POLITIK IDENTITAS ETNIS DI MALUKU UTARA

POLITIK IDENTITAS ETNIS DI MALUKU UTARA

Kamaruddin Salim

Politik identitas etnis menjadi fokus utama dalam konteks PILKADA langsung, sehingga dalam praktiknya melibatkan peran aktor informal dan struktur partai serta birokrasi. Proses politik identitas melahirkan semangat etnisitas kian menguat dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013. Pertama, politik identitas etnis memberi ruang besar akan bangkitnya semangat para aktor untuk menguatkan dan membangkitkan posisi elit dan para penguasa lokal di Maluku Utara. Kedua, peran aktor dan struktur menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik yang ada di daerah. Ketiga. Politik identitas etnis yang berkembang di Maluku Utara, yang dilandasi semangat pragmatisme etnisitas sesunguhnya mendorong etnis menjadi kekuatan politik yang lembut dengan lahirnya budaya politik yang harmonis demi terciptanya iklim berdemokrasi yang baik di Provinsi Maluku Utara

Pendahuluan

Pasca Orde Baru, kajian politik indentitas di Indonesia mendapat perhatian yang khusus. Pada masa ini, nuansa kajian politik identitas di Indonesia, lebih terkait pada masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah, bahkan dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sentral dalam wacana politik mereka, akan tetapi, sejatinya, semuanya banyak dipengaruhi oleh ambisi masalah yang tidak secara mudah untuk dijelaskan (Maarif, 2012).

Di arena politik, identitas etnis dihembuskan sebagai isu putra daerah yang kebanyakan dilakukan oleh elit lokal untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politiknya. Tentang hal ini, Eindhoven dengan tegas menyatakan bahwa momentum reformasi telah menghantarkan elit lokal mengonsolidasikan kekuatan identitas (etnis) untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-etnisnya. Hal ini tampak dengan jelas dalam fenomena pembentukan kabupaten baru, di sini, para elit etnis berupaya memisahkan atau melepaskan diri dari kabupaten induknya dengan alasan distingsi sejarah kebudayaan, agama dan etnisnya, (Sjaf, 2014).

Kebangkitan politik identitas di Indonesia tentunya tidak semata-mata bertumpu pada perubahan politik nasional yang pada awalnya bersifat sentralistik dengan kendali rezim Orde Baru dan mendorong lahirnya otonomi daerah serta berkembangnya politik identitas di seluruh Indonesia. Sri Astuti Buchari menggambarkan,otonomi dan demokrasi merupakan isu sentral yang mewarnai dunia politik Indonesia. Gema perubahan yang melekat dalam politik otonomi daerah merembes ke berbagai penjuru tanah air, di antaranya ke Provinsi Kalimantan Barat. (Buchari, 2014). 

Potensi besar yang dimiliki kekuatan etnisitas di tingkat lokal tentunya dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional, sehingga, untuk meloloskan kepentingannya, maka, isu etnisitas dipandang lebih mempunyai peluang. Untuk itu, proses penggarapan dukungan massa menjadi target utama propaganda elit, sehingga isu etnisitas dapat terus direproduksi dan dimainkan dengan secara masif. Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu etnisitas adalah adanya perasaan sentimen etnis tertentu atas berkuasanya etnis lain di suatu wilayah. Akibatnya, masyarakat merasa terpinggirkan dalam wilayah ekonomi ataupun politik - keterbatasan akses tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengkonsolidasian identitas dengan memilih etnis sebagai kendaraan untuk mempertahankan eksistensinya, hal ini yang terjadi di Provinsi Maluku Utara.

Pada hakikatnya, faktor politik etnis yang diboncengi oleh perebutan dan pembagian kekuasaan merupakan faktor terbesar meluasnya isu politisasi identitas etnis pada setiap momentum politik, baik pada PILKADA maupun PILWAKO (Pemilihan Walikota). Indikatornya, pertarungan identitas etnis dalam momentum politik selalu berpijak pada latar belakang etnis atau latar belakang daerahnya. Tentunya, hal tersebut dapat dipelajari sejak terbentuknya Provinsi Maluku Utara pada 1999, serta resistensi konflik dalam tiap pemilihan Gubernur Maluku Utara. Resistensi konflik terfokus pada sentimen antar etnis yang tentunya bermuara pada perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan. Sebagaimana di ketahui,  etnis yang dikatakan dominan dalam pertarungan tersebut adalah etnis Makean, Tidore, Ternate, Sanana serta Togale (Tobelo dan Galela), yang memiliki kesiapan sumber daya manusia yang cukup dan selalu tampil dalam kontestasi politik di Maluku Utara.

Sejak masa empat Kesultanan Islam berdiri sebagai pusat pemerintahan negara dan bangsa menggantikan pemerintahan di bawah Momole dan Kolano, tentunya memberikan gambaran bahwa politik identitas etnis berjalan beriringan. Di mana, sistem pemerintahan yang demokratis berbasis tradisi (adat) hingga kini tetap dipraktikan dalam proses pemilihan dan pengangkatan Sultan baru. Dapat dipastikan bahwa proses berdemokrasi di Moloku Kie Raha (Maluku Utara) menjadi pilar kesatuan dan pengakuan akan seluruh identitas 28 etnis dan 29 bahasa daerah di antaranya etnis Tidore, etnis Ternate, Etnis Bacan, Etnis Makean, Etnis Moti, etnis Sanana, etnis Jailolo, Tobelo, Sangir, Buli, Patani, Kayoa, Maba, Sawai, Weda, Tobaru, Gane, Loloda, Kadai, Galela, Kayoa, Ange, Siboyo, Kao, Makean, dan Sahu. Sehingga demokrasi berbasis tradisi pahami bahwa, dengan banyaknya sub etnis merupakan potensi besar dalam kontestasi politik etnis di Maluku Utara.

