentuk partai tunggal otoriter ialah sistem kepartaian yang didalamnya terdapat lebih dari satu partai, tetapi terdapat satu PARTAI  besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat mobilisasi masyarakat dang mengasahkan kekuasaan, sedangkan partai-partai lain kurang dapat menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi penguasa. Contoh partai Uni Afrika Tazania ( UNAT ), dan partai Aksi Rakyat Singga Pura merupakan contoh partai otoriter.

            Bentuk partai tunggal dominan tetapi demokrasi  ialah suatu sistem kepartaian yang dialamnya terdapat lebih dari suatu partai, namun satu partai saja yang dominan ( secara terus- menerus berhasil mendapatkan dukngan untuk berkuasa ), sedangak partai-partai  yang lain tiadak mampu menyaingi partai yang dominan walaupaun terdapat kesepatan dukungan melalui pemelihan umum. Salah satu conto partai Liberal demokrat di jepang merupakan conton partai dominan.

            Sistem dua partai merupakan satu sistem kepartaian yang didalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan memerintah melalui pemilihan umum.  Dalam sistem ini, terdapat pembagian tugas di antara kedua partai, yaitu partai yang menang pemeilihan umum menjadi partai yang memerintah, sedangakan partai yang kalah dalam pemiliham umum berperan sebagai kekuatan oposisi loyal. Cotnto di Ameriak serikat. partai  demokrat dan republik, astralia, partai liberal dan partai buruh, conto dari sistem dua partai. Pada dasarya kedua partai memiliki ideologi yang sama.

            Sistem banyak partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas libih dari dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, abik secara kultur maupun secara sosial ekonomi. Sistem cabinet yang diterapka sistem parlementer. Didalam hal ini cabinet bertanggung jawab kepada perlemen. Pada sistem ini lembaga legislatif ( parlemen ) yang kuat dari lembaga eksekitif, karena parlemen dapat menjatukan kabinet dengan mosi dan tak percaya. Sistem pemilhan umum yang digunakan meliputi satu atau lebih kursi presedentrik, memilih orang dan tanda gambar partai. Contoh seperti, prancis, belanda jerman barat, daitalia yang merupakan Negara yang nenerapkan istem banyak partai.

6.      Jarak ideologi.

 Ilmuan politik italia bernama Giovnni Sartori berpendapat lain tentang sistem kepartaian ini. Menurut pengolongan siistem kepartaian bukan masalah jumlah partai, melainkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada. Kongretnya penggolongan sistem kepartaian didasrkan atas jumlah kutub ( polar ), jarak di antara kutub-kutub itu ( polaritas ), dan arah prilaku politik.

Oleh karan itu, satori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu pluraisme sederhana, pluralisme moderat, pluralism ekstrim. Yang dimaksud denga biporal ialah kegiatan actual suatu sistem partai yang bertempu pada kutub, miskipun jumlah partai lebih dari dua karena sistem kepartai ini tidak memiliki perbedaan ideologi yang tajam. Multipolar ialah sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub biasanya terdiri atas lebih dari dua partai dan antar kutub-kutub iti terdapat perbedaan ideologi yang tajam.

Sistem dua partai dua partai di ameriak seriakat merupakan contoh sistem partai berupa pluralism sedrhana, yakni bipolar( dua partai )., tiadak terpolarisasi dan sentripental. Sistem banyak partai dinegri belanda dapat ditunjukan sebagai contoh siste partai pluralism moderat: bipolar (tiga atau empat partai sebagai basis ), polaritas kecil (proses depolarisasi ), dan sentripetal. Italia merupakan Negara yang sistem kepartaian berupa pluralism ekstrim: multipolar ( banyak partai ), polarisasi sangat besar ( polarisasi dan redekalisasi terjadi karena jarak ideologi di antara kutub-kutub sanagat jauh, seperti komunis yang kiri, neofasis yang kanan, sosialis yang kiri-kanan dan Kristen demokrat yang kanan tengah ), dan sentrifugal.

