KEKUATAN
POLITIK DI MASA ORDE BARU
OLEH: KAMARUDDIN SALIM
ABSTRAKSI
Peran TNI dalam politik sejak masa perjuangan kemerdekaan. Pada
masa agresi Belanda, TNI melakukan peran pemerintah, karena ada pemerintah
daerah yang tidak dapat berfungsi sebabkan situasi perang kemerdekaan, kemudian
TNI melaksanakan fungsi pemerintah. Peran TNI pada masa tersebut dianggap
positif, untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang telah di
proklamirkan. Peran TNI sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan dan peran yang
sifatnya non-militer (sosial dan politik). Indoktrinasi ideologi resmi
Pancasila ini digelar secara sistematis oleh rezim Orde Baru, karena didasarkan
asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama. Dan di Era
Reformasi TNI menjadi organisasi yang independen serta berdiri diatas semua
golongan dan kepentingan politik kebangsaan.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Dalam perjalanan sejarah
panjang perjuangan bangsa, TNI tidak sekalipun TNI berjuang sendiri tetapi
selalu bersama-sama dengan rakyat dalam satu kekuatan yang utuh dan bersifat
kewilayahan. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan sejarah
perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan
sudah harus menghadapi berbagai serangan Sekutu/Belanda yang berusaha menjajah
kembali Indonesia. Sebelum pecah revolusi Nasional, yaitu
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berkumandang diangkasa
pada tanggal 17 Agustus 1945, Tanah Air Indonesia berada dalam penjajahan
Jepang. Zaman ini tentu tidak dilupakan oleh Bangsa Indonesia. Pada waktu
Jepang masih berkuasa di Tanah Air, tidak banyak orang yang mengerti tentang
maksud dan tujuan pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) dan Barisan Pelopor,
sehingga banyak yang beranggapan bahwa Jepang tengah menyusun kekuatan yang
terdiri dari Bangsa Indonesia yang akan dikorbankan untuk keoentingan Jepang.
Barisan-barisan itu dimaksudkan untuk dihadapken dengan tentara Sekutu.
Sebelum Proklamasi
Kemerdekaan, Indonesia mempunyai angkatan perang sebagaimana yang dimiliki saat
ini. Bahkan pada hari Proklamasi; secarik kertas Undang-undang Dasar Sementara
(UUDS), Bendera Merah Putih, lagu kebangsaan dan semangat kemerdekan yang
berkobar-kobar. Selain dari lima macam itu, seolah-olah rakyat Indonesia tidak
mempunyai apa-apa. Akan tetapi kini Negara Indonesia telah mempunyai kedudukan
yang sejajar dengan negara-negara lain lengkap dengan angkatan perangnya. Ini
adalah berkat kemenangan tekad dan kemauan rakyat Indoensia sendiri. Dengan
demikian menjadi lebih jelas bahwa tiap-tiap revolusi, setiap kemerdekaan
meminta persiapan seperti halnya dengan pembentukan PETA dan Barisan Pelopor[1].
Di tengah-tengah
kehebatan aksi massa di mana-mana untuk merebut kekuasaan militer dan sipil
dari tangan Jepang yang telah kalah dan berspekulasi terhadap Sekutu, akhirnya
pemerintah mengambil keputusan untuk membentuk tentara. Akan tetapi dari
tindakan sebagaimana Nampak satu sikap keraguan terhadap konsekuensinya.
Tentara ini disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sehingga masih
merupakan suatu perbaikan organisasi dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) kepada
Tentara Keamanan Rakyat. Tugas pokoknya adalah menjaga keamanan rakyat,
keamanan dalam negeri, yang pada masa itu sebenarnya dapat diatasi oleh
alat-alat kekuasaan sipil apabila dipimpin dan dikembalikan oleh pemerintah
yang tegas. Menurut tentara, yang menjadi kebutuhan dalam menghadapi Sekutu dan
khususnya usaha-usaha pengembalian Hindia Belanda, adalah Tentara Pertahanan
Nasional, Tentara Republik atau Tentara Nasional. Di mana, telah terjadi
peperangan di depan mata. Perang kemerdekaan dan perang kolonial yang dahsyat
dan lama. Apabila membahas konsekuensi proklamasi yang dijunjung secara fanatik
oleh rakyat, dan konskuaensi sikap Belanda dengan Rijksverbandnya dan kenyataan
NICA, termasuk interniran dewasa ini.
Pada tanggal 5
Oktober 1945 bekas Mayor KNIL R. Urip Sumohadjo dipanggil oleh Pemerintah ke
Jakarta dan menerima keputusan tentang pembentukan TKR, Urip diangkat menjadi
Kepala Staf Umum yang pertama dengan instruksi untuk membentuk Tentara dan
sementara dikuasakan mengangkat opsir-opsirnya. Disamping itu, pemerintah
mengangkat Supriadi menjadi Menteri Pertahanan , kemudian menjadi pemimpin
tertinggi. Kemudian disebut Menteri Keamanan Rakyat. Kabar tentang pembentukan
TKR dan pengangkatan Urip Sumardjo menjadi Kepala Staf Umum sangat
mengembirakan, mengundang banyak harapan. Di masa pendudukan Jepang Urip
menunjukkan sikap yang anti Jepangdan senantiasa mengatakan, bahwa Jepang akan
kalah. Di masa penyerbuan Jepang tersebut, Urip menjadi komandan batalyon
latihan milisi sukarela, dan telah diajukan keatasannya untuk membentuk pasukan
Indonesia yang sejati untuk bertempur di bawah pimpinan beliau melawan Jepang,
berhubung ternyata KNIL hendak menyerah. Niat Urip ini tentu tidak diizinkan
oleh pembesar-pembesar Belanda pada saat itu[2].
TKR di susun
besar-besaran dan akhirnya tidak dikuasai lagi oleh Letnan Jenderal Urip
Sumohardjo kerena berbagai intrik yang muncul antara bekas KNIL dan bekas PETA.
Sehingga bukan pimpinan MT TKR atau panglima besar, secara psikologis antara
opsir-opsir PETA dan KNIL saat itu yang pada umumnya menjauhkan diri dari
segala urusan Negara dan pergerakan di masa pendudukan dan mengorganisir diri,
kecuali suatu rombongan pemuda-pemuda yang terus menempuh pendidikan Jepang dan
berbagai gerakan-gerakan pendudukan JEpang. Orang-orang KNIL yang seolah-olah
monopoli keahlian militer, yang saat itu disebut “internasional” dan
orang-orang PETA yang hanya memperoleh latihan-latihan praktek. Maka dapat pula
dipahami bahwa betapa besar keikutsertaan PETA dalam perjuangan kemerdekaan
yang lalu, di mana mereka menjdi inti dari KNI dan BKR yang merupakan
pusat-pusat tenaga nasional. Rencana Kepala Staf semula untuk menyusun tentara
yang sederhana yang terdiri atas 3 (tiga) divisi di Jawa dan satu di Sumatera,
telah didahului oleh kenyataan adanya selusin Jenderal di Ibukota dengan 10
devisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatera dengan lebih kurang 100 semine
infantry. Diluar dugaan, maka pemerintah tidaklah menyatakan semua badan-badan
bersenjata yang ada disusun TKR. Disamping itu, terus diperbolehkan berdiri
barisan-barisan rakyat, terutama dari partai-partai yang kemudian disebut
laskar-laskar. Yang demikian rupanya atas pertimbangan, bahwa rakyat berhak
mempunyai tentara sendiri di luar tentara negara[3].