Oleh karena itu, menarik untuk dikaji secara politik kemunculan isu etnis terjadi dalam ritme masif pada pelbagai hajatan yang bernuansa politis. Proses politik identitas etnis dalam Pilgub Maluku Utara menjadi gambaran konkret atas dinamika politik etnisitas yang terus dikonstruksi untuk mencapai kekuasaan politik yang diinginkan oleh para aktor politik dalam setiap momentum politik di Maluku Utara.

Pada prosesi pemilihan Gubernur Maluku Utara periode ketiga pada 2013 dan PILKADA MALUT pada 2013 mendorong semangat identitas dalam bentuk etnis menguat ke permukaan dengan maraknya isu pemekaran daerah, Kelurahan dan desa  serta isu politisasi etnisitas dalam struktur birokrasi Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku Utara. Namun, beberapa tahun kemudian, saat prosesi konsesi kepemimpinan usai, isu pemekaran dan politisasi birokrasi pun mereda. Akan tetapi, paska Pilgub, isu etnis tetap berkembang dan hangat di masyarakat. Hal ini terbukti dengan terpilihnya KH. Abdul Gani Kasubah dan M.Natsir Thaib, pada Pilgub 2013 dianggap sebagai representasi dari etnis Togale dan Tidore.

Untuk mengkaji dinamika politik identitas etnis dalam perebutan kekuasaan politik di Maluku Utara tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analitis (Singaribuan, 1986),  dan penulis menggunakan landasan teori politik identitas Castells, teori strukturasi Anthony Giddens serta teori budaya politik Almond and Verba, untuk menjadi dasar dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan tentang politik identitas, peran aktor/struktur dan keterkaitannya dengan proses budaya politik dalam Pilgub Maluku Utara 2013.

Relasi Antaretnis dan Kekuatan Politik Identitas Etnis

Politik identitas merupakan suatu ideologi yang ada dalam setiap etnis; keberadaannya bersifat laten dan potensial dan sewaktu-waktu dapat muncul ke permukaan sebagai suatu kekuatan politik yang dominan. Secara empiris, politik identitas merupakan aktualisasi partisipasi politik yang terkonstruksi dari akar budaya masyarakat setempat, dan mengalami proses internalisasi secara terus-menerus di dalam kebudayaan masyarakatnya dalam suatu jalinan interaksi sosial, (Buchari, 2014).  Menurut Castells (dalam Buchari, 2014), politik identitas merupakan partisipasi individual pada kehidupan sosial yang lebih ditentukan oleh budaya dan psikologis seseorang. Identitas merupakan proses konstruksi dasar dari budaya dan psikokultural dari seorang individu yang memberikan arti dan tujuan hidup dari individu tersebut, karena, terbentuknya identitas adalah dari proses dialog internal dan interaksi sosial. 

Selaras dengan yang tersebut di atas, Castells (dalam Munandar, 2013) menambahkan bahwa dalam dunia dengan pusaran arus kekayaan, kekuasaan dan imajinasi berskala global, pencarian identitas, baik kolektif maupun individual menjadi sumber yang paling dasar  dari pemaknaan the fundamental source of meaning. Pencarian identitas dan makna ini bukan merupakan sesuatu yang sama sekali baru, sebab identitas khususnya berbasis agama dan etnis telah menjadi akar makna hidup manusia sejak peradaban hadir di muka bumi. Namun, dewasa ini, dalam sebuah periode sejarah yang ditandai oleh destrukturisasi organisasi dan delegitimasi institusi, telah melenyapkan gerakan-gerakan sosial yang berdampak besar dan ekspresi kultural yang bersifat sementara. Dengan kata lain,  meski bukan satu-satunya, namun identitas menjadi sumber makna yang utama. Orang semakin mengatur, menata makna hidup mereka bukan seputar apa yang mereka lakukan, akan tetapi, lebih berbasis pada apa yang mereka percayai. Sementara itu, jejaring global dari pertukaran instrumental (global network of instrumental exchanges) secara selektif memati-hidupkan individu, kelompok, wilayah dan bahkan negara, seturut relevansi mereka di dalam memenuhi tujuan-tujuan yang diproses dalam logika jaringan itu.

Selanjutnya, menurut Castells (dalam Munandar, 2013), konstruksi identitas menggunakan bangunan material dari sejarah, geografi, biologi, produksi dan reproduksi institusi, memori kolektif dan fantasi pribadi, aparat kekuasaan, dan ajaran agama. Kemudian, permasalahannya adalah bagaimana seseorang atau kelompok orang mengonstruksikan pembangunan identitas, lalu siapa yang berperan untuk menentukan arah pembangunan identitas tersebut dan apa kegunaannya? Dalam hubungan ini Castells (dalam Munandar, 2013) menyebutkan:

a.    Identitas legitimasi (legitimizing identity); identitas yang diperkenalkan oleh sebuah institusi yang mendominasi suatu masyarakat untuk merasionalisasikan dan melanjutkan dominasinya terhadap aktor-aktor sosial, seperti misalnya suatu institusi negara yang mencoba meningkatkan identitas kebangsaan anggota masyarakat. Institusi tersebut memang telah mendapatkan legitimasi untuk melakukan hal-hal tersebut.

b.    Identitas resisten (resistance identity); sebuah proses pembentukan identitas oleh aktor-aktor sosial yang dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi dan stereotipe dari pihak-pihak lain sehingga membentuk resistensi dan pemunculan identitas yang berbeda dari pihak  yang mendominasi dengan tujuan untuk keberlangsungan hidup kelompok atau golongannya. Hal ini disebutkan sebagai sebuah terminologi ketika Calhoun mengidentifikasi munculnya politik identitas.

c.    Identitas proyek (project identity); suatu identitas ketika aktor-aktor sosial membentuk suatu identitas baru yang dapat menentukan porsi-porsi baru sekaligus mentransformasikan struktur masyarakat tersebut secara keseluruhan. Misalnya, ketika sekelompok aktivis feminisme berusaha membentuk identitas baru perempuan, mengasosiasikan ulang posisi perempuan dalam masyarakat, dan akhirnya merubah struktur masyarakat secara keseluruhan dalam memandang peranan perempuan.