Sistem kePARTAI  pluralism ekstern (  polarized pluralism ) biasanya tetrbentuk dalam masyakat yang cara social kultur sangat mejemuk. Jumlah partai dalam sistem ni sanagt banyak ( lima atau libih ), yang masing-masing memiliki ideologi yang bertentangan sehinga sukar sekali mencapai konsensus. Kegagaln sistem pluralism eksteren melahirkan suatu situasi akang penting kekuatan yang tiadak hanya menciptaka ketertiban, tetapi memobilisasi masyarakat kearah modernisasi social ekonomi.

Sartori membagi sistem politik ini menjadi dua tipe: yaitu sistem hegomini  yang bersifat ideologis dan sistem hegomoni yang bersifat pragmatis. Dalam sistem bersifat ideologis, partai-partai stelit terwakili dalam pemerintah tetapi tampa hak-hak yang penuh. Sedangkan dalam sistem yang bersifat pragmatis, partai-partai marginal mamiliki hak penuh berpartisipasi dalam proses politik.

           

Analisis laporan bacaan.

            Mungkin dengan demikian didalam suatu Negara yang demokrasi, secra umumnya yang mana ditandai oleh ada dan berfungsi partai politiik di Negara tersbut. Ada  beberapa pertanya apa sebenarnya  partai ? dan mengapa harus ada partai politk ?... partai politik adalah sebuah lembaga yang merupakan  tempat berkumpulnya  orang-orang yang secita-cita , seideologi . yang bekerja, berinteraksi  untuk  pencapain tujuan tertentu.  Partai politk  merupakan sebuah lembaga  yang mempunyai fungsi penyaringan pendappat   pembulatan melalui suatu perbincagan untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Dengan asumsi lain bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh tampa partai politik, namun ,kita  mengakaui demokrasi tidak sempurna tampa partai politik. Eratnya hubungan antara partai politik dengan demokrasi terletak pada hakikat dan latar belakang berdirinya partai politik yang mana adanya dorongan oleh tumbunya semangat kebebasan dan keberpihakan pada naluri kerakyatan.  Mungkin dengan kata lain partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimimpinnya.

            Ada beberapa pendapat yang dikemukan oleh para ahali sepreti Sigmund Neuman. Partai politik adalah organisai dari aktivis-aktivis yang berusah menguasai kekuasaan pemerintah  serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golonggan-golonggan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam suatu pengertian  yang secara umum bahwa PARTAI  politik adalah wahana tempat bekumpulnya warga Negara yang mempunyai cita-cita kepentingan dan ideologi politik yang sama memperjuangkan , mendistribusukan dan mempertahankan kekuasaan sebagi alat politik.  Leon D Eptien dalam bukunya political parties in western democracies. ( 1967 ). Mengemukan bahwa partai  politik adalah sekelompok orang yang berusaha mengejar kedudukan dalam pemerintah, yang secra bersama-sama terkait oleh identitas atau pun lebel yang dimilikinya. Saya berpendapat bahwa partai politik mungkin sebuah wadah yang mana memperjuangkan suatu aspirasi masyarakat untuk menegakan amanat yang mana dilakukan melalaui suatu proses  politik.

            Ketika kita berbicara masalah fungsi dari sebuah partai politik. Maka seharusnay kita memahami apa sebenarnya fungsi dari partai politik ? seprti yang suda dikemukan oleh tokoh politik yaitu ramlan subarki, bahwa partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program - program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Dengan berdirinya atau didirikan partai politik bukan hanya sekedar dijadikan sebagia alat yang mana untuk mengejar kekuasaan semata-mata tetapi bagai mana caranya partai tersebut dapat berfungsi sebagi suatu lembaga yang bermartabat yang menyampaikan aspirasi rakyat serta kepentingan masa depan suatu bagsa dan Negara.