Pendirian TKR,
tepat akan tetapi tidaklah cukup dengan pernyataan demikian. TKR dan
Laskar-laskar Rakyat seharusnya mempunyai tugas masing-masing yang jelas,
seperti di negara lain. Tentara harus disusun sebagai tentara dan laskar rakyat
sebagai partisan rakyat. Keduanya perlu dikoordinir sesuai dengan garis-garis
yang menghubungkan tentara reguler dengan partisan secara teratur dan
menghindari sama sekali kemunginan keadaan tidak teratur yang disebut
“gerilyisme”. Pertubuhan seterusnya akan membuktikan bahwa pembagian tugas
tersebut tidak teratur, sehingga dalam organisasi dan pelaksanaan
operasi-operasi akhirnya tentara dan laskar tidak berbeda, sehingga dapat
dibedakan sebagai laskar pemerintah dan laskar pratikelir dan bukan sebagai
tentara dengan laskar, antara yang reguer dan pastisan.
Hal ini, paralel
dengan usaha Syahrir dan kawan-kawan pembentukan satu Partai Nasional, yang
menurut pendapatnya memberikan gambaran fasisme atau totalitarianime dan
menganjurkan pembentukan partai-partai politik seluas-luasnya, menjadi sumber
perpecahan di masa-masa berikutnya. Dengan demikian Rakyat Indonesia yang
sedang bergolak buat kemerdekaan,teoritis diberikan kesan kepada Sekutu, bahwa
Indonesia bukan bagian dari Jepang yang fasis, melainkan sebagai suatu negara
yang demokratis, walaupun ternyata Indonesia belum siap berbuat demikian dan
walaupun tiap Negara berperang menyingkirkan kepartaian dan persoalan pula
perwakilan-pe wakian rakyat untuk membentuk
semua tenaga dan pikiran usaha untuk menang, demikian riwayat oleh sejarah
tiap-tiap Negara yang telah berperang untuk hidup atau mati di masa perang
dunia yang baru dimulai. [4]
Pertahanan
militer sebagai perang gerilya hanya memerlukan pasukan-pasukan TRI yang
efektif dan Riil, kira-kira sama dengan jumlah PETA dahulu, yang diwariskan
oleh Jepang dan dibantu oleh barisan-barisan rakyat partisan lebih kurang besar
Barisan Pelopor dahulu. Yang demikian telah berarti lebihkurang 2 atau 3
batalyon TRI yang efektif di tiap keresidenan dan 1 batalyon barisan rakyat di
tiap kabupaten atau kotamadya yang
demikian sepadan dengan keperluan dan kemampuan Indonesia. Karena tiada
pimpinan dan tuntutan yang tegas dan
kuat, maka pertumbuhan ketentaraan-kelaskaran ini tidak teratur pula jadinya.[5]
A.
Pokok
Masalah.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan
diatas, penulis mencoba mengurai peran penting TNI dalam Peta Politik Nasional
serta mengapa proses penyatuan kepentingan TNI sebagai alat pertahan negara dan
rakyat cenderung mendapat kendala, sehingga dapat mengidentifikasikan kekuatan partai
politik sebagai faktor lain dalam menentukan penilaian yang sistematis
mengenai kekuatan politik TNI dan kekuasaan TNI yang sesungguhnya di Indoensia.disamping
itu, memandang kekuatan-kekuatan TNI sebagai sebuah institusi baik secara
sosial maupun politik mereka hanya karena adanya perubahan
situasi dan kondisi, maka mengapa TNI mengambil peran politik di dalam
kehidupab berbangsa dan bernegara.
BAB II
TINJAUAN
TEORI
Dalam tinjauan teori untuk
menjawab pokok permasalahan diatas, maka penulis menguraian pembahsan dengan menggunakan
teori untuk mengkaji Peran TNI dalam Peta Politik Indonesia. Dalam hal ini
Penulis menggunakan teori Profesionalisme
Militer. Pendekatan teoritis ini digunakan agar dapat memahami mengapa peran kekuatan-kekuatan
TNI sebagai sebuah institusi baik secara sosial maupun politik dapat
menciptakan perubahan situasi dan kondisi, maka mengapa TNI mengambil peran
politik di dlaam kehidupab berbangsa dan bernegara.
A.
Profesionalisme
Militer
Teori profesionalisme militer
yang diungkapkan Sundhaussen yang menyatakan bahwa suatu komitmen kepada
profesionalisme yang akan mencegah golongan militer untuk memasuki bidang
politik, yang mungkin relevan dengan sistem
politik yang relatif sudah tinggi tingkat
perkembangannya dan diferensiasinya, dimana profesionalisme orang-orang politik menjamin adanya kestabilan dan ketertiban politik. Di
negara-negara baru, dimana efesiensi dan performa golongan militer mungkin
tidak dapat ditandingi oleh norma yang serupa dalam bidang profesi yang
lainnya. Terutama oleh orang-orang politik maka profesionalisme militer yang
tingkatnya tinggi lebih besar kemungkinannya untuk mengancam prinsip supremasi
sipil dari pada menopangnya.[6]
Peran TNI dinilai akan lebih
berprestasi dari pada orang-orang yang aktif di dalam partai politik apabila mereka telah memegang kontrol atas
politik dan ekonomi, dan banyak sekali kesangsian yang telah dikemukakan dalam perdebatan
mengenai prestasi militer dibidang politik dan ekonomi merupakan soal yang lain
sama sekali. Dalam konteks meneliti motif-motif bagi intervensi militer yang
penting sebenarnya adalah apakah para perwira militer pada waktu mereka
memutuskan untuk melakukan intervensi
percaya bahwa mereka bisa berprestasi lebih baik dari pada pemimpin sipil, dan
bahwa mereka berkewajiban untuk memaksakan kepada masyarakat apa yang mereka
anggap sebagai kemampuan mereka yang lebih baik.
Di samping itu, menurut Hungtington
tentara modern dibedakan dari tentara sebelum tahun 1789, sebagai suatu
kelompok korporasi professional. Pertama prajurit professional, yang merupakan
satu kelas sosial yang baru muncul berdasarkan keahlian, Ideologi Korporatisme.
Ciri-ciri variable yang dijumpai dalam lembaga militer modern baik dinegara
maju maupun yang sedang berkembang, koporatisme dan idiologi jauh lebih
penting.