Dalam masyarakat yang multietnik, dinamika politik senantiasa memiliki “tegangan” yang lebih tinggi disbanding dengan daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat dilihat pada kontestasi politik di tingkat lokal pada beberapa PILKADA provinsi, kabupaten dan kota yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat politik maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, daerah asal, putra daerah atau pendatang.

Untuk memahami uraian Castells tentang politik identitas yang menitiberatkan pada identitas resisten, identitas legitimasi, dan identitas proyek, maka, dapat digambarkan bahwa  perhelatan politik identitas etnis di Maluku Utara paska reformasi sudah berang tentu melahirkan berbagai persoalan baru yang sengat membekas di benak seluruh masyarakat Maluku Utara. Pada 2013 proses mobilisasi etnis dalam konstestasi politik secara terang-terangan dilakukan oleh para elit politik dan birokrasi, sehingga dapat dikatakan sebagai satu matarantai yang tak terpisahkan dalam dinamika politik etnis atau  ego etnisitas cederung membudaya dan mengakar dalam pelbagai segi kehidupan sosial-budaya masyarakat Maluku Utara.

Dalam perkembangannya, apa yang terjadi di Maluku Utara sejak periode 1999-2009 lahirnya elit-elit baru (aktor politik dan aktor dalam struktur birokrasi) yang ada di Maluku Utara saat ini, sejatinya sebahagian dari mereka adalah elit-elit tradisional (kesultanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) yang menjelma dan menyesuaikan diri sebagai aktor politik baru dan terorganisasi dengan baik.

Reproduksi Identitas dan Konstruksi Politik

Uraian pada bagian ini lebih dipusatkan pada kekuatan struktur sosial yang terlembaga secara formal, seperti partai politik, organisasi paguyuban dan kebijakan di kalangan kesultanan tanpa  mengabaikan kekuatan lain, seperti hubungan kekuasaan antaretnis, adat-istiadat, dan otonomi daerah yang memberi pengaruh bagi tatanan sosial-politik di Maluku Utara. Perspektif struktur ini dikaitkan dengan elemen budaya dan proses yang terstrukrur dalam  pertarungan memperebutkan kekuatan dan dominasi yang dilakukan lewat  nilai-nilai budaya, yakni etnis dan adat-sitiadat.

Sejatinya, konsep inti teori strukturasi terletak pada gagasan tentang struktur, sistem dan dualitas struktur. Secara harfiah, struktur mengandung arti  sebagai hal-hal yang menstrukturkan (aturan dan sumber daya) sehingga memungkinkan adanya praktik sosial yang dapat dipahami kemiripannya di ruang dan waktu yang memberi mereka bentuk sistemis. Walau tidak terdapat dalam ruang dan wkatum, namun, fenomena sosial juga dapat  distrukturalkan. Meminjam Giddens, struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia. Konsep strukturasi, yang dipremiskan sebagai gagasan bahwa “terbentuknya aktor dan struktur bukan merupakan dua fenomena yang terlepas satu sama lain, dualisme, namun merepresentasikan dualitas unsur struktural sistem sosial adalah media dan hasil dari praktik yang mereka organisasi secara rekursif”, atau momen produksi tindakan juga merupakan salah satu reproduksi dalam koteks keputusan kehidupan sehari-hari, (Giddens, 2010).

Inti dari teori strukturasi Giddens yang fokus pada praktik sosial adalah teori hubungan antara aktor dengan struktur. Menurut Bernstein “tujuan fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh antara agen dan struktur. Setidaknya ada dua tema sentral yang menjadi poros pemikiran Giddens, yaitu: hubungan antar struktur (sturkture) dan pelaku (agency). Serta sentralitas ruang (space) dan waktu (time.) (Giddens, 2010). Dengan kata lain, agensi (aktor) dan struktur tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan sebagai  dua sisi koin yang sama. Dalam bahasa Giddens (2010), mereka adalah dualitas, semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agensi (aktor) dan struktur terjalin erat dalam aktivitas atau praktik yang terus-menerus dijalankan oleh manusia.

