Analisis Pembangunan Politik Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2014

Analisis Pembangunan Politik Indonesia Pasca Pemilihan Presiden 2014

                                                                                                                                                                                              Kamaruddin Salim

   Pembangunan politik Indonesia pasca Pilpres 2014 merupakan suatu fokus kajian yang ramai diperbincangkan maupun menjadi headline (berita utama) disetiap media cetak-online maupun media elektronok dan televisi dari pusat sampai daerah.  Terutama fokus kajian yang dikhususkan terkait dengan pembangunan politik Indonesia pasca Pilpres 9 Juli 2014. Pilpres yang direncanakan akan diselengarakan pada  9 Juli tersebut yang diikuti oleh dua (2) Calon Presiden (Capres No. urut 1) yakni, H. Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa  dan Capres No. urut 2, H. Joko Widodo – H. M. Jusuf Kalla, kedua kandidat yang bertarung dalam Pilpres periode ini telah menyita perhatian dan dukungan publik untuk terlibat dalam setiap proses politik yang terjadi. Pemilihan Presiden yang di pilih secara demokratis di masa reformasi saat ini tentunya menunjukkan perkembangan yang baik dalam konteks partisipasi politik rakyat dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Di samping ini, hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah merupakan satu bahwa Indonesia dalam sistem politiknya telah berhasil menerapkan sistem demokratisasi secara baik, walaupun dalam pelaksanaannya tentu mendapat banyak persoalan yang perlu dibenahi.  

Pembangunan politik Indonesia pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, menjadi syarat penting demi kelancaran pembangunan lima tahun Indonesia kedepan. Dan untuk keadaan tersebut, sangat dibutuhkan dukungan yang serius serta aktif dari segenap elemen masyarakat secara langsung kepada pemerintahan baru dan tidak berpatokan pada siapa pun yang terpilih sebagai Presiden. Dengan demikian, siapapun kandidat presiden dan wakil presiden terpilih akan menjalankan amanat rakyat berdasarkan Visi dan Misi yang telah dipaparkan pada kampanye mereka berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur adalah kondisi masyarakat yang dicapai dengan konsep dan proses pembangunan ekonomi inklusif (Baca : Acemoglu & Robinson). Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja (pro job), pengurangan angka kemiskinan (pro poor), pemerataan distribusi pendapatan (pro equity), dan tidak merusak lingkungan hidup (pro environment).

Begitu juga dalam masa pemerintahan barunya memiliki pekerjaan yang cukup berat yakni menyelesaikan permasalahan yang sekarang ini kita hadapi, seperti mengatasi persoalan kedaulatan bangsa (kedaulatan rakyat, kedaulatan wilayah, dan kedaulatan ekonomi), mengatasi besarnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), mengatasi belum memadainya pembangunan infrastruktur.

Di era globalisasi dan informasi yang menguasai seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan suatu pembangunan politik Indonesia yang sesusai dengan cita-cita bersama. Globalisasi informasi dan teknologi yang dimotori oleh dunia Barat.   Dan Indonesia sebagai Negara dunia ketiga tentunya menjadi Negara yang mempunyai ketergantungan yang besar dalam setiap perkembangan globalisasi tersebut.

            Dalam perkembangan zaman yang masif serta berubah secara sporadis, seperti yang digambarkan oleh Alvlin Toffler sebagai Kejutan Masa Depan. Oleh karenanya kecenderungan untuk fokus perhatian tidak semata dominan pada situasi saat ini. Sebab perubahan arah politik kedepan terus menerus mengalami perubahan dan kompleks. Tentunya perubahan pembangunan politik menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dapat diamati dengan dinamika politik aliran yang berbeturan dengan kepentingan politik kenegaraan yang telah digagas bersasarkan amanat UUD 1945 dan Pancasila.

            Perubahan pembangunan politik yang terlihat cepat perubahannya tersebut dinilai sebagai suatu transformasi nilai yang baik demi perubahan aran politik kebangsaan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai institusi yang mempunyai kewajiban untuk menjamin kehidpan yang sejarhtera, adil dan damai bagi warga Negara perlu mendorong praktik nilai-nilai demokrasi yang berbasis pada budaya lokalitas dan menjunjung tinggi semangat kebangsaan, sehingga kemampunan Negara untuk memproteksi segala bentuk persoalan multidimensi yang mengarah pada perpecahan disintegrasi serta konflik horizontal dapat dihindari.

            Arah pembangunan politik kedepan tentu merupakan akumuliasi dari cita-cita reformasi yang terus digalakkan. Di mana, beberapa point penting dari cita-cita reformasi perlu direduksi dalam pembangunan kebangsaan. Diantaranya, mewujudkan nilai-nilai demokratisasi reformasi birokrasi serta desentralisasi kekuasaan. Dalam proses kedepan tentu akan jauh lebih mudah terkait pembangunan politik nasional Indonesia. Namun, menjadi tantangan terbesar pasca Pilpres adalah persoalan politik global. Di mana, Indonesia sebagai Negara yang menjadi sentral dari semua kepentingan bangsa lain, dengan benturan kepentingan yang berbeda-beda pula tentu pembangunan politik Indonesia terkait untuk memproteski segala bentuk kepentingan, baik politik internasional maupun ekonomi.  Dibutuhkan satu sistem politik dari pemerintah untuk mampu menjawab semua kepentingan yang ada. Teror politik global walau dalam medio masa lalu merupakan suatu ancaman yang serius soal eksistensi bangsa, namun dalam percaturan global kedepan Indonesia perlu mempunyai sikap politik kebangsaan  yang jelas. Termasuk dalam semua sektor. Misalnya mendorong isu nasionalisasi, ekonomi kerakyatan serta kedaulatan pangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia masyarakat Indoensia yang siap berkompetisi dengan Negara dan bangsa di dunia. Dan dalam proses mewujukan politik kebangsaan tersebut, Indonesia perlu dipimpin oleh seorang Presiden yang Religius, berani, tegas dan nasionalis dan Humanis.