Kedua prajurit pretorian,
walaupun hanya sedikit para perwira militer yang memilih lapangan politik
sebagai pekerjaannya, namun profesi militer dapat dijadikan sebagai landasan
politik. Semakin tinggi kedudukan seorang perwira maka akan semakin bersifat
politis, terutama pada situasi-situasi
pretorian dan revolusioner, yang mungkin akan melibatkan semua
organisasi militer dalam aksi politik. Dalam kondisi politik yang stabil hanya sedikit para
perwira yang bersedia mengantikan
profesi mereka dengan politik. Akan tetapi peranan kelompok kecil yang
berbuat demikian itu sangat vital terhadap penjajakan hubungan sipil dan
militer.
Ketiga prajurit revolusioner,
sebagai alat revolusi, terutama sebelum dan selama perang revolusioner. Tentara revolusioner
menunjukkan kecenderungan yang kuat
untuk takluk kebawah pengaruh politik.
Ketika revolusi berangsur-angsur melembaga, gerakan partai menjadi kekuasaan
tertinggi dalam negara. Kecenderungan tentara revolusioner melakukan intervensi
politik tidak pernah hilang seluruhnya.
BAB III
PEMBAHASAN
A.
Sejarah
dan Peran TNI di Indonesia
1.
Sejarah
Pada 29 Agustus 1945,
Pemerintah Republik Indonesia mulai mengorganisasi angkatan bersenjata. Berdasarkan
unit-unit PETA yang dipersenjatai maupun yang dilucuti senjatanya, serta para
perwira organisasi pemuda dibentuk BKR (Badana Keamanan Rakyat), yang bermarkas
besar di Jakarta. Angkata bersenjata yang dibentuk secara longgar ini terdiri
atas unsur-unsur yang sangat otonom dan bebas memiliki basis wilayah dan tunduk
terhadap KNI di daerah masing-masing. KNI sendiri dianggap memungkinkan, KNI
dibentuk berdasarkan pemilu dan bertugas mengurusi dan memelihara pengadan
barang-barang yag dibutuhkan BKR. Sejak 5 Oktober 1945, nama BKR dirubah
menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), selama beberapa bulan kemudian
unsur-unsur pokok TKR diatur dari pusat denga derajad pengawasan yang lebih
besar tetapi seringkali tidak efektif. Unit BKR langsung terlibat dalam
perjuangan revolusioner. Mereka membantu merebut gudang-gudang pemerintah dari
Jepang dan mengankap orang-orang yang menolak untuk meninggalkan gudang-gudang
tersebut.
Pertempuran antara
Jepang dan Indoensia semakin sering terjadi dan sekala semakin luas sepanjang
September 1945. Usaha-usaha Indoensia untuk mempertahankan senjata Jepang dan
perlawanan Jepang dalam melawan penguasaan sipil Indonesia menimbulkan semakin
banyak pemberontakan. Pasukan Inggris yang pertama mendarat di Jakarta 29
September 1945. Tepat ketika usaha Indoensia dalam merebut kekuatan militer
maupun sipil dari Jepang mencapai titik klimaks. Komando Sekutu lalu
memprioritaskan usaha pemulihan keamanan dan ketertiban dibawah kekuasan
Inggris di kota-kota besar dan pelabuhan di Jawa dan Sumatera. Sementara
pelucutan senjata Jepang dinomorduakan. Komando Sekutu memerintahkan para
komandan Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yag telah
dikuasai oleh orang Indonesia seperti Bandung. Pemanfaatan pasukan Jepang oleh
Sekutu untuk melawan Republik Indonesia menambah kecurigaan sekaligus keyakinan
orang Indonesia bahwa Inggris dan Belanda berniat untuk mengembalikan Indonesia
ke status negara terjajah[7].
2.
Peran
TNI dalam Politik Nasional Indonesia
Peran Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dalam politik telah terjadi sejak awal kemerdekaan dan
banyak tentara yang berasal dari elemen-elemen masyarakat dan partai politik
yang secara spontan ingin mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata
melawan penjajah. Pada masa agresi Belanda, tentara melakukan peran pemerintah,
karena ada pemerintah daerah yang tidak dapat berfungsi sebabkan situasi perang
kemerdekaan, kemudian tentara melaksanakan fungsi pemerintah. Peran tentara
pada masa tersebut dianggap positif, untuk menjamin kelangsungan hidup bangs
dan negara yang telah di proklamirkan. Sifat tentara dalam melibatkan diri
dalam politik itu pada masa selanjutnya menjadi kebiasaan, bahkan dianggap
sebagai haknya.. ditambah dengan diberlakukannya keadaan darurat perang yang
memeberi legitimasi tentara untuk melakukan perannya di luar fungsinya sebagai
alat pertahanan negara.
Pada era demokrasi parlementer berkembang apa yang
dipersepsikan TNI sebagai ajang perebutan kekuasaan politik tanpa membawa
pembangunan bangsa ke arah yang berarti, dan bermuara kepada berkembangnya
aspirasi separatisme. Pada awal 1950-an tatkala Indonesia berada dibawah
UUD-RIS dan UUDS 1950, para pemimpin TNI tanpa ragu menerima dan mendukung
supremasi sipil sebagaimana yang berlaku dalam sistem politik yang berlaku pada
masa itu. Kekhawatiran akan kemungkinan Republik menjadi berantakan oleh
berbagai konflik politik partai telah mendorong TNI pada periode 1945-1957
mengambil langkah-langkah yang bernuansa politik. Pada peristiwa 17 Oktober
1952, di mana tentara menuntut agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan
mengambil alih kekuasaan pemerintahan, merupakan contoh paling gamblang tentang
kejengkelan para perwir TNI sehubungan dengan ulah partai-partai politik, yang
mereka anggap menjadi penyebab utama instabilitas nasional dan menjadikan suatu
pemerintahan tidak pernah mampu bertahan hidup cukup lama. Sedemikian
kecewanya, yang mereka anut hingga kini, bahwa bagi Indonesia yang sedemikian
Bhineka, peran TNI sebagai kekuatan pemersatu bangsa sangat kuat dirasakan.
Peluang TNI terlibat dalam peran non-militer secara resmi
dimulai tetkala Bung Karno, yang membutuhkan sekutu untuk menghadapi partai-partai,
membentuk Dewan Nasional pada bulan Mei 1957. Dewan baru ini mencakup semua
langganan yang oleh Bung Karno dikategorikan sebagai golongan-golongan
fungsional dalam masyarakat, termasuk di dalamnya pejabat militer. Sehubungan
dengan masuknya TNI ke dalam arena politik formal melalui pidatonya yang
kemudian dikenal dengan nama "Jalan Tengah" (1958) di Magelang, bahwa
keikutsertaan TNI dalam politik tidak akan berusaha untuk mengambil alih
pemerintahan. Dengan pidato tersebut, peran TNI berkembang dari sekadar pemadam
kebakaran menjadi salah satu kekuatan politik nasional aktif.
Hancurnya PKI dan surutnya pengaruh kekuatan-kekuatan
politik yang ada bersamaan dengan tersingkirnya Bung Karno, menampilkan TNI
menjadi satu-satunya kekuatan politik yang berarti susudah kudeta Gestapu/PKI
yang gagal tahun 1965. Di dalam era pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden
Soeharto, kita melihat TNI memainkan peran sosial politiknya yang terbesar.