Dalam memahami teori strukturasi yang ditawarkan oleh Giddens untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling mempengaruhi antara aktor dan struktur. Oleh sebab itu,  dalam upaya untuk menelusuri korelasi antara aktor dan struktur dalam politik identitas etnis di Malaku Utara --- sudah barang tentu melewati   suatu proses yang panjang sejak  Provinsi Maluku Utara ditetapkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dimekarkan dari Provinsi Maluku sebagaimana yang tertera dalam UU 46/1999, 4 Oktober 1999. Tidak ada yang bisa menepis betapa undang-undang ini juga mempertimbangkan beberapa kelompok elit yang ada Maluku Utara.  Akan tetapi, dalam proses pemekaran tersebut, sudah sejak awal terjadi  tarik-menarik antara para aktor politik; di antaranya kelompok adat yang diwakili oleh kesultanan dan para aktor politik yang duduk di birokrasi dan partai politiknya. Secara aklamasi, provinsi baru tersebut  dinamakan Maluku Utara. Bukan nama yang terdengar terlalu tradisional, Maluku Kie Raha, sebagaimana yang dikehendaki sultan. Namun, untuk sementara, sebagaimana keinginan sultan, maka, ibu kota tetap dipertahankan di Ternate. Dengan catatan, suatu saat,  sebagaimana yang diinginkan oleh lawan-lawannya akan dipindahkan ke sebuah desa bernama Sofifi di Kota Tidore Kepulauan. Sejatinya, demokrasi menjadi bagian yang teramat penting dari semua itu, Bahkan,  undang-undang dengan secara khusus menyatakan bahwa DPR harus dipilih dari pemilu yang dilakukan di Maluku Utara --- dan pada akhirnya,  DPR inilah yang akan mengangkat Gubernur, (Klinken, 2010). Oleh karena itu, dengan adanya PILKADA langsung, maka, relasi dan tindakan proses politik serta perubahan  polarisasi kepentingan politik dengan secara bersamaan pun bermunculan. Para  aktor yang terlibat dalam kontestasi tersebut pun berubah, semua kelompok adat, salah satunya pihak kesultanan yang selama ini tampil sebagai aktor yang paling dominan, sontak kehilangan peranannya dan digantikan oleh aktor informal, kelompok etnis, mahasiswa dan LSM. Seiring dengan itu, peran struktur formal pun mengalami perubahan signifikan dengan melemahnya peranan struktur partai sebagai mesin politik serta birokrasi yang melegetimasi kekuatan politik sentralistik dalam momentum PILKADA.

Meminjam Giddens yang menyatakan bahwa hubungan antara pelaku (aktor) dan struktur adalah merupakan relasi dualitas yang sering terjadi dalam praktik sosial dapat berupa kebiasaan. Dengan kata lain, dualitas yang terjadi dalam fakta bahwa suatu “struktur mirip pedoman” yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat dan waktu tersebut adalah merupakan hasil pengulangan dari pelbagai tindakan. Schemata yang mirip ‘aturan’ itu juga menjadi sarana ‘medium’ bagi keberlangsungan sosial. Giddens menyebut skemata itu struktur, (Giddens, 2010).  Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa proses reproduksi etnisitas kemudian menjadi modal politik yang besar dalam proses PILKADA langsung di Maluku Utara, tentunya telah menjadi kebiasaan sebagaimana yang dipraktikan oleh para aktor. Sehingga sulit dihindari bila komodifikasian etnis sebagai modal politik dianggap lumrah dan menjadi budaya politik oleh para aktor informal, aktor birokrasi dan partai politik di Maluku Utara.

Budaya Politik dan Pertarungan Para Aktor

Kebudayaan sendiri diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal atau pikiran manusia, sehingga dapat menunjuk pada pola pikir, perilaku serta karya fisik sekelompok manusia. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, perkataan kultur berasal dari kata Latin culture (kata kerjanya colo, colere) dan artinya memelihara atau mengerjakan, mengelola. Selama berabad-abad, dalam berbagai bahasa, arti aslinya masih dapat dirunut. Pemakaian perkataan kultur sekarang menunjukkan kehidupan masyarakat dalam penjelmaan aneka ragam (Alisjahbana, 1986).

Perkembangan kebudayaan dalam masyarakat tentunya menjadi kajian penting bagi para ilmuwan sosial dan politik. Kaitan dengan perkembangan kebudayaan tersebut, Gabriel A Almond dan Verba (1984) berpendapat walau gerakan menuju teknologi dan rasionalitas organisasi telah tampil dengan keseragaman di seluruh dunia, namun, yang menjadi masalah tentang substansi kebudayaan dunia yang sedang berkembang ini adalah politisnya. Akan tetapi, petunjuk ke arah perubahan politis masih cukup kabur. Salah satu aspek dari kebudayaan politik dunia yang baru dan dapat dilihat adalah ia akan menjadi kebudayaan politik dalam partisipasi. Oleh sebab itu, jika ada revolusi politik yang melanda seluruh dunia, maka, hal itu dapat disebut sebagai eksplosi partisipasi. Boleh dikata, di semua negara-negara baru, kepercayaan bahwa manusia biasa secara politik adalah relevan karena ia harus termasuk sebagai partisipan dalam sistem politik yang disebarluaskan. Kelompok manusia dalam jumlah besar yang berada di luar arena politik menuntut jalan masuk ke dalam sistem politik --- dan jarang terjadi ada kaum elit yang tidak memiliki komitmen terhadap tujuan ini.

Menurut Almond dan Verba (1984), untuk memahami kebudayaan politik harus lebih dari konsep khususnya karena memungkinkan untuk memanfaatkan kerangka kerja konseptual dan pendekatan antropoligi, sosiologi dan psikologi. Dengan kata lain, pemikiran akan diperkaya dengan menggunakan berbagai kategori antropoligi dan psikologi seperti sosialisasi, konflik, kebudayaan dan akukturasi. Selain itu, juga diperlukan kemampuan untuk memahami kelahiran dan transformasi sistem politik yang berkembang, ketika memanfaatkan teori dan spekulasi yang berkaitan dengan fenomena umum dari struktur dan proses sosial.