            Secara umum suda disampaikan diatas tentang fungsi partai politik. Saya hanya menambahkan mungkin ada beberap fungsi lain juga tentang fungsi partai politik…(a)partai politik berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita secara kelembagaan. Yang mana politik yang sama yakni memaksimalkan terpenuhinya kepentingan kekuasaan baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam wilaya yang luas. ( b), partai politik berfungsi sebagai suatu lembaga yang dapat memperjuangkan dan menditribusikan kekuasaan. Salah satu  fungsi inilah yang paling menonjol dilakukan oleh para pimpinan parpol.

(c). partai politik sebagai lembaga pengontrol jalannya kekuasaan pemerintah, fungsi ini sangat dibutuhkan karena dapat mengindetifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjdi dalam berjalannya suatu pemerintahan. (d). sebagi sarana komunikasi politik antar  warga Negara dengan pemerintah. (e), sebagia lembaga pencetak kader. Salah satunya melakukan pendidikan politik bagi para anggota partai kususnya dan untuk rakyat banyak pada umumnya.    (PARTAI  politik berfungsi  sebagi saran rekrutmen).

            Sosialisasi politik adalah sebuah proses penanaman nilai-nilai budaya politik dari satu generasi ke generasi, atau sebagi suatu pembentukan sikap orientasi politik para anggota masyarakat. Sosialisasi politik merupakan salah satu faktor juga amat penting dalam partai politik sebab soaialisi proses  mengtransferkan sebuah norma dan prilaku politik yang berlaku dalam sistem politik.  Sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui tentang sebuah berpolitik yang baik, dan dapat di mengerti oleh semua masyarakat serta dapat mengenal waja-waja para actor politik yang mencalonkan diri sebagai pimpinan.  Sosialisasi bisa dilakukan dimana saja tergantung para actor politik, bisa saj dalam keluarg, sekolah melalui pendidikan dan sebagianya.

Rekrutmen dilakukan agar dapat menyeliksi calon-calon para kader politik yang     baik dan memperjuangkan aspirasi anggota-anggotany serta dan memperjuangkan aspirasi rakyat kita terpilh sebagi kader politik dan dapat mempertahankan kekuasaan. Didalamnya  rekrutmen  harus adanya partisipasi baik dari anggota partai politik maupun dari masyarakat agar suatu pemelihan dapat berjalan dengan baik tampa adanya hambatan-hambatan. Diman dalam hal ini partai politik memberikan kesempatam terhadap masyarakat untuk menggunakan PARTAI  politik sebagai wadah dalam berpolitikan. Didalam partai politik ada yang dikenal dengan pemandu kepentingan, pemandu kepentingan ini adalah berupa aktor-aktor politik dan sebagian dari luar partai politik yang berperan untuk memperjuangkan aspirasi politk bersama partai partai yang bersangkutan demi mencari keuntungan yang ingin mereka capai. Dari semua yang dipaparkan di atas adalah harus adanya komunikasi politik karena , karena tampa komunikasi yang  baik,  maka suatu politik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, hal itu  berjalan tetapi sebuah hasil dari berpolitikan tidak maksimal dengan apa yang di inginkan  sebagia mana dengan apa yang suda direncanakan sejak awal didalam sebua  partai politik  untuk kelangsug  sebuah sistem. Ketika hal-hal ini terjadi kemungkina besar akan terjdinya konflik, ketika terjadinya konflik maka harus ada pengendali konflik,  yang ,mana pengendali konflik inilah yang  akan mengendalikan konflik dengan cara berdialok dengan pihak-pihak konflik untuk menampung berbagai aspirasi dan keinginan dari pihak-pihak yang berkonflik.   Kita konflik suda redah maka yang dilakukan adalah pengontrolan agar konflki tidak terulang kembalik agar tidak menimbulkan  lagi pertikaiyan dari kedua belah pihak.

Bahan bacaan.

            Ramlan Subarki. MEMAHAMI ILMU POLITIK. Jakarta: PT Gramedia widiasaran Indonesia. 2010

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persadawali.2013