Bahkan menurut sebagian senior TNI yang turut mengembangkan konsep dwifungsi
sendiri, peran itu dinilai telah melebihi proporsi. Dalam hal ini kita sampai
pada pendapat, betapa konsepsi dwifungsi kurang dapat mengantisipasi terhadap
kemungkinan, bila Presiden dijabat oleh seseorang yang memiliki posisi langsung
pada tatanan hirarki komando, dan memainkan pengaruh hirarki komando untuk
kepentingan sosial politiknya. Dari pencermatan atas peran sosial politik TNI
dalam masa pemerintahan dua presiden pertama Republik Indonesia, dapat kita
simpulkan bahwa masa pemerintahan dua presiden pertama tersebut memberi kondisi
khusus atas peran sosial politik TNI di negara kita. Sejalan dengan itu kita
pun diingatkan bahwa dalam negara berkembang, institusi militer patut diduga
memainkan peran sebagai agent of development dan agent of modernisation.
Pendapat yang banyak disampaikan oleh pakar sosiologi militer ini didasarkan
atas kondisi faktual bahwa setiap organisasi militer mengacu kepada struktur
organisasi dan menejemen militer yang telah ditetapkan, dan teruji secara
universal.
Di samping itu organsisasi militer, sesuai dengan tuntutan
dan cirinya senantiasa dilandasi oleh jiwa korsa dan disiplin. Bagi Indonesia
yang bersifat heterogen, TNI yang berlandaskan wawasan kebangsaan, berciri
nasional dan ditampilkan dalam organisasi, struktur personalia maupun
kebijakannya memberikan lagi nilai kelangsungan persatuan dan kesatua bangsa. Faktor-faktor
tersebut di atas tidak dapat membawa kita kepada suatu jawaban pasti apakah
peran sosial politik TNI diperlukan dalam sistem politik Indonesia di masa
depan. Jawaban perlu dicari dalam kajian sosiologis yang menjelaskan kaitan
antara peran sosial politik TNI dan kondisi masyarakat Indonesia pada millenium
ketiga.
Pekembangan
selanjutnya, peranan TNI menguat dengan munculnya doktrin Dwifungsi ABRI dan
dilegitimasikan dengan diakuinya tentara sebagai golongan fungsional yang dapat
masuk ke dalam kelembangaan politik
negara. Yang kemudian menjadi kekuatan politik yang menonjol pada era edmokrasi
terpimpin pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Pemerintahan
Presiden Soeharto ketrerlibatan tenatara dlam politik menjadi sangat dominan.
Karena tentara dijadikan sebagai alat kekuasaan dan dilegitimasikan dengan
berbagai Undang-undang. Kenyataan selama berlangsunya pemerintahan Orde baru menunjukkan
bahwa ikut camputnya tentara dalam politik kurang memberi ruang gerak bagi
berkembangnya civil society[8].
Banyak kalangan menaruh harapan besar pada posisi TNI dalam
reformasi. Sebagai salah satu institusi yang memiliki legitimasi struktural dan
kultural dalam kehidupan kebangsaan, posisi TNI amat strategis dalam
menggerakkan reformasi. Kemudian muncul sikap pesimis dan skeptis terhadap
TNI.TNI dinilai tidak mengambil posisi dalam reformasi. TNI dikesankan tetap
menjadi bagian dari format politik masa lalu. Bagi TNI penilaian subyektif itu
amat difahami benar. Ketika euforia reformasi tengah berlangsung, penilaian
terhadap posisi TNI amat beragam. Ada yang berpendapat bahwa TNI telah
mengambil posisi yang tepat dan proporsional. Ada pula yang bependapat TNI
terlambat mengambil posisi. Bahkan yang lebih ekstrim mengatakan TNI sama
sekali tidak mengambil posisi dan peran dlam reformasi, tidak pro reformasi,
bahkan cenderung status quo.
Beragamnya penilaian terhadap peran TNI dalam politik tentunya
menandakan bahwa seluruh bangsa ini amat berkepentingan terhadap TNI. Tidak ada
satu institusi manapun yang mendapat perhatian besar, disorot dan dikritik
bertubi-tubi selain TNI. Bagi TNI semua sorotan dan kritikan itu dicermati,
dipilih dan dipilih. Ternyata tidak seluruh kritikan yang disampaikan kepada
TNI itu jujur dan fair. Tidak pula memberikan solusi dan alternatif. Berbicara
masalah posisi dan peran TNI dalam reformasi haruslah dilihat secara jernih dan
utuh, bagaimana posisi dan peran TNI dalam kehidupan kebangsaan. Sebagai
bayangkari negara tidak bisa lain posisi TNI adalah sebagai komponen bangsa
yang ikut bertanggung jawab ikut mengamankan negara ini sebagaimana yang
diamanatkan para pendiri bangsa untuk memikul tugas dan tanggung jawab: Pertama,
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Kedua:
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ketiga, ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial. Inilah sebenarnya yang melatar belakangi dan menjadi basis
pemikiran posisi dan peran TNI dalam kehidupan kebangsaan. Bagi TNI keselamatan
bangsa merupakan taruhan yang tidak memiliki pilihan.
TNI sebagai bagian dari sebuah sistem nasional perlu
mengamankan sistem itu. Sebaliknya jika sistem nasional itu berubah TNI pasti
harus berubah. Tetapi, satu hal yang tetap menjadi fokus TNI adalah perubahan
sistem sama sekali tidak boleh mengancam integrasi dan integritas bangsa.
Ketika reformasi tengah kita gulirkan, kemudian muncul ancaman disintegrasi,
adalah fenomena itu boleh dianggap sebatas wahana reformasi? Jika gerakan untuk
memidahkan diri dari republik tersu mengalir dan gencar, apakah kita tetap saja
dapat mengatakan itu bagian dari demokrasi bagi TNI bicara soal kedaulatan
adalah bicara hidup dan mati. Kedaulatan negara Republik Indonesia yang
diproklamasikan 17 Agustus 1945 harus diamankan dan diselamatkan. Peran TNI
dalam kehidupan nasional baik yang telah, tengah, maupun yang akan dilaksanakan
tidak terlepas dari dimensi historis, kondisi aktual serta kecenderungan yang
akan datang. Variabel-variabel tersebut harus secara cermat dan komprehensip
dibaca serta diterjemahkan menjadi suatu model yang dapat diprediksi sehingga
dapat memberi gambaran jelas akan tantangan, kendala, dan peluang yang dihadapi
dan dapat ditempuh.
Konsekuensi dari diktum tersebut, maka misi tiap angkatan
perang, dimanapun, tidak pernah lepas dari politik. Oleh karen itu rumusan
tugas pokok bagi angkatan bersenjata senantiasa mencerminkan kepentingan untuk
dapat menjamin pengamanan dan pemelihataan tujuan-tujuan politik nasional.