Lebih lanjut, Almond dan Verba (1984) mengatakan; kebudayaan politik suatu bangsa adalah merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa tersebut. Berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Almond dan Verba, maka, dapat dipahami bahwa terjadinya politik identitas etnis dalam praktik politik di Maluku Utara menunjukkan bahwa pertarungan antar para aktor politik dan elit dalam struktur untuk melegitimasi isu etnis dengan mendorong pola-pola orientasi khusus untuk mencapai tujuan politiknya. Akibatnya, persinggungan antar kelompok etnis dalam pertarungan politik  ketika proses PILKADA langsung bergulir, sontak mencuat ke permuakaan dengan secara terbuka. Konstruksi semangat etnistas dalam politik di Maluku Utara mencapai klimaksnya tatkala PILKADA langsung menjadi pertarungan kepentingan secara terbuka bagi para aktor ataupun masyarakat yang berkompetisi dalam arena politik dengan secara demokratis. Keadaan itu membuka ruang konflik yang sulit untuk dihindari, dan terjadi terus menerus dalam setiap momentum politik. Almond dan Verba (1984) dalam merumuskan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik yang mengacu pada aspek-aspek dan objek yang dibakukan serta hubungan antar keduanya, termasuk:

a.       Orientasi kognitif; pengetahuan atas mekanisme input dan  output sistem politik, termasuk pengetahuan atas hak dan kewajiban selaku warga negara.

b.      Orientasi dafektif; perasaan individu terhadap sistem politik, termasuk peran- peran para aktor (politisi) dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, dan yudikatif).

c.       Orientasi evaluatif; keputusan dan pendapat tentang objek-ojek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan; misalnya nampak saat pemilu.

Kemudian Almond dan Verba (1984) menjabarkan bahwa dalam menggolongkan objek orientasi politik dimulai dengan pembahasan sistem politik secara umum. Keduanya bahkan memberikan perhatian penting pada sistem sebagai suatu keseluruhan dan termasuk perasaan tertentu, seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa seperti besar atau kecil, kuat atau lemah serta pengertian dan evaluasi terhadap pemerintah, seperti demokrasi, konstitusional atau sosialistis. Pada bagian lain, Almond dan Verba membedakan orientasi-orientasi terhadap pribadi sebagai aktor politik, isi dan kualitas, norma-norma kewajiban politik seseorang serta isi dan kualitas kemampuan diri setiap visi sistem politik. Untuk membahas masalah-masalah sistem politik, secara tegas Almond dan Verba membedakan menjadi tiga golongan objek sebagai berikut; pertama, peranan atau struktur khusus; seperti badan legislatif, eksekutif dan birokrasi. Kedua, pemegang jabatan; seperti pemimpin monarki, legislator dan administrator. Ketiga, kebijaksanaan, keputusan, atau penguatan keputusan, struktur, pemegang jabatan dan struktur secara timbal balik yang dapat diklasifikasi; apakah mereka termasuk dalam proses atau input politik atau dalam proses administratif atau output.

Selanjutnya, untuk memahami tiga orientasi politik yang diuraikan oleh Almond dan Verba di atas dalam kaitannya dengan perkembangan orientasi politik yang terjadi di Maluku Utara semenjak zaman kesultanan, maka, dapat dipahami bahwa pengaruh sultan dan lembaga kesultanan hingga akhir 1950-an masih tergolong kuat. Kemudian, baru pada1960, Maluku Utara dipimpin oleh Bupati Jahir Anong yang berlatar belakang Militer. Sejak saat itu, peran kesultanan di Maluku Utara semakin memudar karena terpisah dengan lembaga pemerintahan. Jika dilihat secara struktur kelembagaan, sejatinya, sampai saat ini, empat kesultanan yang ada di Maluku Utara masih hidup dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip lokal yang dianut. Namun, bila melihat peran serta dan kontribusinya bagi kehidupan masyarakat, selain hanya sebagai lembaga adat dan budaya, lembaga kesultanan tidak lebih dari kebanggaan masa lalu belaka.

Dari empat lembaga kesultanan yang ada, boleh dibilang hanya Kesultanan Ternate yang muncul sebagai sebuah kekuatan untuk mengenalkan budaya Maluku Utara di tingkat nasional. Saat ini, peran kesultanan lebih bersifat individu, dalam arti sosok sultan muncul dan menjelma sebagai elit baru Maluku Utara. Para sultan sadar, lembaga yang mereka pimpin tidak lagi superioritas seperti dulu, sehingga, mereka pun muncul dengan kekuatan basis massa yang dipunyai untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada di Maluku Utara (Abbas, 2013),

Selanjutnya, Almond dan Verba, membagi kebudayaan politik ke dalam tiga tipe; yakni kebudayaan politik parokial, kebudayaan politik subjek dan kebudayaan politik partisipan. Dengan merujuk pada tiga kebudayaan politik yang diuraikan oleh Almond dan Verba, bila dikaitkan dengan perkembangan budaya politik yang terjadi di Maluku Utara sejak memasuki era Orde Baru sampai era reformasi --- atau dari Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 --- sejatinya, terdapat pergesekan yang signifikan dalam peta perpolitikan serta pemerintahan di Maluku Utara. Pada awalnya perananan lembaga kesultanan dan sultannya begitu dominan dalam struktur politik dan pemerintahan di Maluku Utara, akan tetapi, dalam era in, peran kesultanan tidak lagi mempunyai porsi yang besar. Pergeseran konfigurasi elit lokal telah memunculkan elit baru di Maluku Utara dan terbagi dalam dua kelompok besar, yakni elit politik dan elit birokrasi, (Abbas, 2013).

Memudarnya peran kesultanan sebagai basis kekuatan kultural dan politik di Maluku Utara, sudah barang tentu menjadi satu keniscayaan bahwa akan terjadi ketidakkeseimbangan kebudayaan politik partisipan kesultanan yang merupakan suatu bentuk kultur dengan anggota-anggota masyarakat yang cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif di Maluku Utara sebagaimana yang dimaksudkan Almond dan Verba. Kenyataan itu, secara langsung mendorong dinamika budaya politik baru tanpa campur tangan pihak kesultanan dan dalam konteks PILKADA langsung, proses politik berbasis etnisitas lebih dominan terjadi di Maluku Utara.

Dominasi Aktor-Struktur dan Kontestasi Aktor Kelompok etnis di Maluku Utara

Berbicara mengenai praktik dominasi aktor, struktur dan pertarungan etnis terkait dengan Pemilihan Gubernur Maluku Utara, sejatinya,  dominasi para aktor tersebut cenderung terlibat aktif dalam setiap kontestasi politik baik yang berasal dari partai politik, birokrasi, maupun struktur informal --- seperti dari organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, dan tokoh (aktivis) mahasiswa.

Sementara, jika dilihat dari sejarah perjalanan praktik politik identitas etnis yang berkembang saat ini, lebih cenderung melibatkan aktor dan struktur, serta menyeret penguatan ego atas budaya dari masing-masing etnis yang ada di Maluku Utara. Dengan mengedepankan parade kekuatan yang secara alamiah terus terpelihara kepentingannya, maka, Giddens (2009) berpandangan bahwa kepentingan kelompok yang dominan erat berkaitan dengan pelestarian status quo. Dengan demikian, bentuk-bentuk makna yang menaturalisasikan kondisi yang telah ada dengan menghambat pengakuan atas sifat masyarakat manusia yang dapat diubah dan berciri historis berperan untuk melanggengkan kepentingan semacam itu. Sepanjang sejarah, kenyataan tersebut dipahami dan dapat mengacu  pada kondisi-kondisi ketika relasi sosial tampak memiliki sifat undang-undang alami yang tetap dan tak dapat diganggu gugat, maka, kenyataan identitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk utama keberlangsungan proses naturalisasi masa kini.

Dengan kata lain, sejatinya, penonjolan kekuatan identitas etnis dan relasi yang dilakukan para aktor tersebut pada hakikatnya merupakan pijakan dari kondisi objektif etnisitas yang merasa berpeluang untuk menonjolkan eksistensinya dan tidak melanggar konstitusi, serta cita-cita demokrasi langsung. Dalam hal ini, kondisi dan kedudukan kelompok (identitas) etnis yang terlibat dalam PILKADA langsung tersebut dapat mendorong lahirnya civil society yang kuat di daerah. Dalam konteks Maluku Utara, peran aktor melalui organisasi paguyuban yang berbasis etnis sangat berpengaruh dan dominan dalam kontestasi politik.

Selain itu, keterlibatan aktor birokrat sebagai peran kelompok lapangan tengah yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dan jejaringnya jauh lebih efektif daripada partai politik. Pemetaan lebih lanjut atas dominasi aktor informal dan sturktur formal dalam kontestasi atas etnis dalam PILGUB Maluku Utara, dapat dilihat sampai sejauh mana usaha para aktor dalam membangun isu etnis dalam upaya untuk memetakan masyarakat pemilih berdasarkan garis keturunan dari para kontestan yang tampil sebagai kandidat Gubernur Maluku Utara. Tidak ada yang bisa menepis, betapa konfigurasi etnis dapat terlihat dengan hadirnya para calon Gubernur ataupun calon Wakil Gubernur. Terkait dengan peran kekuatan lapangan tengah yang dalam hal ini para aktor etnis yang mewakili kelompok masing-masing kandidat, mereka terus berupaya untuk melembagakan kekuatan politiknya. Walau secara struktur politik tidak dipandang serupa lembaga partai, namun, kekuatan ini mampu memetakan kekuatan politik para kandidat dengan secara politik yang berbasis etnis.

PILGUB 2013, sejatinya,  merupakan suatu kontestasi politik yang setidaknya menguatkan salah satu etnis yang selama beberapa dekade belum tampil sebagai petarung utama dalam PILGUB --- terutama, pada putaran pertama proses pemilihan Gubernur Maluku Utara. Etnis yang baru tampil sebagai kandidat yang bersaing dengan etnis yang telah lama menjadi langganan PILGUB, adalah etnis Tobelo-Galela yang diwakili oleh KH.Abdul Gani Kasuba, Sahrin Hamid dan Hein Namotemo. Sementara, etnis yang setiap PILGUB selalu tampil sebagai kandidat adalah etnis Tidore yang diwakili oleh Syamsir Andili, Muhammad Natsir Thaib, Malik Ibrahim dan Hasan Doa, sedang etnis Makean-Kayoa, diwakili oleh Muhadjir Albar dan Ismail Arifin. Selanjutnya, dangkan etnis Tionghoa diwakili oleh Namto Hui Roba dan Beny Laos, sedang etnis Sanana dan Buton diwakili oleh Ahmad Hidayat Mus yang merepresentasikan etnis yang berkaitan dengan dominasi politik di Maluku Utara (Deni, 2014).

Jika kita mau merunut sejenak ke belakang, proses dominasi aktor-struktur dalam PILGUB Maluku Utara, sesuai dengan sejarah Pemilukada yang berlangsung di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi senantiasa diwarnai dengan konflik, salahsatunya  adalah konflik yang bernuansa etnis. Pada saat itu, para aktor dan struktur yang merasa mempunyai kekuatan politik etnis akan tampil bahkan berani melegitimasikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses demokrasi di Maluku Utara. Akibatnya, legitimasinya ketika berhadapan dengan para aktor etnis maupun para kandidat yang menggunakan ego etnis sebagai modal politiknya. Akan tetapi, sejauh ini, dominasi aktor-struktur yang menggunakan politik etnis hanya mencuat ketika proses PILGUB.

Relasi  Para Aktor Partai Politik di PILGUB 2013

Relasi aktor partai politik dalam PILGUB Maluku Utara 2013 merupakan suatu kewajaran, karena, Pemilukada adalah hajatan partai politik dalam rangka mengusung kandidat atau calon pejabat publik di pemerintahan daerah. Sebagaimana dipahami, pejabat publik yang diusung adalah merupakan perpanjang tangan dari masyarakat politik; baik partai politik, DPRD ataupun kelompok kepentingan, oleh karena itu, penguatan pada arena kepartaian pun menjadi sangat urgen. Stigmatisasi partai politik sebagai aktor yang hanya merebut, membagi dan mempertahankan kekuasaan  menjadi benar bila dari masing-masing aktor partai politik di Maluku Utara termotivasi hanya semata-mata untuk memperebutkan kursi jabatan politik, seperti jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Akan tetapi, proses politik yang lahir melalui partai politik seakan bias dalam kepemimpinan para pejabat publik yang telah menang bertarung, akan tetapi, tidak mampu melaksanakan program yang diusung partai dan mengedepankan kepentingan masyarakat (Deni, 2014).