Namun, disini pula letak titik tipis diktum ini karena dapat mengalir menuju
dua muara yang dapat berbeda perwujudan. Disatu sisi, perlu diwaspadai, bila
tentara digunakan untuk kepentingan politik sempit partisan, maka berakhirlah
pengabdian tentara bagi kepentingan nasional. Disisi lain, diktum ini
memberikan landasan hakiki tentang benang merah kesinambungan antara politik
dan militer yang tidak dapat dihadiri, dan bahwa militer tidak hadir dalam
isolasi dan otonom sebagai negara dalam negara. Salah satu kunci pengaman untuk
menjembatani antara keduanya dan untuk mencegah penyalah gunaan militer bagi
politik partisan adalah menjaga bahwa tentara tetap profesional dan tidak
terlibat dalam politik praktis partisan. Tentara hanya menjalankan politik
negara pada tingkat kenegarawanandengan penyelenggaraan fungasi
pertahanan-keamanan negara. Dari sini dapat kita lihat bahwa antara militer dan
politik bukan merupakan isu untuk dikotomikan namun merupakan suatu aliran
mekanisme prosedural ketatanegaraan yang memiliki batas fertikal dan horisontal
dan membatasi kewenangannya.
Dari uraian di atas pemahaman sejarah TNI dapat kita
simpulkan bahwa peran TNI dalam kehidupan bangsa dan negara di masa lalu
dipengaruhi oleh faktor: (1) tidak dapat dilepaskan dari pengalaman generasi 45
selama merebut dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik
Indonesia; (2) Keadaan masa lalu yang diwarnai oleh keadaan darurat baik dalam
perang kemerdekaan, maupun menghadapi berbagai gerakan separatis; (3) kekuatan
sipil yang lemah memberi kesempatan bagi pengaruh TNI memasuki kehidupan
politik; (4) kondisi masyarakat dibentuk untuk memusatkan perhatian kepada
keluaran, tidak kepada proses pengambilan keputusan; (5) budaya politik yang
tidak mampu membangun sistem kontrol politik yang efektif.
Ketika Orde Baru di bawah kuasa Jenderal Soeharto yang
dikenal sebagai seorang Tentara Angkatan Darat yang dalam kepemimpinannya sangat
membenci ajaran komunisme atau lebih khusus Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
dituduh terlibat langsung dalam kudeta berdarah pada tahun 1965. Maka Soeharto
melakukan penguatan politik sebagai upaya dalam rangka
membersihkan aparatur negara dan tata kehidupan bernegara dari unsur-unsur PKI
dan segala ormasnya, pemerintah tidak memberi hak pilih kepada bekas anggota
PKI dan segala ormasnya yang terlibat G 30 S/PKI. Ketegasan sikap ini sangat
penting dalam rangka tetap mewaspadai bahaya laten PKI dan penyusupan
ideologinya. Namun, sikap waspada dan kehati-hatian pemerintahan Orde Baru itu
sangat kebablasan yang menyebabkan peran negara makin membelenggu berbagai
aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan, atas nama rakyat, stabilitas,
dan pertumbuhan menjadi jargon yang dilontarkan pemerintahan Orde Baru. Dan
munculnya poros tengah yang dalam hal ini di pelopori oleh Ankatan Darat
menunjukkan posisi yang dominan dan tak tertandingi di dalam pemerintahan dan
disambut hangat oleh sebagian kecil kalangan politik sipil, sedangkan sebagian
terbesar yang lain menerima itu sebagai suatu kenyataan yang tak terhindarkan[9].
Untuk mencapai tujuan
politiknya, maka negara mengambil peran besar yang sangat menentukan dengan
menempatkan pada tangan presiden. Sebetulnya, secara semu pemerintahan Orde
Baru mirip pada masa Indonesia melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Hanya pejabat
presidennya saja yang ganti, sistemnya tetap sama. Orde Baru dengan motor
penggerak Golongan Karya (Golkar) dan ABRI berusaha mengambil peranan
yang lebih besar pada aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
dengan mengatasnamakan negara. Golkar yang dibina oleh Presiden Soeharto terus
berusaha mengamankan posisi pemerintahan sejak Pemilu 1971.
B. Analisis
Pembentukan angkatan bersenjata
di negara-negara modern ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan
kedaulatan negara dan bangsa suatu negara. Namun kenyataannya, terdapat
beberapa perluasan peran yang melekat pada angkatan bersenjata tersebut.
Perluasan ini sangat terkait dengan ideografis dan perkembangan suatu negara.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaruh militer dengan multi fungsinya dalam
politik pemerintahan lebih disebabkan sejarah perjuangan bangsa dan negara yang
bersangkutan, terutama di negara-negara dunia ke tiga termasuk Indonesia. Lebih
jauh lagi hal ini dapat dilihat dari sistem politiknya berupa orientasi nilai
terhadap sturktur dan fungsi sistem politik, dan ortientasi nilai terhadap
pimpinannya.
Selain itu juga sangat
dipengaruhi oleh sejarah idoegrafis negaranya. Militer di Indoneisia lahir dan
berkembang sebagai militer yang revolusioner dengan ideografis Jawa. Dengan
konsep TNI (dahulu ABRI) manunggal dengan rakyat ditujukan bahwa doktrin
Dwifungsi TNI dapat setara dengan ideologi yang harus disadari oleh baik
kalangan sipil maupun militer. Berdasarkan kelahiran doktrin itulah dua fungsi
militer dalam sistem politik Indonesia dilaksanakan. Berdasarkan tataran
empiris, konsepsi doktrin itu telah mengalami pergeseran terutama pada tingkat
operasional. Dwifungsi yang tadinya menyangkut tugas pembelaan negara berubah
menjadi multifungsi militer dalam orientasinya terhadap struktur dan fungsi
sistem politik Indonesia. Pelaksanaan peran militer dalam politik
sangat dipengaruhi oleh konflik kepentingan dan ketegangan dalam poros elit
militer, elit sipil dalam lembaga eksekutif dan kehidupan infrastruktur politik
yang dimotori oleh partai politik.
Periode Rezim
pemerintahan Orde Lama merupakan fondasi untuk perjuangan militer dalam panggung pertahanan
dan politik. Pada periode awalnya ketika sistem pemerintahan parlementer mereka
termarginalkan oleh elit pemerintahan sipil begitu pula dengan kepala negara,
Soekarno. Akibatnya pada akhir periode ini terjadi pergeseran dari
marginalisasi militer dalam politik memasuki era baru yaitu berkuasanya militer
dalam sistem politik Indonesia. Penguatan kepentingan ini terjadi dengan
tumbangnya politisi sipil terutama kehidupan partai politik dan keterpurukan
ekonomi. Disamping itu juga bergesernya aliansi kepentingan presiden dengan
parpol terutama PKI ke arah aliansi dengan militer terutama setelah jatuhnya
PKI akibat Kudetanya yang gagal.
Periode ke dua adalah
ketika rezim pemerintahan Orde Baru muncul pada tahun 1966. Periode inilah yang
menjadi periode keemasan multifungsi TNI dengan doktrin Dwifungsi tersebut.
Hampir semua kelembagaan trias politica terkendali dan diduduki oleh militer.