Penggambaran atas realitas politik di Maluku Utara dengan perilaku para aktor partai dan kandidat yang diusung untuk tampil dalam kontestasi PILGUB Maluku Utara, tentunya,  menggambarkan kondisi suatu daerah yang demokratis yang ditandai dengan adanya dan berfungsinya partai politik di daerah tersebut. Apalagi,   partai politik adalah sebuah lembaga yang merupakan  tempat berkumpulnya  orang-orang yang secita-cita,  seideologi yang bekerja, berinteraksi  untuk  pencapain tujuan tertentu --- dengan kata lain, partai politk  adalah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi penyaringan pendapat, pembulatan, melalui suatu perbincangan untuk dapat memenangkan pemilihan umum dan PEMILUKADA.

Dengan asumsi lain bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh tanpa partai politik, akan tetapi, kita juga harus mengakui betapa demokrasi tidak sempurna tanpa partai politik. Eratnya hubungan antara partai politik dengan demokrasi terletak pada hakikat dan latar belakang berdirinya partai politik yang tumbuhkembang seiring dengan semangat kebebasan dan keberpihakan pada naluri kerakyatan. Sehingga dapat dikatakan, partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Kondisi semacam ini, berbeda dengan realitas politik Maluku Utara, secara umum masyarakat beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan tentu mempunyai tendensi etnis dan langsung direspon dengan ragam asumsi politis.

Secara teoritis, sejatinya dapat dipahami bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang berusaha mengejar kedudukan dalam pemerintah yang secara bersama-sama terkait oleh identitas atau pun label yang dimilikinya. Partai politik merupakan sebuah wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menegakkan amanat dan dilakukan melalui suatu proses  politik; yakni PILGUB. Secara umum dapat dipahami bahwa fungsi partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita secara kelembagaan. Dalam hal ini, politik yang sama yakni memaksimalkan terpenuhinya kepentingan kekuasaan baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam wilayah yang luas. Di sini,  partai politik berfungsi sebagai suatu lembaga yang dapat memperjuangkan dan mendistribusikan kekuasaan. Salah satu  fungsi inilah yang paling menonjol dilakukan oleh para pimpinan parpol. Akan tetapi, berpijak pada realias tentang kondisi partai di Maluku Utara, sejatinya, partai  belum menjalankan fungsinya dengan secara baik dan maksimal.

Peran aktor politik dalam PILKADA atau PILGUB Maluku Utara berada dalam arena partai politik, namun demikian, sekaqli ini, partai politik tidak bertarung sendiri-sendiri. Melainkan melalui mekanisme koalisi. Dengan demikian persaingan partai yang terjadi adalah merupakan cerminan adanya persaingan peran partai yang mewarnai PILGUB di Provinsi Maluku Utara periode 2013 – 2019. Selaras dengan itu, aktor-aktor partai yang ikut serta dalam PILGUB periode 2013 di antaranya Partai Golongan Karya (Golkar), partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, PKPB dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mengusung kandidat Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa, sedang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republikan, PPRN, dan PKPI mengusungan kandidat Abdul Gani Kasuba dan Naser Thaib, sementara, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat mengusung Muhajir Albar dan Sahrin Hamid, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Barnas, dan PPN mengusung kandidat Namto Hui Roba dan Ismail Arifin, dan Heim N dan Malik Ibrahim mencoba melalui jalur independen (www.kpu, go.id).

Dalam konteks peran partai dan kandidat yang diusung melalui koalisi, ternyata para elit partai masih menggunakan kekuatan aktor etnik dalam memproduksi gagasan etnisitas sebagai politik yang bercirikan demokrasi. Persoalan utamanya tatkala menguatkanya politik etnis yang dimodifikasi oleh aktor politik kemudian menjadi isu dalam PILGUB, sudah barang tentu, modivikasi tidak mutlak terpusat di satu etnis atau di suatu wilayah tertentu. Hal ini mengingat para aktor partai memahami akan pemahaman politik etnis masyarakat Maluku Utara yang bermuara pada kesadaran kelompoknya dan kesadaran menghormati elit politik yang berasal dari lingkaran etnisnya. Oleh sebab itu, partai politik di daerah, dapat memposisikan narasi sentimen etnis yang cenderung berlebihan, namun, masih  memungkinkan dalam merepresentasikan politik identitas etnis dalam proses PEMILUKADA.

Dinamika Budaya Politik dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013

Dinamika budaya politik dalam PILGUB Maluku Utara, dengan menyoroti proses budaya politik yang dilakukan para aktor informal dan aktor dalam struktur, ternyata, , kelompok etnis dijadikan sebagai kekuatan utama untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Sehingga, dengan secara langsung terus mendorong tampilnya dominasi etnis dalam setiap kontestasi politik. Persinggungan antara aktor informal dan struktur partai serta birokrat dalam PILGUB Maluku Utara telah melahirkan suatu budaya politik yang sudah barang tentu berimplikasi pada kehidupan sosial pragmatis masyarakat ketika menghadapi momentum politik.