Peran aliansi diantara presiden Soeharto dengan militer sangat mendominasi
sistem politik Indonesia ini selama kurun waktu 32 tahun. Jenis militer yang
muncul adalah militer profesional-pretorian. Namun pada Akhir tahun 1990an
terjadi perubahan polarisasi militer dalam politik pemerintahan, dimana
tuntutan sipil kelompok kepentingan untuk menurunkan pimpinan nasional dan
dwifungsi TNI menemukan momentumnya. Ditopang oleh kebobrokan ekonomi yang
sangat parah, rezim pemerintahan Orde Bau tumbang. Tumbangnya pemerintahan ini
tentu saja berpengaruh terhadap aliansinya dengan militer.
Tumbangnya rezim Orba ini
memunculkan pemerintahan Orde Taransisi/Reformasi. Pada periode ini,
kepentingan militer kembali mengalami ketegangan karena hilangnya aliansi
dengan pemerintahan Orba. Karenanya, militer dewasa ini melakukan redefinisi,
reposisi dan reaktualisasi perannya dalam sistem politik Indonesia. Diluncurkannya
Paradigma Baru Peran TNI merupakan jawaban atas keinginan hubungan sipil dan
militer pada era reformasi. Namun jawaban dan respon masyarakat/sipil masih
skeptis terutama kalangan Parpol dan kelompok kepentingan. Perubahan peran
politik TNI dalam politik pemerintahan ini tentunya masih harus mengalami
pendalaman dan evaluasi kritis dari fihak sipil dn militer dalam kerangaka
demokrasi.
Akhirnya, peran politk
militer dalam pemerintahan yang telah dan mengalami perubahan ini harus terus
mengalami tindakan kritisi yang konstruktif untuk berkembangnya sistem politik
Indonesia yang demokratis. Munculnya militer yang profesional apakah dengan
terminologi back to barrack atau back to basic atau tetap peran TNI (pengganti
dwifungsi TNI), yang penting interpretasi dan pelaksanannya harus dalam koridor
demokrasi yang sesungguhnya. Krisis ekonomi yang telah menjelma
menjadi ketidakpastian politik yang berkepanjangan membuat diversifikasi
kebijakan politik Orde Baru yang selama ini tercentralistik kepada satu
kekuatan politik dibawah legitimasi Panglima tertinggi ABRI.
Dalam analisis pendekatan struktural,
industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat di tanah air, dinilai tidak
menciptakan struktur sosial ekonomi yang menjadi dasar bagi kukuhnya proses demokratisasi.
Proposisi Kelas Menengah yang secara signifikan mampu menciptakan tuntutan
kearah demokratisasi, masih amat kecil. Selain itu, struktur hubungan pusat -
daerah juga diwarnai oleh dominasi elite Birokrasi - Militer yang berorientasi
kepada dukungan pusat, sehingga kurangnya kepentingan dengan penegakkan
institusi demokratis di wilayah mereka. Selama 32 tahun lebih telah terjadi
penyimpangan yang menghambat proses demokratisasi melalui berbagai kebijakan
politik sebagai bagian dari implementasi struktural peran sosial politik ABRI.
Selama itu pula militer tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik sepanjang
pemerintahan Orde Baru, baik melalui doktrin peran sosial politiknya maupun
bentuk perundangan yang menjadi basis legitimasinya.
Di tengah arus gelombang
demokratisasi yang begitu kuat melanda negara-negara dunia ketiga (third world countries) saat ini telah
membuat redifinisi tentang keterlibatan militer dalam politik dan dominos effect yang juga begitu kuat
dirasakan Republik ini terutama melalui apa yang selama ini diperjuangkan oleh
kalangan masyarakat sipil dengan cita - cita reformasi total.. Latar belakang
sejarah kemerdekaan suatu bangsa biasanya menjadi titik tolak bagi militer
untuk berkiprah dalam kehidupan politik, begitupun halnya dengan kalangan
militer di Indonesia yang cenderung memelihara doktrin tentang kontribusi
militer dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Selain itu, faktor ketidakstabilan
politik suatu bangsa dengan indikasi ketika regime sipil berkuasa kemudian
didiskriditkan karena tidak mampu menguasai keadaan sehingga lambat laun
kekerasan fisik bisa terjadi. Dengan demikian lambat laun militer akan memasuki
ruang kehidupan politik yang pada akhirnya akan menjadi salah satu kekuatan
politik.
Sejarah keterlibatan militer dalam
politik diawali pada akhir pemerintahan Soekarno dan semakin begitu mendominasi
kehidupan politik ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan yang kemudian
berlangsung selama 32 tahun. Orde Baru tampil dengan mengedepankan dominasi
militer dalam kehidupan politik yang berimplikasi terhadap reperesivitas dan
berbagai bentuk kekerasan politik lainnya. Suasana politik yang represif dimana
suara kritis dibungkam, peran dan fungsi lembaga - lembaga politik tidak
berjalan dengan semestinya serta hukum yang dijalankan berdasarkan like or
dislike, telah menjadi prototipe bagi perjalanan pemerintahan Orde Baru yang
militeristik. Richard Tanter, seorang Pengamat politik militer dari AS, menilai
bahwa Indonesia dibawah Soeharto telah menjadi negara intel. Model operasinya,
Tanter menyimpulkan bahwa jangan ambil resiko dan hantam selalu dari belakang.
Tanter beranggapan bahwa penggunaan teror yang dilakukan oleh aparat militer
dipandang paling efektif. Represif militer hanya menimbulkan kebiadaban dan berbagai
bentuk kekerasan politik yang intinya adalah diluar batas kemanusiaan[10].
Proses demokratisasi hanya bisa
tumbuh didalam komunitas masyarakat di mana terdapat optimalisasi peran dan
fungsi civil society serta lembaga - lembaga politik. Referensi dan wacana
dalam political science selalu menghasilkan suatu tesis bahwa keterlibatan
militer dalam politik hanya akan menghasilkan pemerintahan yang
otoritarianisme. Dalam konteks politik indonesia saat ini, diperlukan sebuah
platform baru untuk meminimalisir peran politik militer dengan tujuan
menstimulasi proses demokratisasi. Dalam teori hubungan sipil - militer seperti
yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, usaha pengendalian golongan sipil
terhadap kelompok militerdibagi dua metode. Pertama, disbut pengendalian sipil
subyektif. Metode ini dilakukan dengan memperbesar kekuasaan sipil dibandingkan
militer. Namun metode ini akan mengalami banyak tantangan sebab yang namanya
golongan sipil itu merupakan kelompok yang heterogen dan mempunyai kepentingan
yang berbeda- beda. Metode kedua, disebut pengendalian sipil obyektif [11].
BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Di masa Orde Baru, peran militer jauh
melampaui peran spesifiknya di bidang pertahanan dan keamanan nasional.
Biasanya, keterlibatan militer di bidang politik disebut dengan intervensi.