Dinamika budaya politik di Maluku Utara sejak berlangsungnya PILKADA langsung, menyisakan catatan demokrasi yang suram. Proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik, sontak memudar karena tidak disiapkan secara matang, sehingga, masyarakat senantiasa terjebak dalam konflik sosial-politik. Inilah yang  terlihat pada konflik 1999-2009 lalu. Betapa masyarakat di Maluku Utara dengan mudah kehilangan nilai kemanusiaan dan kekeluargaan. Sejarah konflik sosial pada 1999-2000 yang lalu, tentunya menyisakan catatan politik yang buruk. Saat itu, persinggungan antar para aktor diberbagai kelompok etnis mengemuka. Hal ini terlihat ketika tampilnya Abdul Gafur dan Thaib Armayin sebagai Kandidat Gubernur Maluku Utara perdiode 2004-2007 dan 2009. Dalam konstestasi ini, Abdul Gafur yang dianggap merepresentasikan etnis Tidore dan Patani kalah dari kandidat Thaib Armayin yang merepresentasikan etnis Makean dan Ternate.

            Sejatinya, budaya politik Maluku Utara dalam proses PILGUB yang berujung pada konflik antar etnis, senantiasa direproduksi oleh elit dan struktur guna melanggengkan kepentingan politik mereka. Dalam hal ini, Almond dan Verba melakukan analisa perbandingan terkait dengan kebudayaan politik dari lima demokrasi kontemporer. Almond dan Verba (1990) menekankan masalah kebudayaan politik sebuah negara ketimbang karakter nasional atau modal personalitas pada sosialisasi politik, bukan mengembangkan seseorang dalam artian umum. Sesungguhnya, dengan memahami apa yang dipaparkan oleh Almond dan Verba dalam praktik budaya politik yang berkembang di Maluku Utara, adalah merupakan suatu penggambaran akan buruknya praktik demokrasi dan sosialisasi politik yang dilakukan oleh pada aktor politik, terutama mereka yang berasal dari partai politik dan birokrasi pemerintahan di Maluku Utara. Hal ini tercermin ketika proses PILGUB berlangsung, yang menonjol adalah semangat kelompok etnis dan kelompok partai tanpa mengindahkan semangat kedaerahaan yang bersifat umum. Secara alamiah dapat dikatakan, yang menjadi semangat dalam PILGUB adalah semangat individu dan kelompok etnis. Oleh sebab itu, terasa lumrah bila perjalanan demokrasi di Maluku Utara mandeg dan sarat dengan konflik antar aktor politik.

 Simpulan

Politik identitas etnis dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2013 merupakan realitas politik yang secara sadar dikonstruksi oleh para aktor informal dan struktur partai politik, serta struktur birokrasi pemerintahan untuk mengeksitensikan semangat etnis dalam meraih dukungan politik dari masyarakat ataupun kelompok etnisnya. Proses reproduksi politik identitas etnis yang berlaku dalam PILKADA Maluku Utara pun tampil menjadi kekuatan politik yang dominan. Selaras dengan itu, peran para aktor informal di luar struktur partai politik dan struktur birokrasi pun bergerak seakan menjadi mesin politik alternatif dalam menunjang eksistensi dan keberanian tampil sebagai penyokong para kandidat yang bertarung dalam PILKADA langsung.

Oleh sebab itu, konstruksi politik indentitas etnis yang dibangun dengan menampilkan etnis sebagai modal utama politik dalam PILKADA Maluku Utara tersebut pada intinya memungkinkan para aktor untuk mengkonstruksi etnisitas sebagai upaya menggeser kekuatan elit yang peran politiknya selama ini diperhitungkan dalam PILGUB Maluku Utara. Dengan kata lain, hadirnya kekuatan etnis sebagai kekuatan politik secara perlahan-lahan menggeser kekuatan elit kesultanan dan birokrat yang selama ini dominan. Oleh karena itu, bisa dikatakan kekuatan politik etnis sebagai sebuah kekuatan politik yang lembut karena tiap kelompok etnis di Maluku Utara mempunyai peranan dan terlibat secara langsung dalam kontestasi serta memberi dinamika berdemokrasi yang terbuka bagi masyarakat.

Di samping itu, tampilnya organisasi mahasiswa dan masyarakat dalam PILGUB Maluku Utara menjadi gambaran konkret akan lemahnya partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga politik yang berkewajiban melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, partai politik dinilai gagal, sehingga, dukungan masyarakat pun minim. Lemahnya partai politik di kalangan masyarakat tersebut dengan sendirinya melegitimasi peran para aktor informal untuk tampil secara terbuka dalam mengkonsolidasikan politik dalam menyokong sentimen etnisitas di Maluku Utara yang kental dan telah membudaya dalam masyarakat demi menjaga keseimbangan praktik politik dan kekuasaannya.

Kepustakaan

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1986. Antropologi Baru. Jakarta:  Dian Rakyat.

Abbas, Rusdi J. 2013. Demokrasi di Aras lokal. Praktik Politik Elit Lokal di Maluku Utara. Yogyakarta: Cerahmedia.

Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. Budaya Politik, Tingkah Laku Politik  dan Demokrasi di Lima Negara. Penerjemaah: Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.

Buchari, Sri Astuti. 2014. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Deni, Aji. 2014. Politik Elit Lokal. Pemilu,Konflik dan Multikuturalisme. Yogyakarta: Naufan Pustaka Bekerjasama dengan SM.

Giddens, Anthony. 2010. Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

________. 2009. Problematika  dalam Teori Sosial, Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisa Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maarif, Ahmad Syafii. 2012. Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.

Munandar, Aris. 2013. Nasionalisme dan Identitas Komunitas Perbatasan Studi Kasus Pada Komunitas Desa Sebunga-Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Depok: FISIP Sosiologi Universitas Indonesia.

Sjaf. Sofyan. 2014. Politik Etnik. Dinamika Politik Lokal di Kendari. Jakarta: Yayasan Obob Indonesia.

Singaribuan, Masri.  1986. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.

www.kpu.go.id