Akan tetapi, begitu besarnya peran militer di Indonesia sehingga istilah
"intervensi" tampak teramat sederhana dan tidak dapat mencerminkan
besarnya skala dan cakupan peran militer tersebut. Pada sisi lain, baik pada Orde Baru
maupun Orde Lama, para politisi cenderung memanfaatkan militer untuk
kepentingan politik. Dengan demikian, proses demokratisasi yang sedang
berlangsung di Indonesia diharapkan menyehatkan hubungan sipil-militer dari
kedua belah pihak. Artinya, supremasi sipil tetap ditegakkan, tetapi kalangan
sipil juga harus bertekad menghindari penggunaan militer untuk kepentingan
politik.
Peranan TNI dalam bidang politik dimulai
dengan dikenalkannya politik pada tentara yaitu pada masa kabinet Amir Syarifudin.
Pada masa itu, TNI dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Deaprtemen pertahanan dan
TNI Mobil. Departemen pertahanan ini dipimpin langsung oleh Amir Syarifudin,
sedangkan TNI Mobil Dipimpin oleh Sudirman. Dalam Departemen Pertahanan inilah
pendidikan politik pada TNI diberikan. Sejak itulah TNI mulai mengenal dunia
politik. Pada tahun 1965, tepatnya 1 oktober 1965, TNI melakukan kudeta militer
terhadap Presiden Soekarno. Akan tetapi, kudeta tersebut tidak terlaksana dan
hanya sekedar domonstrasi bersenjata di depan Istana Negara. Salah satu faktor
penyebab terjadinya peristiwa itu adalah adanya keinginan pihak TNI untuk
dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan politik. Namun, hal tersebut
ditolak oleh Soekarno. Salah satu di antara peran non-pertahanan yang dimainkan
oleh TNI adalah peran sosial-politik. Melalui konsep kekaryaan, peran militer
yang mencolok dibuktikan dengan banyaknya perwira militer yang menduduki
jabatan-jabatan politik dan pemerintahan. Perwira-perwira militer, termasuk
yang aktif, mulai dari menjadi kepala desa/ lurah, camat, bupati/walikota,
gubernur, sampai menjadi menteri. Bahkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia pernah diisi oleh orang militer secara bersamaan.
Selain itu, militer menduduki
jabatan-jabatan lain yang seharusnya diduduki oleh birokrat sipil mulai dari
kepala dinas, kepala kantor departemen, inspektur jenderal, direktur jenderal,
sampai sekretaris jenderal. TNI pula mengisi kursi di lembaga legislatif dan
memiliki fraksi tersendiri yakni fraksi ABRI, baik di DPR maupun DPRD, yang
diperoleh melalui penjatahan, bukan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
Jumlah kursi di DPR yang dijatahkan untuk militer pernah mencapai 100 kursi,
kemudian dikurangi menjadi 75, dan sekarang menjadi 38. Tidak cukup sampai di
situ saja, militer juga hadir di badan-badan ekonomi seperti Badan Usaha Milik
Negara dan koperasi. Organisasi politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi
kebudayaan serta olahraga juga terbuka bagi militer. Praktek penjatahan
jabatan-jabatan sipil yang diberikan kepada militer, baik di tingkat pusat
maupun daerah, berjalan lancar.
Lebih lanjut lagi, praktek yang tidak
selaras dengan spesialisasi fungsi militer tadi, didukung dan dibenarkan dengan
mengeksploitasi tafsiran-tafsiran historis, ideologis, dan konstitusional.
Disebutkan bahwa peran yang dominan itu selaras dengan fakta bahwa militer
adalah tentara rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Konsekuensinya, dikotomi
sipil-militer tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia dan kedudukan militer
dalam jabatan-jabatan sipil dapat dibenarkan. Secara ideologis, militer
mengedepankan dan mensosialisasikan dwifungsi ABRI sebagai alasan bagi
perangkapan fungsi militer dan penguasaan militer atas posisi-posisi politik,
sosial dan ekonomi. Argumen konstitusional juga diberikan dengan
menyalahgunakan pasal 2 UUD 1945 sehingga militer dianggap termasuk ke dalam
kategori “golongan” yang berhak duduk di lembaga legislatif.
Peran militer yang dominan seperti terjadi
pada masa Orde Baru tentu saja menimbulkan berbagai dampak yang negatif dan
destruktif dilihat dari pembinaan tatanan politik yang demokratis. Dominasi
militer bukan hanya di birokrasi sipil saja tetapi juga militerisasi masyarakat
sipil, misalnya pembentukan resimen mahasiswa dan lembaga-lembaga paramiliter
sebagai bagian dari organisasi massa. Sebagai akibatnya, di kalangan masyarakat
sipil muncul budaya dan perilaku yang militeristis. Akan tetapi, hal tersebut
tidak sepenuhnya negatif dan destruktif, ada pula sisi positif yang bisa diambil
dari dibentuknya organisasi masa yang berbasis militer tersebut, yaitu dengan
tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi pada kaum muda, yang saat ini rasa
nasionalisme pada jiwa kaum muda bangsa Indonesia sudah minim sekali. Disamping itu juga, dominasi politik
TNI mendorong bangsa dan negara Indonesia ke arah disintegrasi. Walaupun hal
ini menjadi masalah di seluruh Indonesia, gejalanya terlihat paling jelas di
Timor Timur, Aceh dan Ambon. Keadaan ini sungguh ironis mengingat bahwa selama
ini TNI menganggap dirinya sebagai kekuatan pemersatu bangsa dan negara.
Reformasi posisi dan peran militer tersebut
perlu dilaksanakan, dan dilaksanakan sesegera mungkin, berdasarkan anggapan
bahwa fungsi militer perlu dikembalikan ke bidang pertahanan saja. Sebab, militer
sebagai alat negara terbentuk supaya di dalam struktur negara ada badan yang
diberi wewenang untuk memonopoli penggunaan senjata. Itulah sebabnya, prinsip
dan praktek demokrasi mengharuskan militer menjadi alat negara yang menjalankan
kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, sedangkan kebijakan itu dibuat oleh
pihak lain seperti pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk
secara demokratis. Konflik antara aparat pemerintah yang melibatkan institusi
sering terjadi di tubuh internal TNI dan Kepolisian, kadang melibatkan kekuatan
senjata. Hal ini terlah terjadi sejak zaman revolusi 1945-1950 dan tahun
1951-1965. Konflik antara pemerintah relative tidak terjadi, kecuali persaingan
tertutup yang muncul sejak 1996 dan setelah
peristiwa Maluku dan Poso mencuat ke permukaan[12].
Pengalaman negara-negara lain menunjukkan
bahwa, apabila monopoli tersebut gagal atau bermasalah, akan terjadi beberapa
kemungkinan yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan militer sendiri yang
ingin hidup tenteram dan demokratis. Salah satu di antaranya adalah militer
yang kebal hukum, yaitu dimana militer menyalahgunakan monopoli tersebut,
tetapi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer tidak diusut
dan diadili dengan tuntas. Dua kemungkinan lain adalah pecahnya perang saudara,
yaitu ketika suatu unsur masyarakat melanggar prinsip monopoli di atas dan
menggunakan kekerasan senjata terhadap unsur masyarakat lain, dan
pemberontakan, yaitu bila suatu unsur masyarakat melanggar monopoli tersebut
dan menggunakan kekerasan senjata melawan pemerintah. Biasanya, dalam situasi
ketika monopoli tersebut terancam, militer dihadapkan pada berbagai persoalan
seperti demoralisasi, perpecahan internal, dan gangguan pada hirarki komando.
Oleh karena itu, reformasi posisi dan peran TNI sebagai bagian dari proses
demokratisasi di Indonesia adalah demi kebaikan TNI.
Fenomena di atas telah sering dipertanyakan
di masa lalu. Namun, sistem otoriter yang kaku tidak memungkinkan adanya
perubahan yang mendasar. Dalam era reformasi ini, suara dan desakan dari
masyarakat semakin keras menuntut adanya reformasi posisi dan peran militer
menuju kehidupan yang demokratis di Indonesia. Tuntutan tersebut dijawab oleh
TNI dengan “Paradigma Baru-nya”. Pelaksanaan paradigma tersebut telah membawa
dampak yang cukup positif. Misalnya, TNI memutuskan hubungan historisnya dengan
Golkar dan bersikap cukup netral dalam pemilu yang lalu. Proses reformasi
kepolisian juga dimulai dengan dipisahkannya POLRI dari TNI. Contoh lain adalah
kebijakan baru yang mengharuskan anggota aktif TNI yang menduduki jabatan sipil
untuk memilih kembali ke satuannya atau pensiun. Namun, di sisi lain, paradigma itu
dinilai tetap mempertahankan peran sosial-politik TNI, walaupun pada tingkat
intensitas yang lebih rendah. Di samping itu, pelaksanaan paradigma itu
terkesan lebih merupakan upaya TNI untuk memperbaiki citranya daripada
menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Akan tetapi, sudah ada usah dari pihak
TNI untuk memperbaiki funfsi dan tugasnya, walaupun itu hanya untuk sekedar
merubah citra belaka, yang terpenting, sudah ada perubahan dalam tubuh TNI,
sehingga dominasi TNI dalam bidang politik akan semakin berkurang, dan suatu
saat nanti harus sama sekali habis.
Oleh karena itu, kehadiran Paradigma
Supremasi Sipil ini dirasakan perlu untuk lebih memperluas wacana publik
mengenai penataan kembali hubungan sipil-militer di Indonesia, khususnya dalam
kaitannya dengan pelaksanaan Sidang Umum MPR 1999. Dengan demikian, sangat
diharapkan bahwa rekomendasi yang terkandung dalam cetak biru ini dapat
diwujudkan dalam ketetapan MPR, sebagai landasan kebijakan pemerintahan selama
lima tahun ke depan.
Peran militer di dalam
perpolitikan, tentunya berdampak besar terhadap terwujudnya proses demokrasi
yang baik. Di mana, peranan TNI dengan konsep Dwifungsi sebagai legitimasi yang
secara politik menghambat terciptanya proses demokrasi di Indonesia. Hal ini
dapat dilihat dengan peranan militer yang oleh penguasa Orde Baru di pakai
sebagai alat kekuasaan untuk menghadang segala bentuk gerakan perubahan dari
elemen masyarakat yang dengan giat mendorong terciptanya proses demokrasi yang
terbuka dan tidak dihegomoni oleh penguasa.
Disamping itu, dengan optimalisasi
partisipasi politik rakyat serta lembaga - lembag politik menjadi agenda terpenting
dalam mendorong proses demokratisasi untuk meminimalisir peran politik militer.
Berbagai wacana politik yang kita pelajari hampir selalu mengajari kita bahwa
dalam sistem politik idealnya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif
memiliki kekuasaan seimbang, dengan sesuatu kekuatan check and balances tanpa
mengikutsertakan militer didalamnya sebagai kekuatan politik. Alhasil, dengan
kekuatan dan mekanisme sedemikian tersebut diharapkan akan dapat menjamin bagi
terwujudnya suatu pemerintahan (state) yang merefleksikan kemauan dan
berorientasi pada kepentingan rakyat (society). Karena itu, merupakan
kepentingan kita untuk mengajak semua kekuatan Pro Demokrasi untuk memberikan
kontribusi pemikiran sebagai landasan perjuangan dalam menolak segala bentuk
pemerintahan yang bersifat militeristik. Perkembangan arus demokratisasi yang
begitu kuat ditengah proses reformasi saat ini, melahirkan pemikiran baru bahwa
militer sebagai sebuah kekuatan politik sudah tidak diperluakan lagi.
C. DAFTAR PUSTAKA
1.
A.H.
Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan
Indoensia. Diplomasi Atau Bertempur Jilid 3. (Bandung: Penerbit
Angkas.1977).
2.
A.H.
Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan
Indoensia. Diplomasi Sambil Bertempur Jilid 3. (Bandung: Penerbit
Angkas.1977).
3.
Abdoel
Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik Militer 1945-2004,
(Yogyakarta: LKIS, 2005).
4.
Horal
Crouch, Militer dan Politik Di Indonesia.
(Jakarta: SInar Harapan, 1999)
5.
Jenderal
Soedirman. Militer dan Pedjoang
Indonesia. (Jakarta: Biro Sejarah Angkatan Darat Pussem. 1959).
6.
Kivlan
Zen. Konflik dan Integrasi TNI-AD.(Jakarta:
Institute for Policy Studies. 2004).
7.
Samuel
P. Huntington, The Solder and the State
The Theory of Civil Militery Relations (Harvard University Prses.1957)
8.
ULF Sundhaussen, Politik
Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES, 1998)
9.
(http://nurfajri90.blogspot.com/2012/10/sejarah-dan-perkembangan-militer.html)
[1] Jenderal Soedirman. Militer dan Pedjoang Indonesia. (Jakarta:
Biro Sejarah Angkatan Darat Pussem. 1959). Hlm. 8
[2]. A.H. Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indoensia.
Diplomasi Atau Tempur 2.(Bandung: Penerbit Angkas.1977). Hlm. 213.
[3]. Ibid. Hlm. 215
[4] Ibid. Hlm. 218-219
[5] A.H. Nasution. Sekitar Perang Kemerdekaan Indoensia.
Diplomasi Sambil Bertempur Jilid 3. (Bandung: Penerbit Angkas.1977). Hlm. 155
[6] ULF Sundhaussen, Politik
Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwifungsi ABRI, (Jakarta: LP3ES, 1998), Hlm 11
[7] George McTurnan Kahin. Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (Jakarta:
Komunitas Bambu. 2013). Hlm. 204-208
[8] Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara, Pasang Surut Politik
Militer 1945-2004, (Yogyakarta: LKIS, 2005). Hlm. viii
[9] Lihat: Horal
Crouch, dalam Militer dan Politik Di
Indonesia. (Jakarta: SInar Harapan, 1999)
[11] Samuel P.
Huntington, The Solder and the State The
Theory of Civil Militery Relations (Harvard University Prses.1957). Hlm. 22
[12] Kivlan Zen. Konflik dan Integrasi TNI-AD.(Jakarta: Institute for Policy
Studies. 2004). Hlm. 4-5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar